+ All documents
Home > Documents > Abidir Rohim - Repository Universitas Jember

Abidir Rohim - Repository Universitas Jember

Date post: 19-Mar-2023
Category:
Upload: khangminh22
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
245
i PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA KARANGBENDO KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2006-2016 SKRIPSI Oleh Abidir Rohim NIM 130210302069 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER 2017 Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember
Transcript

i

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM

PEMBANGUNAN DESA KARANGBENDO KECAMATAN

TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2006-2016

SKRIPSI

Oleh

Abidir Rohim

NIM 130210302069

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS JEMBER

2017

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

ii

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM

PEMBANGUNAN DESA KARANGBENDO KECAMATAN

TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2006-2016

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1)

pada Program Studi Pendidikan Sejarah dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

Abidir Rohim

NIM 130210302069

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS JEMBER

2017

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

iii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda (Almarhumah) Mu’afah dan Ayahanda Syamsul Anam yang tercinta

dan yang sangat saya banggakan, yang selalu memberi dukungan untuk masa

depanku, yang selalu mendoakan, menjaga, serta mendampingiku tanpa kenal

lelah;

2. Guru-guru yang telah mendidikku sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan

Tinggi;

3. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

iv

MOTO

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya

(HR Al-Bukhari)”*

1

*Aziz, A. 2013. Hafal Al-Qur’an Dalam Hitungan Hari. Bogor: Hilal Media Group. Hal. 35.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

v

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abidir Rohim

NIM : 130210302069

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul

“Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Karangbendo

Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang tahun 2006-2016” adalah benar-benar

hasil karya sendiri, kecuali telah tercantumkan sumbernya dalam mengutip

substansi yang terkait, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta

bukan merupakan karya plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan

kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar tanpa

adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi

akademik apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Desember 2017

Yang menyatakan,

Abidir Rohim

NIM 130210302069

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

vi

SKRIPSI

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM

PEMBANGUNAN DESA KARANGBENDO KECAMATAN

TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2006-2016

Oleh

Abidir Rohim

NIM 130210302069

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Drs. Sugiyanto, M. Hum.

Dosen Pembimbing II : Dr. Sumardi, M. Hum.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

vii

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam

Pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang

Tahun 2006-2016” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 08 Desember 2017

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Sugiyanto, M. Hum.

NIP 195702201985031003

Sekertaris

Dr. Sumardi, M. Hum.

NIP 196005181989021001

Anggota I

Drs. Marjono

NIP 196004221988021001

Anggota II

Drs. Sumarjono, M. Si.

NIP 195808231987021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.

NIP 196808021993031004

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

viii

RINGKASAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa

Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2006-2016;

Abidir Rohim 130210302069; 2017: xvi + 234 halaman; Program Studi

Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD,

adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan

Permusyawaratan Desa hanyalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi

Pemerintahan, berdiri sendiri di luar struktur Pemerintahan Desa. Apalagi dalam

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa

“Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”. Tentunya semakin

menunjukkan bahwa Badan Permsyawaratan Desa bukanlah berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam hal ini peran BPD

(Badan Permusyawaratan Desa) sangat berpengaruh bagi masyarakat Desa

Karangbendo. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: (1) bagaimana latar

belakang berdirinya Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo Tahun 2000. (2)

bagaimana program kerja Badan Permusyawartan Desa dalam Pembangunan

Desa Karangbendo tahun 2006-2016. (3) bagaimana dampak program kerja Badan

Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Karangbendo tahun 2006-

2016. Tujuan dalam penelitian ini ialah: (1) untuk mengkaji latar belakang

berdirinya Badan Permusywaratan Desa Karangbendo tahun 2000; (2) untuk

mengkaji program kerja Badan Permusyawaraan Desa dalam pembangunan Desa

Karangbendo tahun 2006-2016; dan (3) untuk mengkaji dampak pelaksanaan

program kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa

Karangbendo tahun 2006-2016. Objek penelitian ini ialah Desa Karangbendo

Kabupaten Lumajang. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah:

observasi, wawancara, buku, dan internet.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

ix

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Dalam pelaksanaan pembangunan

nasional segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan

semaksimal mungkin. Hal ini dumaksudkan guna membimbing pertumbuhan dan

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yaitu BPD dan

partisipasi aktif masyarakat. BPD dan masyarakat tidak bisa dilepaskan dalam

pembangunan di Desa Karangbendo. Pembangunan Desa merupakan proses yang

mampu mengikutsertakan seluruh rakyat Desa untuk membangun Desa dan

meningkatkan taraf hidupnya. Peran BPD selama menjalani tugas dari Desa yaitu

mengadakan pertemuan tiap bulan dan diisi dengan arisan, menentukan tempat

arisan selanjutnya peran BPD di tahun 2006 melakukan sosialisasi jalan poros

Desa. 2007 jalan tembus Desa, 2008 Pilkades, 2009 fasilitas sosial, 2010 bantuan

raskin, 2011 pembentukan tuwowo, 2012 pembangunan jalan setapak di setiap

Rw, 2013 pembangunan saluran drainase, Sedangkan di tahun 2014 renovasi

rumah Kepala Desa, tahun 2015 pembangunan kantor Desa, pelenggangan Dusun

Pasinan, tahun 2016 pembangunan gapura batas Desa, pembangunan jalan

setapak.

Simpulan dari penelitian ini adalah Rencana pembangunan Desa pada

dasarnya merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan

Pemerintah Desa dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Mengingat akan pentingnya kedudukan

rencana pembangunan Desa tersebut, maka proses penyusunan perencanaan

pembangunan Desa tersebut harus dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif

dengan melibatkan seluruh stakeholders Desa. Pembangunan di Desa di

Karangbendo tidak lepas dari peran Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan

Permusyawaratan Desa dan partisipasi masyarakat Desa Karangbendo.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

x

PRAKATA

Alhamdulillahhirabbil’alamin, atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini berupa skripsi sebagai salah satu

syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi pendidikan

sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember yang

berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa

Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2006-2016”.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu,

penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;

2. Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Jember;

3. Dr. Sumardi, M. Hum., selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial sekaligus Dosen pembimbing II

4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah

5. Dr. Sri Handayani, M.M., selaku dosen pembimbing akademik

6. Drs. Sugiyanto, M. Hum., selaku dosen pembimbing I serta Drs. Marjono, M.

Hum., selaku dosen penguji I serta Drs. Sumarjono, M. Si., selaku dosen

penguji II

7. Kepala Desa Karangbendo, ketua Badan Permusyawaratan Desa

Karangbendo, serta seluruh perangkat Desa Karangbendo

8. Ibunda (Almh) Mu’afah dan Ayahanda Syamsul Anam yang selalu

memberikan semangat, doa, dan kasih sayangnya hingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini;

9. Teman seperjuanganku khususnya peneliti sejarah dan rekan-rekanku yang

turut memberikan sumbangsihnya selama menyelesaikan skripsi ini;

10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

xi

Penulis juga menerima kritik dan saran yang membangun dari semua

pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi

ini dapat bermanfaat.

Jember, 08 Desember 2017 Penulis

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

xii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL. .................................................................... i

HALAMAN JUDUL. ....................................................................... ii

HALAMAN PERSEMBAHAN. ..................................................... iii

HALAMAN MOTO. ........................................................................ iv

HALAMAN PEENYATAAN. ......................................................... v

HALAMAN PEMBIMBING. ......................................................... vi

HALAMAN PENGESAHAN. ......................................................... vii

RINGKASAN. .................................................................................. viii

PRAKATA. ....................................................................................... x

DAFTAR ISI. .................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR. ....................................................................... xiv

DAFTAR TABEL. ........................................................................... xv

DAFTAR LAMPIRAN. ................................................................... xvi

BAB 1. PENDAHULUAN. .............................................................. 1

1.1 Latar Belakang. .............................................................. 1

1.2 Penegasan Pengertian Judul. .......................................... 7

1.3 Ruang Lingkup. .............................................................. 9

1.4 Rumusan Masalah. ......................................................... 10

1.5 Tujuan Penelitian. .......................................................... 10

1.6 Manfaat Penelitian. ........................................................ 10

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA. .................................................... 12

BAB 3. METODE PENELITIAN. ................................................. 27

BAB 4. LATAR BELAKANG BERDIRINYA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBENDO

TAHUN 2000. ..................................................................... 31

4.1 Pemerintahan Desa. ........................................................ 31

4.2 BPD Karangbendo. ........................................................ 42

4.3 Keputusan Desa. ............................................................. 46

4.4 Materi Keputusan Desa. ................................................. 46

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

xiii

4.5 Proses Peneatapan Keputusan Desa. .............................. 47

4.6 Tata Cara Pengesahan Keputusan Desa. ........................ 48

4.7 Pelaksanaan Keputusan Desa. ........................................ 48

4.8 Pertanggungjawaban dan Pengawasan. ......................... 49

4.9 Peraturan Desa. .............................................................. 49

4.10 Otonomi Desa. ............................................................. 54

4.11 Partisipasi masyarakat. ................................................. 57

BAB 5. PROGRAM KERJA BPD DALAM PEMBANGUNAN

DESA KARANGBENDO TAHUN 2006-2016. ............... 60

5.1 Program Kerja BPD dalam Bidang Sosial. .................... 60

5.2 Program Kerja BPD dalam Bidang Politik. ................... 85

5.3 Program Kerja BPD dalam Bidang Pendidikan. ............ 90

5.4 Program Kerja dalam Bidang Ekonomi. ........................ 92

BAB 6. DAMPAK PROGRAM KERJA BPD DALAM

PEMBANGUNAN DESA KARANGBENDO

TAHUN 2006-2016. ............................................................ 95

6.1 Dampak BPD dalam Bidang Sosial. .............................. 95

6.2 Dampak BPD dalam Bidang Politik. ............................. 97

6.3 Dampak BPD dalam Bidang Pendidikan. ...................... 99

6.4 Dampak BPD dalam Bidang Ekonomi. ......................... 103

BAB 7. PENUTUP. ........................................................................... 107

7.1 Simpulan. ....................................................................... 107

7.2 Saran. ............................................................................. 108

DAFTAR PUSTAKA. ...................................................................... 109

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

xiv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Kantor Desa Karangbendo. .......................................................... 116

2. Kantor BPD. ................................................................................. 116

3. Kantor Perangkat Desa Karangbendo. ......................................... 117

4. Gedung Paud. ............................................................................... 117

5. Gedung TK. .................................................................................. 118

6. Jalan Setapak Rw 05. ................................................................... 118

7. Jalan Paving Rw 02. ..................................................................... 119

8. Jalan Setapak Rw 01. ................................................................... 119

9. Jalan Paving Rw 06 & 08. ............................................................ 120

10. Jalan Paving Rw 10. ..................................................................... 120

11. Gapura Batas Desa. ...................................................................... 121

12. Bedah Rumah Keluarga Miskin. .................................................. 121

13. Pengecatan Kantor Desa Karangbendo. ....................................... 122

14. Pembangunan Got Rw 05. ........................................................... 122

15. Peta Kabupaten Lumajang. .......................................................... 123

16. Peta Kecamatan Tekung. .............................................................. 124

17. Peta Desa Karangbendo. .............................................................. 125

18. Kepala Desa Karangbendo (2008-2013). ..................................... 126

19. Ketua BPD Karangbendo (2000-2012). ....................................... 126

20. Kepala Desa Karangbendo (2013-2018). ..................................... 127

21. Ketua BPD Karangbendo (2012-2018). ....................................... 127

22. Perangkat Desa Karangbendo (2013-2019). ................................ 128

23. Perangkat Desa Karangbendo (2013-2019). ................................ 128

24. Perangkat Desa Karangbendo (2013-2019). ................................ 128

25. Sekretaris Kecamatan. .................................................................. 129

26. Perangkat Daerah. ....................................................................... 129

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

xv

DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia. ........................................... 32

4.2 Struktur organisasi Pemerintahan Desa Karangbendo. ................ 41

4.3 Pejabat Pemerintah Desa Karangbendo Tahun 2008-2013. ......... 41

4.4 Pejabat Pemerintah Desa Karangbendo Tahun 2013-2018. ......... 42

4.5 Kepengurusan BPD Tahun 2006-2012. ....................................... 45

4.6 Kepengurusan BPD Tahun 2012-2018. ....................................... 45

4.7 Proses Penetapan Keputusan Desa. .............................................. 49

5.1 Hasil Musrenbangdes Dusun Pasinan. ......................................... 70

5.2 Hasil Musrenbangdes Dusun Sekarwadung. ................................ 71

5.3 Hasil Musrenbangdes Dusun Krajan. ........................................... 72

5.4 Hasil Musrenbangdes Dusun Tego. ............................................. 73

5.5 Hasil Musrenbangdes Dusun Besukan. ........................................ 74

5.6 Rekapitulasi Rencana Pembangunan Desa. ................................. 76

5.7 Tingkat Pendidikan Masyarakat. .................................................. 91

5.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian. ..................... 94

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran A. Matrik Penelitian. ......................................................... 114

Lampiran B. Pedoman Penelusuran. .................................................. 115

Lampiran C. Daftar Gambar. ............................................................. 116

Lampiran D. Pedoman Wawancara.................................................... 130

Lampiran E. Hasil Wawancara. ......................................................... 132

Lampiran F. Peraturan Desa Karangbendo. ....................................... 151

Lampiran G. APBDes Karangbendo 2006-2016. ............................. 162

G.1 APBDes Tahun 2006. ............................................ 162

G.2 APBDes Tahun 2007……………………………. 163

G.3 APBDes Tahun 2008. ............................................ 164

G.4 APBDes Tahun 2009. ............................................ 168

G.5 APBDes Tahun 2010. ............................................ 172

G.6 APBDes Tahun 2011. ............................................ 175

G.7 APBDes Tahun 2012. ............................................ 179

G.8 APBDes Tahun 2013. ............................................ 182

G.9 APBDes Tahun 2014. ............................................ 185

G.10 APBDes Tahun 2015. .......................................... 189

G. 11 APBDes Tahun 2016. ......................................... 201

Lampiran H. Pergantian Anggota BPD. ............................................. 196

Lampiran I. Surat Izin Penelitian. ...................................................... 227

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut Sekretariat Jenderal MPR RI (2015:60) menyebutkan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah

Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten,

dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-

Undang. Setiap Kabupaten di bagi dalam wilayah Kecamatan yang masing-

masing Kecamatan dibagi dalam beberapa Desa. Di Desa ada lembaga Desa yang

disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Istilah

BPD diatur oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sebagai

lembaga legislative Desa. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat di

tingkat Desa selanjutnya diganti oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, BPD bergeser menjadi unsur dari Pemerintahan Desa.

Sebagai unsur Pemerintahan Desa, BPD berwenang dan ikut mengatur dan

mengurus Desa. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memposisikan kembali BPD

sebagai lembaga legislatif Desa.

Terdapat beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1948 tentang pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor

18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk

mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah republik

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok

Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang mengenai BPD sendiri diatur

dalam Undang-Undang Desa. Dilihat dari beberapa Pernyataan di atas sangat

jelaslah bahwa kedudukan BPD di Desa mengalami beberapa perubahan

dikarenakan BPD mempunyai fungsi yang penting di Desa.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

2

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pada pasal 55, UU Desa menyebutkan

sejumlah fungsi BPD yang berkaitan dengan Kepala Desa, yaitu (1) membahas

dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2)

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (3) melakukan

pengawasan kinerja Kepala Desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pada pasal

56 penetapan anggota BPD berdasarkan: (1) anggota BPD merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan

secara demokratis; (2) masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung

sejak tanggal pengucapan sumpah/janji; (3) anggota BPD dapat dipilih untuk

masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak

secara berturut-turut.

Siagian (1989a:3) mengatakan bahwa Desa diartikan sebagai daerah yang

berada di luar pusat kegiatan Pemerintahan atau Daerah Perkotaan. Desa

dipandang sebagai wilayah kecil yang Pemerintahannya dibawah Kabupaten dan

Kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa

itu memiliki hak Otonomi. Otonomi Desa disini berbeda dengan Otonomi formal

seperti yang dimiliki Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten. Hubungan

Otonomi Daerah dengan BPD yaitu sebagai kelancaran administrasi Desa,

membantu program Desa. Otonomi Daerah dianggap penting bagi Desa karena

untuk menambah pendapatan Daerah, memanfaatkan Sumber Daya Alam yang

melimpah. Ukuran keberhasilan Otonomi Daerah adalah terwujudnya kehidupan

yang lebih baik, lebih adil dalam memperoleh penghasilan/pendapatan

terlindungnya dari segala gangguan, dan tercipta rasa aman serta lingkungan

hidup yang lebih nyaman. BPD merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan

Pemerintahan Desa dengan musyawarah. Apapun semua kegiatan di Desa harus

melalui persetujuan BPD.

Sejarah berdirinya BPD Karangbendo yaitu sehubungan dengan padatnya

Peraturan Daerah mengingat begitu banyaknya bantuan dari Pusat, maka Desa

perlu bantuan dari masyarakat untuk menyelenggarakan Undang-Undang. Di

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

3

butuhkanlah pembantu Desa untuk melengkapi kebutuhan Desa Karangbendo

yang disebut dengan BPD. Pada awal tahun 2000 di umumkan kepada masyarakat

untuk menjaring masyarakat yang ingin membantu kelancaran Pemerintah Desa

melalui perekrutan Ketua dan Anggota BPD, bagi masyarakat yang ingin menjadi

anggota BPD supaya mendaftar di seketariat Desa. Dengan syarat ijazah minimal

SMP dan berdomisili di Desa Karangbendo. (wawancara dengan Syamsul Anam,

10 April 2017). Banyak masyarakat yang ingin mendaftar demi membantu kinerja

Desa dengan jumlah pendaftar sebanyak 23 orang, proses pemilihan yang diambil

hanya 13 orang. Tata cara pemilihan diatur oleh Kepala Desa pada masa

kepemimpinan Kholil. BPD terpilih dilantik dan dikuasakan penuh oleh Camat.

Masyarakat merasa puas dengan adanya BPD, semua program Desa

disampaikan lewat arisan Rw yang diadakan tiap bulan. Semua program Desa ini

diketahui oleh masyarakat. Pada tahun 2000 awal dilantiknya BPD Desa

Karangbendo, BPD belum begitu mendalami kinerja Pemerintahan. Untuk

mengatasi hal tersebut BPD menerima pembekalan dari Kecamatan dan Asosiasi

BPD se-Kabupaten. Proses kinerja BPD pada awal menjabat berubah dengan

drastis. Banyak anak yang dulu putus sekolah, dengan adanya BPD anak putus

sekolah di Desa Karangbendo berkurang dan di bidang olahraga dapat disiasati

dengan baik oleh pemuda yang sebelumnya pasif. Pernah ada kompetisi di

Daerah, kepanitiaan kompetisi diserahkan kepada Anggota BPD. Pada program

lain, BPD mengusulkan program bedah rumah tiap Dusun. Bentuk kerjasama

BPD dan Rw yaitu memperbaiki lingkungan. Apabila ada lembaga yang

melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Karangbendo, surat pengantarnya di

antar ke Rw kemudian Rw melaporkan/menyampaikannya ke BPD. BPD

bekerjasama dengan Rw dan hansip setempat untuk mengadakan pos kamling dan

keamanan di Desa Karangbendo semakin meningkat. Pada tahun 2003 Hubungan

BPD dengan Desa lain berjalan dengan baik, tiap dua bulan sekali diadakan arisan

untuk mempererat silaturahmi dan menjalin kerjasama. Perkumpulan ini hanya

berjalan satu tahun karena para Anggota BPD banyak yang tidak hadir dan banyak

kegiatan. Di bulan Juli Tahun 2003 ada kegiatan asosiasi BPD yang dilaksanakan

di kantor Bupati Lumajang. Asosiasi BPD membahas bila ada pelanggaran yang

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

4

tidak termuat dalam Undang-Undang seperti pelantikan BPD, penggagalan

pelantikan Kepala Desa salah satu contohnya Kades tidak mencukupi umurnya

pada akhirnya diputuskan Asosiasi BPD. Dalam menyikapi usulan dari Kades,

BPD menerimanya sesuai dengan arahan Kepala Desa. Kades bisa saja

menerima jika putusan itu sesuai dengan masyarakat dan bisa menolak kalau

putusan itu tidak sesuai dengan masyarakat. Contohnya bila ada pelebaran jalan di

tengah sawah untuk alat pembajak sawah. Fungsi BPD di Desa Karangbendo

yaitu untuk memajukan masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang

Pemerinatahan Desa. BPD selama menjalani kinerjanya, ada permasalahan di

Desa Karangbendo yaitu bantuan alat pertanian terutama mesin pembajak.

BPD Karangbendo tahun 2006 terdiri dari 13 anggota yang diketuai oleh

Syamsul Anam. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan

Bupati/Walikota. BPD mempunyai hak: meminta keterangan kepada Pemerintah

Desa, menyatakan pendapat. Disisi lain Anggota BPD mempunyai hak:

mengajukan rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan

usul dan pendapat, memilih dan dipilih dan memperoleh tunjangan. Proses kerja

BPD berlangsung dengan baik, terbukti dengan banyaknya pembangunan yang

dicapai. Pembangunan ini tidak terlepas dari peran Kepala Desa dan BPD.

Kedudukan BPD Karangbendo sejajar dengan Kepala Desa artinya kalau Kepala

Desa membuat kebijakan BPD juga ikut menjalankannya. Kedudukan BPD disini

sejajar dengan Kepala Desa, artinya BPD sebagai mitra kerja. BPD di Desa

Karangbendo sendiri dapat diterima masyarakat dengan mudah, masyarakat

merasa terbantu dengan adanya BPD. Aspirasi masyarakat mereka sampaikan

kepada BPD, kemudian BPD meninjau kembali dan melakukan pembahasan

dengan Kepala Desa.

Dewi (2013) mengatakan Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan

merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pimpinan dan

anggota BPD dilarang: sebagai pelaksana proyek Desa, merugikan kepentingan

umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau

golongan masyarakat lain, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima

uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

5

atau tindakan yang akan di lakukannya, menyalahgunakan wewenang; dan

melanggar sumpah/janji jabatan. Fungsi BPD yaitu sebagai fungsi legislasi, fungsi

pengawasan serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi

legislasi BPD yaitu membahas rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama

kepala Desa yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan

bersama antara Kepala Desa BPD. Dapat dilihat disini bahwa keberadaan BPD

membawa perubahan di Desa.

Fungsi pengawasan dinilai sebagai fungsi yang paling menarik dan

menonjol dilaksanakan oleh BPD dibandingkan pelaksanaan fungsi yang lain.

Fungsi pengawasan ini yaitu dalam hal melaksanakan studi kelayakan terhadap

pelaksanaan Peraturan Desa serta sejauh mana Peraturan Desa tersebut bisa efektif

dilaksanakan dan diterapkan dalam masyarakat Desa setempat. Serta dalam

pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut BPD membutuhkan anggaran profesional

khusus yang menjadi penunjang pelaksanaan fungsi pengawasan, hal ini dikaitkan

dengan mekanisme pelaksanaan yang akan diterapkan.

Undang-Undang Otonomi Daerah tentang BPD salah satu contohnya

adalah BPD diberi kewenangan untuk mengawasi jalannya Pemerintah Desa dan

berhak untuk menolak pertanggungjawaban Kepala Desa. BPD adalah badan atau

lembaga otonomi yang berdiri sendiri dan tidak boleh di intervensi oleh

Pemerintah Desa (wawancara dengan Satuhari, 16 Desember 2017). Dalam

rangka pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan

Pemerintah Daerah dalam menata sistem Pemerintahannya agar tercipta

pembangunan yang efektif, efesien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat

partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahannya. BPD

berperan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan,

Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat di Desa. Lebih-lebih sejak disahkannya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan

pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Permana

(2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran BPD dalam pembahasan

APBDes” mengatakan Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa adalah mitra

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

6

kerja strategis dalam kedudukannya sebagai legislatif dan eksekutif Desa.

Keduanya ibarat dua sisi mata uang, dan kedudukannya sejajar. Karena itu dalam

menentukan kebijakan dan arah pembangunan Desa BPD dan Kepala Desa harus

sejalan, mesti selaras, tidak boleh saling meniadakan, harus saling menguatkan.

BPD Karangbendo sendiri mempunyai banyak permasalahan di Desanya salah

satunya dulu jalan yang belum diaspal dan belum adanya lampu penerangan jalan,

kesejahteraan petani kurang dan lain sebagainya. Melihat kondisi Desa

Karangbendo pada tahun 2006 kurang maksimal pelayanan dan fasilitasnya ini

menjadi PR bagi Kepala Desa Karangbendo dan BPD. Oleh karena itu banyak

tindakan yang dilakukan Kepala Desa dan BPD contohnya seperti Musrenbangdes

(Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) tujuannya ini untuk merevolusi Desa

Karangbendo supaya lebih baik kedepannya.

Saat ini Desa telah mendapatkan Otonomi sendiri, maka setiap anggota

BPD harus senantiasa meningkatan kompetensi diri, tidak boleh berhenti

belajarsupaya kewenangan dan fungsi serta amanat yang diberikan masyarakat

dapat dijalankan optimal berdaya dan berhasil. Kerja keras dan sungguh-sungguh

BPD dalam menjalankan tugasnya telah berhasil mengubah keadaan Desa dalam

hal pendidikan dengan mendirikan sekolah PAUD dan kesehatan puskesmas

pelayanannya semakin meningkat. Satu bulan setelah pemilu BPD diadakan

pemilihan Kepala Desa dengan BPD sebagai panitiannya.

Peran BPD pada saat itu menerima berkas semua calon Kepala Desa,

selanjutnya penjaringan pemilih dan penetapan calon Kades. Proses pilkades

berlansung secara demokrasi dan calon yang menjadi kandidat yaitu: Karto,

Abrori, Hamim, Mukhiyi, Sakdullah. Bertempat di Kantor Desa Karangbendo

mereka antusias mengikuti Pilkades. Hasil dalam pilkades ini adalah Karto terpilih

sebagai Kepala Desa Karangbendo untuk periode 2008-2013. Ini menjadi

tantangan sendiri yang mendorong peneliti untuk menyusun skripsi dengan judul

“Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa

Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2006-2016”.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

7

1.2 Penegasan pengertian judul

Penegasan pengertian judul bertujuan untuk menghindari adanya

kesalahpahaman dalam menafsirkan judul. Oleh karena itu, perlu adanya

penguraian secara rinci dan sistematis berkaitan dengan penegasan pengertian

judul penelitian ini yaitu tentang, “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam

Pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang

Tahun 2006-2016”.

Peran menurut Soekanto (2002:243) adalah proses dinamis kedudukan

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan Perbedaan antara kedudukan

dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak

dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan

sebaliknya. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-

hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-

status sosial khusus. (https://www.google.co.id/search,16 Februari 2017). Peran

BPD di Desa Karangbendo sangatlah penting demi membantu Kelancaran

Pemerintah Desa. Tanpa adanya peran BPD kinerja Pemerintah Desa

Karangbendo kurang maksimal. Dibutuhkan juga aspirasi dari masyarakat untuk

kelancaran Pemerintahan.

BPD bukan lembaga baru, dalam lima belas tahun terakhir tugas, fungsi,

dan kedudukan BPD terus berubah-ubah. Perubahan tersebut tak lepas dari

perubahan regulasi yang mengatur urusan Desa. Perubahan tugas dan fungsi BPD

berpengaruh pasang naik dan surutnya demokrasi di Desa. Desa sebagai republik

kecil mengandaikan setiap warganya memiliki hak untuk terlibat dalam

penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, BPD menjadi

lembaga demokrasi perwakilan di tingkat Desa. Peran BPD yaitu mengusulkan

beberapa Perdes secara prioritas. Menurut Kartasasmita (dalam Solekhan,

2014:66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu

sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan

dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana penggerak

pembangunan. Pada hakekanya pembangunan Desa dilakukan oleh masyarakat

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

8

bersama-sama Pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan,

bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat di tingkatkan kemampuan

masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Supano (dalam Siagian, 2001:46) menegaskan bahwa pembangunan Desa

dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara Pemerintah dengan

masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana prasarana,

sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat iu sendiri.

Proses pembangunan Desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat

yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan

pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (dalam siagian, 2001:222).

Mekanisme pembangunan Desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara

kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan Pemerintah di satu

pihak. Peran BPD dalam pembangunann Desa sangat banyak. BPD sebagai sarana

untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik Pemerintah Desa. Sehingga

keberadaan, kebijaksanaan, dan program-program yang dibuatnya dapat

diwujudkan dengan lebih mudah.

Sehubungan dengan peran BPD Karangbendo, banyak sekali hasil yang

didapat. Dilihat dari sejarah awal berdirinya BPD yaitu tahun 2000 kinerjanya

sangat membantu dalam pembangunan Desa. Mulai dari pemavingan jalan,

program sembako murah dan lain sebagainya. Peran BPD membuat kinerja

Kepala Desa semakin ringan. Judul skripsi ini ditulis kareana menarik, BPD

membantu menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan pengertian tersebut,

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Peran Badan Permusyawaratan

Desa dalam pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten

Lumajang tahun 2006-2016 adalah peran BPD dalam mengambil kebijakan untuk

membangun Desa Karangbendo. BPD berkontribusi dalam pembangunan Desa

Karangbendo seperti di bidang sarana prasarana melebarkan jalan setapak di

sawah agar traktor bisa masuk ke sawah untuk membajak sawah, pemavingan

gang-gang Rw, mengadakan sembako murah.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

9

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian sangat penting bagi peneliti, Ruang lingkup

penelitian dimaksudkan agar penelitian tidak menyimpang dari fokus

permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini perlu adanya batasan

lingkup temporal, spasial, dan materi.

Ruang lingkup temporal berkaitan dengan batasan waktu kajian yang akan

dibahas. Ruang lingkup spasial berkaitan dengan batasan wilayah yang akan

dikaji, sedangkan ruang lingkup materi adalah batasan-batasan permasalahan yang

akan dikaji. Secara regional masyarakat Desa sangat penting untuk menunjang

kebutuhan Nasional. Oleh karena itu di Desa Karangbendo sendiri perlu adanya

pembangunan Desa seperti dalam hal ekonomi, politik, sosial dan pendidikan

dengan ditunjang adanya ADD (Alokasi Dana Desa) sesuai dengan kebijakan

Pemerintahan era Presiden Jokowi yang menganggarkan 1 milyar untuk Desa.

Namun untuk di Desa Karangbendo sendiri belum sampai satu milyar, yakni

sekitar 556 juta.

Ruang lingkup temporal penelitian ini adalah tahun 2006-2016. Tahun

2006 adalah tahun awal penelitian, karena pada tahun ini tepat pada pergantian

dan pemilihan Ketua dan anggota BPD. Dan juga pada tahun 2006 merupakan

tahun BPD banyak melaksanakan kegiatannya. Sedangkan tahun 2016 adalah

tahun terakhir yang peneliti teliti dan berakhir pada bulan Desember 2016 tahun

kemarin. Penelitian ini digunakan agar peneliti mengetahui situasi Pemerintahan

yang ada di Desa karangbendo pada tahun 2006-2016 dan juga menjadi wawasan

peneliti kedepannya dalam menghadapi situasi politik pada saat itu.

Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini difokuskan di wilayah Desa

Karangbendo. Ruang lingkup materi dalam penelitian ini menekankan peran BPD

dalam pembangunan Desa Karangbendo. Penulis berharap dengan adanya

batasan ruang lingkup permasalahan ini akan mempermudah pembaca dan para

akademisi sejarah dalam pemahaman isi dan tujuan dalam penelitian agar

nantinya tidak ada salah penafsiran.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

10

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan ruang lingkup diatas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimana latar belakang berdirinya Badan Permusyawaratan Desa?

2. bagaimana program kerja Badan Permusyawartan Desa dalam

pembangunan Desa Karangbendo Tahun 2006-2016?

3. bagaimana dampak program kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam

pembangunan Desa Karangbendo Tahun 2006-2016?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang dapat dicapai pada

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengkaji latar belakang berdirinya Badan Permusywaratan Desa;

2. untuk mengkaji program kerja Badan Permusyawaraan Desadalam

pembangunan Desa Karangbendo Tahun 2006-2016; dan

3. untuk mengkaji dampak pelaksanaan program kerja Badan

Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Karangbendo Tahun

2006-2016.

1.6 Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, maka manfaat yang

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagi penulis, merupakan latihan dalam memperdalam dan

mengembangkan ilmu pengetaahuan sehingga dapat melatih untuk

berpikir logis dan kritis, serta dapat memperluas dan menambah ilmu

pengetahuan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam

Pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten

Lumajang;

2. bagi masyarakat luas, dapat menambah wawasan dan memberikan

gambaran tentang sejarah politik di indonesia, khususnya sejarah politik

di Desa Karangbendo;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

11

3. bagi Pemerintah, dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan

referensi bagi dalam proses pelaksanaan politik kedepannya. Bagi FKIP

Universitas Jember, dapat memberi informasi dalam rangka

pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dalam rangka

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma penelitian yang

selanjutnya penelitian ini akan menambah khasanah kepustakaan

Universitas Jember.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

12

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian sejarah merupakan sebuah peninjauan

kembali terhadap penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan “Peran Badan

Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan

Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2006-2016”. Kajian teori ini dilakukan

untuk menentukan kerangka berpikir dan pendekatan yang akan dilakukan dalam

penelitian ini.

Farnida (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Kinerja Badan

Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap pelaksanaan

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Di Desa Sambisirah, Kecamatan

Wonorejo, Kabupaten Pasuruan tahun 2010” mengatakan Pemerintah Desa terdiri

atas Kepala Desa dan perangkat Desa. Rumusan ini berbeda dengan UU No.

5/1979 yang menyebutkan, bahwa Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan

LMD. LMD adalah semacam Badan Perwakilan Desa. Hanya saja kedudukan

Lembaga Musyawarah Desa tidak sejajar dengan Kepala Desa. Walaupun

kedudukan Lembaga Musyawarah Desa adalah sebagai unsur Pemerintah, namun

keberadaan Lembaga Musyawarah Desa mengalami banyak reduksi. Dari

penelitian tersebut dapat dilihat bahwa sebelum adanya BPD, telah ada badan

yang membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu LMD. Kepala Desa

dalam melaksanakan kerja Desa juga dibantu oleh LMD, fokus kajian dalam

penelitian ini mengkhususkan pada kinerja BPD mengenai tentang Peraturan

Desa, dan peran BPD dalam melaksanakan Pemerintahan. Kelebihan dari

penelitian ini yaitu adanya nama sebelum BPD yaitu Lembaga Musyawarah Desa

(LMD). Namun, kelemahan dari penelitian ini yaitu peneliti hanya memfokuskan

pada kinerja BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

Peraturan Desa. Sedangkan penulis memfokuskan pada Peran BPD dalam

pembangunan Desa.

Dengan adanya LMD (Lembaga Musyawarah Desa) fungsi Pemerintahan

Desa semakin bertambah, yakni Kepala Desa bisa terbantu dengan tugasnya LMD

pada saat itu mengayomi masyarakat. Pada periode tahun 1999 sampai 2004

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

13

pengaturan tentang Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 termasuk aturan lanjutannya yaitu Perturan Pemerintah Nomor 76

Tahun 2001. Ditegaskan pada pasal 94 bahwa “di Desa dibentuk Pemerintahan

Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa”. Istilah

Badan Perwakilan Desa bukan merupakan istilah baku yang harus diterapkan pada

setiap Desa di indonesia. Undang-Undang No. 22/1999 membedakan secara tegas

peran Kepala Desa dan BPD. Kepala desa adalah pelaksana pelaksana kebijakan

sedangkan Badan Perwakilan Desa atau BPD adalah lembaga pembuat dan

pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Jadi, BPD merupakan badan seperti DPRD

kecil di Desa. Pada tahun 2004 istilah Badan Perwakilan Desa diubah menjadi

Badan Permusyawaratan Desa. Pada periode tahun 2004-2014 Pengaturan tentang

Pemerintahan Desa sudah didasarkan pada amandemen kedua UUD Negara

Republik Indonesia 1945. Pengaturan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai bentuk pengaturan lanjutan, maka

dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Pasal 200 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa “Dalam

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri

dari Pemerintah Desa dan BPD”. Dapat dipahami bahwa BPD adalah unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BPD adalah

sebuah kesatuan yang menjadi representasi masyarakat Desa. BPD haruslah

mampu mengakomodasi aspirasi dari masyarakat. Terdapat dua fungsi BPD, yaitu

fungsi legislasi dan perwakilan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

menyebutkan BPD bukan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa hanyalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi

Pemerintahan, berdiri sendiri di luar struktur Pemerintahan Desa. Apalagi dalam

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa

“Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”. Tentunya semakin

menunjukkan bahwa BPD bukanlah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa. Dalam hal ini peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

sangat berpengaruh bagi masyarakat Desa Karangbendo. Masyarakat sangat

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

14

berharap akan peran dan fungsi BPD untuk kemajuan Desa Karangbendo. BPD

tidak bekerja sendirian saja, melainkan dibantu dengan Kepala Desa. Oleh karena

itu segala bentuk kegiatan, keputusan , ataupun yang lainnya itu atas persetujuan

dari Kepala Desa dan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi kontrol yang sangat

berbeda jauh dengan Badan Perwakilan Desa. Dalam Badan Permusyawaratan

Desa fungsi control terhadap Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya lemah.

Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dari Badan Permusyawaratan Desa antara

lain tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat/pemilihan langsung,

keanggotaan berbasis tokoh masyarakat yang tidak mencerminkan keanggotaan

Desa. Kekuatan legitimasi lemah tetapi membuat peraturan Desa, fungsi control

ada pada Badan Musyawarah Desa, namun dalam hal pengambilan keputusan

terkait sanksi diserahkan kepada Camat dan Bupati. sebagian bersar Badan

Musyawarah Desa hanya digunakan sebagai alat pembenaran oleh pemerintah

(http://tesis lengkap iccha.docx.repository.unhas.ac.id, 18 Juni 2017).

Sebagai lembaga legislatif Desa, BPD bertugas membuat Peraturan Desa

(Perdes) dimana BPD ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan peraturan

Desa yang akan ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah Desa. Produk dari

Perdes salah satunya adalah APBDes. Solekhan (2014a:64) mengatakan bahwa

mengingat pentingnya kedudukan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan

Pemerintah Desa, maka dalam penyusunan Peraturan Desa terserbut harus

didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, mengacu pada

Peraturan Perundang-undangan Desa, dan tidak boleh bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan

kepentingan umum. Peraturan Desa harus menyesuaikan dengan kondisi Desa

setempat agar antara Peraturan yang ada dan Pelaksanaan Pemerintahan bisa

seimbang dan mudah dilaksanakan oleh Pemerintah dan Perangka Desa. Peraturan

Desa merupakan landasan hukum berjalannya Pemerintah Desa Peraturan tersebut

tidak hanya ditaati oleh Pemerintah Desa saja, tetapi juga seluruh masyarakat

Desa Karangbendo agar masyarakat lebih sejahtera.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

15

Nurcholis (2011a:85) menyatakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa

adalah rencana keuangan Desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, rencana pembiayaan yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan

dengan peraturan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang outputnya

berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus

disusun perencanaannya setiap tahun yang dituangkan dalam APBDes. Dalam

APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintahan Desa dalam satu

tahun berjalan. Sesuai ketentuan PP 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan

Desa bahwa pembahasan Perdes APBDes dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD

setempat. APBDes Karangbendo setiap tahun selalu berubah-ubah tergantung dari

kondisi Desa setiap tahun. APBDes tersebut selain dari pendapatan Desa juga di

gunakan dalam belanja Desa termasuk dalam melakukan pembangunan di Desa

Karangbendo.

Permana (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran BPD dalam

pembahasan APBDes Bagorejo” mengatakan BPD dalam upaya mewujudkan

pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar mampu

menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan

penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus

berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu BPD juga

mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat. Dalam rangka untuk mendukung

terklaksanakannya kewenangan-kewenangan yang harus dijalankan oleh BPD

secara baik dan optimal. Maka secara teknis pelaksanaannya membutuhkan

anggaran khusus baik dari Pemerintah Pusat maupun dari APBD Kabupaten pada

umumnya dalam sistem administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam

membuat keputusan, Kepala Desa dan BPD haruslah mengadakan musyawarah

supaya tidak terjadi kerancuan antara Kepala Desa dan BPD. Hasil musyawarah

tersebut kemudian akan di umumkan kepada masyarakat. Kelebihan dari

penelitian ini ada kerja dan wewenang BPD secara optimal.

Kepala Desa berperan penting dalam proses penyelenggaraan

Pemerintahan Desa bersama BPD. Apabila ada suatu permasalah di Desa, Kepala

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

16

Desa dan BPD lah yang bertindak. APBD dari daerah dapat dikelola dengan baik

oleh Kepala Desa dengan dibantu BPD. Di Desa Karangbendo terdapat sejumlah

pembangunan yang dikerjakan, setiap kebijakan tersebut harusalah melalui

persetujuan Kepala Desa dan BPD.

Hindun (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian yurudis

mengenai Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

pembentukan Peraturan Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari

Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2003

tentang Pemerintahan Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD dapat

dianggap sebagai parlemennya Desa, BPD merupakan lembaga baru di Desa pada

era Otonomi Daerah di indonesia. BPD berfungsi untuk menetapkan Peraturan

Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

BPD bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur

aspirasi masyarakat Desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah

ada sebelumnya seperti LMD yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa

(BPD) yang oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan

Permusyawaratan Desa. Bagaimanapun juga Anggota BPD tetap dibutuhkan di

dalam Desa untuk meluruskan hal-hal yang kurang lurus. BPD juga dibutuhkan

masyarakat karena banyaknya program-program Desa. Hal ini berdasarkan

Permendagri No. 110 Tahun 2016 disebutkan tujuan Pengaturan BPD untuk

mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong

BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan

mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di Desa.

Dari pernyataan diatas BPD sangatlah penting bagi Desa untuk mensejahterakan

masyarakat (https//:risehtunong.blogspot.co.id, diakses tanggal 23 Desember

2017).

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, Adisasmita (dalam

Solekhan, 2014:42) mengatakan bahwa “partisipasi masyarakat itu merupakan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

17

keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi

kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan yang

dikerjakan di masyarakat lokal. Sedangkan dalam konteks perencanaan, Undang-

undang Nomor 25 tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) mennjelaskan

bahwa partisipasi masyarakat itu merupakan keikutsertaan masyarakat untuk

mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana

pembangunan. Artinya, jika pembangunan itu digerakkan oleh rakyat dan rakyat

memperoleh kesejahteraaan maka Negara akan kuat dan sejahtera. Kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu pembangunan di Desa juga

akanmenentukan keberhasilan suatu Desa itu sendiri. Revolusi Desa ini juga

adalah implementasi dari Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004

yang menyatakan agar Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan

untuk kesejahteraan rakyat di Daerah masing-masing. Sadar atau tidak, para

pemimpin Daerah masih memfokuskan Otonomi di tingkat Kabupaten atau Kota.

Belum sepenuhnya Otonomi dan gerakan pembangunan itu berpusat di tingkat

rakyat di Desa.

Prasadja (1986a:123) mengatakan bahwa bagaimanapun pola

pembangunan suatu Desa masih tergantung kepada peran Pemerintahannya.

Sehingga keberhasilan pembangunan suatu Desa berhubungan erat dengan

struktur Pemerintahan Desa tersebut. Dalam kajian ini peran Kepala Desa menjadi

yang utama dalam melaksanakan Pembangunan Desa yang nantinya menentukan

keberhasilan pembangunan di Desa itu sendiri. Kerjasama antara Kepala Desa,

BPD, perangkat Desa dan masyarakat setempat menumbuhkan hasil bagi

pembangunan di Desa Karangbendo. Dalam proses pembangunan tidak boleh

melibatkan pihak ketiga.

Yansen (2014a:35) dalam bukunya yang berjudul “Revolusi dari Desa”

membangun merupakan suatu tindakan dalam melakukan pembinaan dan/atau

pendidikan untuk mengubah dan membentuk sesuatu. Dengan kata lain,

membangun juga bisa disebut sebagai upaya peningkatan kemanfaatan kualitas

sumber daya pembangunan, baik menyangkut sumber daya alam maupun sumber

daya manusia. Membangun merupakan upaya dan tindakan nyata yang terus

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

18

menerus dilakukan oleh seseorang, kelompok, golongan, Pemerintah, atau pun

Negara untuk mewujudkan sebuah harapan atau sesuatu yang diimpikan oleh

berbagai lapisan masyarakat tersebut. Proses membangun melibatkan segenap

aktor pemangku kepentingan (stakehol-ders) masing-masing memiliki peran dan

fungsi berbeda tetapi terkait satu sama lainnya untuk mencapai tujuan bersama.

Berbagai konsep, model, dan stratei telah dijalankan oleh semua Pemerintah

Daerah (Provinsi, Kabupaten, maupun Kota) sesuai dengan visi dan misinya

masing-masing. Namun kondisi yang dihadapi tetaplah tidak mengalami

perubahan yang signifikan, tingkat kesejahteraan sebagian masyarakat belum

meningkat. Jurang kemiskinan semakin lebar dana sebagian besar masyarakat

menjadi sangat termajinalkan. Apabila hal ini tidak diatasi secara mendasar, maka

kondisinya akan semakin memprihatinkan. Pada saatnya mungkin saja akan

menjadi faktor negatif yang memperlemah kedudukan Pemerintah untuk

menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pembangunan. Kesalahan konsepsi

pembangunan, menyebabkan banyak sekali tujuan pembangunan yang tidak

tercapai. Oleh karena itu, Kepala Desa Karangbendo maupun BPD Karangbendo

harus mengubah konsep dan strategi tersebut. Kerjasama dalam pembangunan

juga perlu ditingkatkan.

Dewi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Kedudukan dan

kewenangan BPD menurut Peraturan Daerah” mengatakan tugas utama

Pemerintah dalam rangka Otonomi Desa adalah menciptakan kehidupan

demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun

kepercayaan masyarakat menuju kemandirian Desa, untuk itu Desa tidak dikelola

secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi

yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma,

kaidah dan pranata-pranata sosial lainnya. Sebelum adanya Otonomi,

pengambilan keputusan berada di tingkat Pusat. Daerah harus benar mengikuti

kebijakan dari Pemerintah Pusat. Setelah adanya Otonomi, Daerah berhak

membuat keputusan dan mengatur rumah tangganya sendiri. Terkait dengan

pengambilan keputusan, ada beberapa hal mengenai pengambilan keputusan

karena hal ini menyangkut kegiatan Pemerintahan Desa dalam mengambil

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

19

keputusan. Pada saat musyawarah, sampai terjadinya voting. Pemerintah Desa

haruslah dekat dengan masyarakat agar pembangunan berjalan dengan baik.

Pada awalnya wajar jika rakyat mengalami kesulitan dalam melakukan

Otonomi Desa. Akan tetapi, jika terus dilakukan pembinaan dan pemberdayaan,

lama kelamaan rakyat menjadi cerdas, mampu, dan mandiri. Pemerintah Daerah

harus percaya kepada rakyatknya untuk melakukan yang terbaik untuk Desanya

Jika Pemerintah memberikan Otonomi kepada rakyat, maka dakam waktu tertentu

rakyat menjadi mandiri dan percaya diri untuk membangun Desanya. Akuntabel

semua penggunaan dana pembangunan akan dipertanggungjwabkan Kepala Desa

kepada Pemerintah Kabupaten dan masyarakat melalui sidang musyawarah Desa.

Surianingrat (2007a:96) dalam bukunya yang berjudul “Pemerintahan

administrasi Desa dan Kelurahan” Desa adalah masyarakat peguyuban,

persekutuan dan kerukunan. Hubungan antar masnusia bersifat pribadi, kenal

mengenal dengan akrab dan disertai saling percaya mempercayai. Hubungan

demikian berakar pada kesatuan keturunan, kesatuan keluarga. Masyarakat

mempunyai kesatuan adat, dan kepercayaan, bahkan kerja dan kepemilikan tanah

bersifat guyub, segala sesuatu dilakukan bersama, secara gotong royong.

Bercocok tanam, mendirikan rumah, membuat jalan, jembatan dan lain-lain

dilakukan dengan gotong royong. Kesemuanya menjadi ciri dan sifat pribadi dan

kepribadian orang Desa, sebagai perorangan maupun keseluruhan masyarakat.

Tiap orang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keseluruhan. Di dalam

sebuah Desa tentunya terdapat penduduk dan lingkungan (wilayah). Demi

kemajuan Desa dibutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia yang hebat sebagai

contohnya adalah diadakannya pembangunan masyarakat Desa yang berusaha

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup dan

kehidupan masyarakat Desa yang meliputi segi politik, ekonomi, sosial, budaya,

keamanan dan ketertiban dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat

menambah kemampuan dan kesanggupan masyarakat Desa. Di Desa

Karangbendo diadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan Sumber

Daya Manusia.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

20

Siagian (1989b:32) mengatakan bahwa Desa dipandang sebagai wikayah

ekonomi karenannya diusahakan agar Desa dapat menaikkan hasil produksinya.

Dengan meluasnya produksi akan bertambah luas lapangan kerja dan

bertambahnya lapangan kerja akan menaikkan pendapatan masyarakat, yang

menimbulkan kenaikan taraf hidup masyarakat. Masyarakat Desa Karangbendo

sendiri umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Soesilo (2008a:4)

mengatakan Tercatat kurang lebih 40% penduduknya bekerja di sektor pertanian.

Dengan adaya lahan pertanian yang luas dan subur, maka perlu tindakan dari

Pemerintah Desa sendiri khususnya Kepala Desa dan BPD untuk memanfaatkan

laha pertanian secara efektif. Salah satu contohnya adalah pemberian bantuan

pupuk, penyuluhan bagi petani dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan

tersebut maka masyarakat Desa Karangbendo akan lebih sejahtera dan dapat

meningkatkan ekonomi masyarakat. Bantuan tersebut merupakan pendorong bagi

Pemerintah Desa untuk bersama-sama dengan masyarakat memanfaatkan lahan

pertanian yang sangat penting, produktif supaya bermanfaat bagi Desa dan

masyarakat.

Hal ini tentunya berhubungan dengan kebijakan yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa Karangbendo yaitu membuat RPJM Desa (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa) 2011-2015 (Lihat lampiran F hal 128).

Kebijakan ini berupaya untuk pembanguanan Desa Karangbendo dalam jangka

waktu 4 tahun ke depan terhitung sejak tahun 2011. Pembangunan Desa ini merata

ke semua Desa artinya setiap Dusun menerimanya contohnya seperti Dusun

Besukan, Dusun Krajan, Dusun Pasinan, Dusun Tego dan Dusun Sekarwadung.

Semua Dusun itu rencananya akan mendapatkan sebuah pembangunan maupun

penambanhan fasilitas yang dilakukan secara bergantian.

Tugas dari BPD ini adalah menjadikan masyarakat tertarik dan aktif dalam

membangun dirinya sendiri, aktif dalam menemukan dan memilih target, dalam

membuat dan melaksanakan rencana dan memelihara dan mempergunakan hasil

rencana tersebut bila targert-terget jalan, pasar, Balai Desa, pembersihan sumber

air, ataupun yang lainnya telah dicapai dengan sukses. Namun disisi lain tujuan

utama BPD ini adalah menolong orang menemukan apa yang akan mereka

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

21

kerjakan dan bagaimana mengerjakannya yang terbaik bagi mereka sendiri.

Diantara berbagai proyek BPD apabila proyek yang berhasil dikerjakan nantinya

akan menumbuhkan moral masyarakat dan membuat orang-orang lebih giat dalam

bekerja. BPD juga membuat Peraturan Desa (Perdes) peran BPD dalam kaitannya

dengan pembentukan Perdes sangatlah diharapkan adanya peningkatan, Dalam

arti ada kepedulian terhadap segala hal yang menjadi kebutuhan masyarakat

sebagai wujud menampung dan sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat.

Peraturan Desa merupakan kerangka hukum dalam pembangunan Desa. Setiap

pembangunan yang ada di Desa Karangbendo haruslah melalui persetujuan dari

Kepala Desa dan BPD. Urusan-urusan pembangunan Desa ditangani oleh Kepala

Desa dan BPD. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberi ketegasan peran

kepada masyarakat Desa untuk melakukan usaha-usaha pembangunan.

Pendelegasian urusan tertentu kepada Desa ini akan menjadi kekuatan bagi

pemerintah Desa dalam mengelola potensi yang dimilikinya.

Dalam membuat Peraturan Desa, Kepala Desa harus meminta pendapat

BPD atau masyarakat dalam rapat Desa, khususnya mengenai urusan yang

menyangkut Desa, urusan yang sangat penting. Kepala Desa wajib berunding

dengan rakyat yang berhak memilih Kepala Desa dan orang yang dipandang

sesepuh dan yang menurut adat dipandang terkemuka. Semua urusan Desa hanya

terbatas kepada urusan rumah tangga Desa misalnya pembagian tanah Desa, dinas

Desa, pemeliharaan masjid, jalan Desa, dam dan pekerjaan umum lainnya.

Pembuatan Peraturan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan hukum adat,

sering kali tidak tertulis dan kadang-kadang merupakan bagian dari hukum agama

atau lembaga lain. Kepala Desa mewakili Desa didalam dan diluar hukum. Kepala

Desa dapat melakukan tuntutan dan dapat pula dituntut. Kepala Desa bertanggung

jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga dan segala urusan yang

bersangkutan dengan Pemerintahan Desa, kecuali jika urusan tersebut diserahkan

kepada pihak lain, maka tanggung tanggung jawabnya ada pada pihak tersebut.

Kepala Desa membangun dan memelihara pekerjaan umum Desa, seperti

jembatan, dam, jalan, saluran air, pasar, got, masjid, lapangan olahraga,

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

22

pengangonan, taman, dan lain sebagainya. Kepala Desa Mengurusnya agar

pekerjaan umum tersebut dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat.

Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011a:5) Jabatan Kepala Desa di

Desa Karangbendo tidak bersifat keturunan Kepala Desa dipilih oleh dan dari

penduduk Desa, tetapi diangkat oleh Pemerintah Daerah tingkat I. Selanjutnya

Pemerintah Daerah tingkat I menentukan syarat-syarat untuk menjadi Kepala

Desa. Menentukan siapa saja yang boleh memilih dan dipilih serta bagaimana cara

pemilihannya. Selanjutnya Kepala Desa tidak diperkenankan merangkap jabatan

lain, agar ia dapat mengarahkan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk

kelancaran Pemerintah Desa, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat Desa. Kepala Desa bukan saja harus berfungsi sebagai Kepala, tetapi

berfungsi sebagai seorang pemimpin. Karena itu ia harus mengetahui dan

mempelajari kepempimpinan, agar ia memperoleh sukses dalam menunaikan

tugasnya.

Adanya kebijakan politik yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa yang membedakan antara Desa (administratif) dengan Desa adat

maupun adanya dana dari APBN yang masuk ke Desa (on top), menunjukkan

adanya sedikit perubahan orientasi Pemerintah Pusat terhadap keberadaan Desa.

Kebijakan tersebut harus terus di kawal agar dana yang dialokasikan kepada Desa

melalui kebijakan “one gate policy”, tidak di manipulasi melalui berbagai

program yang ditangani melalui berbagai kementrian yang ada. Apabila hal itu

terjadi, maka tujuan utama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk

memberdayakan Desa dengan kekuatan sendiri akan gagal, karena kegiatan yang

ada hanya dilihat dari kacamata proyek semata-mata.

Dwipayana (dalam Solekhan, 2014:22) mengatakan bahwa Pemerintahan

Desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsif) bisa

semakin kokoh, legitimate, dan mampu bekerja secara efektif bila ditopang

dengan kesejajaran, keseimbangan dan kepercayaan antar elemen governance di

Desa. Guna mewujudkan tugas tersebut, Pemerintah Desa dituntut untuk

melakukan perubahan yang serius, apakah dari segi kepempimpinan, kinerja

birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

23

sehingga kinerja Pemerintahan Desa benar-benar semakin mengarah pada praktek

good governance bukannya bad governance. Pentingnya penyelenggaraan

Pemerintahan yang mengarah pada tata Pemerintahan yang baik (good

governance) diungkapkan. Syamsuddin (dalam Solekhan, 2014:65) mengatakan

bahwa “good governance” mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan

meningkatkan proses manajemen Pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi baik.

Solekhan (2014b:1) mengatakan bahwa proses penyelenggaraan

Pemerintahan baik di tingkat Pusat, Daerah maupun Desa yang baik adalah

bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme Pemerintahan yang dapat

mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara

berkeadilan. Dimana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut,

Pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat,

memberikan layanan publik dengan sebaik-baiknya. Aspirasi dari masyarakt

ditampung oleh BPD kemudian disampaikan ke Kepala Desa.

Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011b:42) dapat dikatakan bahwa

pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan,

kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan

maupun indeks pembangunan manusia. Proses pembangunan yang berlangsung

hingga saat ini selalu menempatkan masyarakat berada di pihak yang lemah. Hal

ini disebabkan oleh model dan strategi yang dijalankan Pemerintah tidak mampu

menyentuh aspek dasar. Hal tersebut juga tidak mampu mengakomodasi berbagai

kekuatan yang ada di masyarakat. Pembangunan yang terkesan tidak berpihak

kepada masyarakat menjadikan beban Pemerintah semakin berat. Pemerintah

harus menanggung dan menangani masalah kemiskinan terus-menerus. Sebuah

proses tiada akhir, ibarat mata rantai yang tidak pernah terputus. Langkah besar

yang ditempuh seringkali menimbulkan kesan sebagai langkah politis. Pemerintah

menjalankan tindakan preventif persuasif namun temporer dengan tujuan menjaga

keseimbangan kehidupan masyarakat. Misalnya dengan memperbesar subsidi

untuk masyarakat miskin. Isu utama pembangunan tetaplah pada topik yang sama

yaitu masalah kemiskinan dan pengangguran, plus masalah infratruktur, sumber

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

24

daya manusia dan informasi. Data dari BPS per Januari 2014 menyebutkan jumlah

orang miskin di indonesia mencapai lebih dari 25 juta orang. Memang terus

menurun, tapi sangat lambat. Di sejumlah daerah jumlah orang miskin malah tidak

berkurang. Jumlah penduduk miskin yang banyak, menjadi PR sendiri bagi Desa

Karangbendo.

Jumlah penduduk yang banyak maka harus juga dilengkapi dengan

fasilitas yang tersedia pula. Di Desa Karangbendo sendiri masih banyak PR yang

harus dikerjakan, mengingat jumlah penduduk Desa Karangbendo yang lebih dari

6000 jiwa dengan fasilitas pekerjaan dan sarana dan prasarana yang minim.

Kepala Desa dan BPD perlu bertindak tegas untuk melaksanakan permasalahan

yang ada. Hal yang dilakukan Pemerintah Desa adalah melaksanakan RPJM

(Rencana Pembangunan Jangka Menangah) 2011-2015. Peran Pemerintah lebih

banyak sebagai fasilitator dan dinamisator yang menyelurkan partisipasi tersebut,

agar arah pembangunan tetap berada pada koridor yang tepat sasaran.Pendekatan

ini dikenal pula sebagai pendekatan pembangunan dari bawah (bottom up

approach). Peran Pemerintah Pusat maupun Daerah, sangat dibutuhkan,

khususnya dalam hal mengarahkan agar tujuan dan sasaran pembangunan sesuai

dengan partisipasi masyarakat. Pemerintah wajib menjamin agar proses

pembangunan dapat berjalan secara demokratis. Pemerintah wajib menjamin agar

proses pembangunan dapat berjaan secara demokratis. Pemerintah juga wajib

menjamin pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan

kata lain, pendekatan partisipatif dalam pembangunan sangat diperlukan tetapi

juga perlu dukungan pendekatan teknokratik (technocratic approach). Peran

Pemerintah Pusat, Daerah, dan Perangkat Daerah (local bure aucrary) sebagai

teknokrat yang professional sangat diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan

pembangunan. Kerjasama antara Kepala Desa dan masyarakat harus terjalin

dengan erat.

Dana yang dikucurkan untuk Desa Karangbendo berasal dari Pemerintah

Kabupaten Lumajang yakni bapak Sjahrazad sebagai Bupati Lumajang yang

diterima oleh bapak Karto sebagai Kepala Desa Karangbendo. Dalam perundang-

undangan disebutkan bahwa setiap Kepala Daerah/Desa wajib memiliki visi

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

25

sebagai bentuk pemikiran yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cara pandang

seorang Kepala Daerah dalam memimpin daerahnya. Juga sebagai bentuk dari

tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab memimpin

daerahnya. Tekad dari setiap pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan

rakyatnya adalah hal yang lumrah.Demikiran upaya untuk membangun

infrastruktur berupa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas khusus (fasus).

Suharto (2014:11) mengatakan bahwa kemandirian dalam

penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa merupakan suatu hal yang

sangat penting. Kemandirian berarti mengedepankan kemampuan diri Desa

sebagai subjek dari penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa.

Kemandirian Desa sangat penting dilihat dari aspek filosofis historis dan strategis.

Peran Kepala Desa dan BPD sangat penting demi meningkatkan kualitas sumber

daya manusia di Desa Karangbendo. Dibutuhkan pelatihan-pelatihan atau

penyuluhan tentang berbagai hal untuk meningkatkan kompetensi masyarakat

Desa. Karto dan Syamsul Anam selaku Kepala Desa dan ketua BPD melakukan

banyak kegiatan baik yang direncanakan maupun sudah dilaksanakan. Selama

periode mereka banyak perubahan yang terjadi di Desa Karangbendo. Penulisan

skripsi ini membutuhkan pendekatan untuk menganalisis peran BPD

Karangbendo. Mengenai suatu peristiwa sejarah yang sangat tergantung pada

pendekatan, yaitu dari mana kita memandangnya, dimensi yang diperhatikan,

unsur-unsur yang diungkapkan Kartodirjo (1992:24).

Pendekatan yang digunakan oleh peniliti adalah menggunakan pendekatan

pembangunan bottom up yang dikemukakan oleh warren buffet. Pendekatan

bottom up adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan

permasalahan yang akan dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan

menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi

sebagai fasilitator (https://www.kompasiana.com, 02 Mei 2017).

Penulis menggunakan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh

Kingsley Davis. Teori perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang

terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat (https:/www.hariannetral.com, 16

Januari 2018). Melihat dari kondisi yang ada di Desa Karangbendo, masyarakat

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

26

ikut serta dalam pembangunan Desa Karangbendo. Teori ini digunakan sebagai

pisau analisis penulis untuk melihat secara nyata hasil dari Peran BPD dalam

Pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang

Tahun 2006 hingga 2016. Dan juga melihat kebijakan dari Kepala Desa maupun

dari BPD Karangbendo.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

27

BAB 3. METODE PENELITIAN

Sebelum melakukan penelitian, sangat penting untuk memperhatikan

metode penelitian.Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah.

Kuntowijoyo (2003:19) mengatakan bahwa Metode penelitian sejarah adalah cara

penelitian yang dilakukan dengan meninjau suatu masalah dari perspektif sejarah

berupa petunjuk khusus tentang bahan, kritik, interprestasi, dan penyajian sejarah.

Penelitian yang bertujuan untuk menyusun cerita sejarah yang sistematis dan

obyektif diperlukan metode sejarah yang merupakan proses menguji dan

menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau Gottschalk

(1975:32). Metode sejarah memiliki empat langkah dalam melakukan penelitian

sejarah yaitu (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi, (4) Historiografi.

Metode penelitian sejarah adalah prosedur kerja sejarawan untuk menguji

dan menganalisis sumber-sumber sejarah yang berupa rekaman dari peninggalan

masa lampau secara logis, kritis, dan kronologis, kemudian disajikan menjadi

kisah sejarah.

Kuntowijoyo (1995:45) mengatakan bahwa langkah heuristik merupakan

kegiatan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau jejak-jejak yang akan

digunakan untuk penulisan sejarah atau mencari sesuatu yang digunakan untuk

menceritakan kembali peristiwa sejarah. Peneliti mengumpulkan sumber dari

bahan atau buku penelitian yang terkait dengan judul penelitian yaitu “Peran

Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Karangbendo

Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2006-2016. Peneliti

mengumpulkan sumber berawal dari buku perpustakaan Universitas Jember,

perpustakaan Pendidikan Sejarah, buku kantor Desa Karangbendo, dan koleksi

pribadi penulis.

Sumber yang digunakan dalam penelitian sejarah adalah sumber primer

dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber informasi yang diperoleh

dari orang yang menyaksikan secara langsung atau orang yang terlibat langsung

dalam suatu kejadian atau peristiwa. Sumber primer yang didapatkan oleh penulis

adalah buku karya Soesilo (2008) yang berjudul “Peran dan Fungsi Badan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

28

Permusyawaratan Desa”, Agenda Badan Permusyawaratan Desa,. Ditambah lagi

dengan buku Peraturan Desa Karangbendo. Sumber sekunder yang didapatkan

peneliti melalui wawancara dengan berbagai pihak. Dalam penulisan skripsi ini,

penulis menggunakan secara bersama-sama sumber primer dan sumbr sekunder.

Setelah sumber-sumber terkumpul maka kegiatan selanjutnya adalah kritik

sumber. Dari berbagai sumber yang dihasilkan tentu tidak semua diterima begitu

saja, akan tetapi masih memerlukan langkah pengujian dan pengecekan untuk

mengetahui apakah sumber data itu asli atau mungkin informasi dari data-data

tersebut meragukan Haryono (1995:5). Dalam kritik ekstern penulis berusaha

untuk menelusuri siapa pengarang dokumen atau buku-buku yang telah diperoleh

dan tahun kapan dokumen atau buku-buku yang telah diperoleh dan tahun kapan

dokumen atau buku tersebut dibuat. Di dalam kritik ekstern penulis mencoba

mengkritik dari dalam penelitian karya Farnida (2011) yang berjudul “Kinerja

Badan Pemusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa sambisirah,

Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan tahun 2010. Skripsi ini bagus untuk

dijadikan bahan atau sumber peneliti, karena di dalamnya memuat peraturan-

peraturan dan kinerja BPD. Namun kelemahannya dari penelitian ini hanyalah

memfokuskan pada Peraturan BPD, sedangkan peneliti memfokuskan pada peran

BPD dalam pembangunan Desa.

Sedangkan dalam kritik intern, peneliti berusaha melakukan penyelidikan

terhadap subtansi dengan cara membandingkan agar terdapat keterangan yang

bendar-benar valid. Membandingkan hasil wawancara yang didapat dari para

informan dengan informan lain. Disamping itu juga dilakukan pengecekan secara

berulang-ulang dan membandingkan antara sumber tertulis dengan fakta yang ada

di lapangan. Didalam kritik intern disini penulis mengkritik buku Soesilo (2008)

yang berjudul peran pardan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Di dalam buku

ini sangat menarik karena sudah ada kewajiban dan hak BPD. Oleh karena itu

penulis kemudian merangkai fakta-fakta tersebut dan ditulis di penulisan skripsi.

Tahap ketiga dalam penelitian ini yaitu interpretasi. Menurut Kuntowijoyo

(1995:100-101) Interpretasi sejarah sering juga disebut sebagai analisis sejarah.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

29

Interpretasi di gunakan dari data awal primer yang melakukan kegiatan

wawancara kemudian digabungkan dengan sumber sekunder yaitu melalui buku

bacaan. Dan pada awal sejarah berdirinya BPD sendiri tepatnya pada tahun 2000

Kepala Desa melakukan suatu gagasan dengan mengadakan lembaga baru di Desa

Karangbendo yang bernama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam

membuat Peraturan Desa, Kepala Desa harus meminta pendapat BPD atau

masyarakat dalam rapat Desa, khususnya mengenai urusan yang menyangkut

Desa, urusan yang sangat penting.

Setelah mendapat fakta-fakta yang dibutuhkan, penulis berusaha

melakukan analisis yang berkaitan dengan cara penguraian sumber dan sintesis

yang berkaitan dengan penyatuan sumber yang dirangkaikan secara kronologis

berdasar pada aspek pembahasan. Interpretasi dilakukan berdasarkan fakta yang

telah ditemukan dalam kegiatan kritik tersebut yang masih terpisah dan berdiri

sendiri. Dari hasil penelitian diperoleh fakta-fakta sejarah berdasarkan aspek

pembahasan, yaitu: bagaimana latar belakang berdirinya Badan Permusyawaratan

Desa Karangbendo Tahun 2000, bagaimana program kerja Badan

Permusyawaratan Desa Karangbendo Tahun 2006-2016, bagaimana dampak

program kerja Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo Tahun 2006-2016.

Fakta-fakta yang diperoleh kemudian dirangkai dan dihubung-hubungkan secara

kronologis, logis, rasional dan faktual sehingga menjadi suatu kisah yang

menarik.

Pada tahap historiogrfi ini peneliti mengumpulkan sumber dari beberapa

buku bacaan yang terdapat di perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan

Pendidikan Sejarah, buku Kantor Desa Karangbendo, dan koleksi pribadi penulis.

Fakta-fakta yang ada pada sumber tersebut kemudian penulis padukan dengan

hasil wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Syamsul Anam

selaku ketua BPD Desa Karangbendo periode 2000-2012. BPD pada tahun 2006

mempunyai kinerja yang baik, disamping membantu Kepala Desa juga membuat

Peraturan Desa. BPD melakukan pembangunan Desa seperti peningkatan kualitas

kesehatan di puskesmas, di bidang olahraga berkordinasi dengan PSIL (Persatuan

Sepakbola Indonesia Lumajang) dengan mengadakan turnamen sepakbola di Desa

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

30

Karangbendo, melebarkan jalan setapak di sawah, pemavingan gang-gang Rw,

mengadakan sembako murah.

Penyajian dari hasil penelitian adalah penyusunan kisah sejarah dalam

bentuk karya ilmiah skripsi dengan sistematika terdiri dari lima bab, yaitu: Bab 1

Pendahuluan yang memaparkan latar belakang permasalahan, penegasan

pengertian judul, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat

penelitian. Bab 2 Tinjauan Pustaka yang memaparkan kajian-kajian dari

penelitian-penelitian terdahulu dan teori-teori sehingga dapat mengembangkan

kerangka berpikir penulis. Bab 3 Metode Penelitian memaparkan cara-cara

mengumpulkan sumber, mengkritik sumber, menginterpretasi dan merekonstruksi

fakta-fakta sejarah dalam sebuah karya ilmiah yang menarik dan tersusun secara

kronologis.

Peneliti menggunakan metode penelitian sejarah yang didalamnya terdapar

empat tahap yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Bab 4.akan

dipaparkan tentang latar belakang berdirinya Badan Permusyawaratan Desa

Karangbendo Tahun 2000. BPD disini mempunyai wewenang membahas

rancangan peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan

terhadap Peraturan Desa dan Kepala Desa, membentuk panitia Kepala Desa,

menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi

masyarakat Desa, menyusun tata tertib BPD. Dalam membuat Peraturan Desa,

Kepala Desa harus meminta pendapat BPD atau masyarakat dalam rapat Desa,

khususnya mengenai urusan yang menyangkut Desa, urusan yang sangat penting.

Tokoh masyarakat yang ada di Desa Karangbendo juga ikut membantu dan

menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan Desa Karangbendo Bab 5.

Program kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa

Karangbendo Tahun 2006-2016. Bab 6. Dampak program kerja Badan

Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Karangbendo Tahun 2006-

2016. Bab 7. Berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan

permasalahan dan berisi saran-saran.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

31

31

BAB 4. LATAR BELAKANG BERDIRINYA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA KARANBENDO TAHUN 2000

4.1 Pemerintah Desa Karangbendo

Widjaja (2002a:17) mengatakan sejak tahun 1906 hingga 1 Desember

1979 Pemerintahan Desa di Indonesia diatur oleh Perundang-undangan yang

dibuat oleh penjajah Belanda. Sebenarnya pada tahun 1965 sudah ada Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa praja yang menggantikan

perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda yang disebut Inandsche Gemeente

Ordonnantie (IGO) dan Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengesesten

(IGOB). Tetapi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 yang

menyatakan tidak berlaku lagi dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

Undang maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dalam prakteknya tidak

berlaku walaupun secara yuridis Undang-Undang tersebut masih berlaku hingga

terbentuknya Undang-Undang yang baru yang mengatur tentang Pemerintahan

Desa. Dapat dikatakan Pemerintahan Desa Karangbendo sudah ada sejak zaman

Belanda berbagai Peraturan yang ada mengacu pada zaman Belanda.

Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011c:4) mengatakan bahwa nama

Desa Karangbendo dahulunya menurut cerita orang-orang kuno berasal dari 2

suku kata, yaitu Karang dan Bendo. Karang yang artinya Pekarangan atau

Halaman di sekitar rumah yang luas, sedangkan Bendo adalah nama jenis tanaman

yang berbuah, buah bendo itu bisa untuk dimakan. Pada asal usulnya Daerah yang

sekarang ini bernama Karangbendo di setiap rumah dari penduduk yang mendiami

wilayah Karangbendo banyak menanami pohon bendo. Hingga akhirnya

penduduk luar wilayah menyebutnya dengan Daerah Karangbendo, akhirnya

dengan majunya zaman. Penduduk wilayah ini disebut dengan penduduk Desa

Karangbendo. BPD adalah organisasi Pemerintahan Desa Karangbendo. Wilayah

Desa Karangbendo terdiri dari 5 Dusun yaitu: Besukan, Krajan, Tego,

Sekarwadung, dan Pasinan. Masing-masing Dusun dipimpin oleh seorang Kepala

Dusun, posisi Kasun menjadi sangat penting dan strategis seiring banyaknya

limpahan tugas yang diberikan kepada Kasun. Dalam rangka memaksimalkan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

32

fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Karangbendo, dari 5 Dusun

tersebut dibagi menjadi 11 Rw dan 35 Rt.

Berdasarkan rata-rata sensus yang dilakukan pada tahun 2006-2016,

jumlah penduduk Desa `Karangbendo adalah terdiri dari 2456 Kepala Keluarga

(KK), dengan jumlah total 5992 jiwa dengan rincian 3005 laki-laki dan 2902

Perempuan. Sebagaimana tertera dalam tabel:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Karangbendo Berdasarkan Usia Tahun 2006-

2016

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah Prosentase

1 0-4 326 304 630 0,10

2 5-9 265 225 490 0,08

3 10-14 270 304 574 0,1

4 15-19 337 325 662 0,11

5 20-24 269 267 536 0,08

6 25-29 261 264 525 0,08

7 30-34 245 249 494 0,08

8 35-39 235 249 484 0,08

9 40-44 222 212 434 0,07

10 45-49 180 182 362 0,06

11 50-54 155 160 315 0,05

12 55-58 153 161 314 0,05

13 59 ke atas 87 85 172 0,02

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011, BAPPEDA Kabupaten Lumajang

Dari data diatas Nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-40

tahun Desa Karangbendo sekitar 2039. Hal ini merupakan modal berharga bagi

pengadaan tenaga produktif dan SDM. Tingkat kemiskinan di. Desa Karangbendo

termasuk tinggi. Dari jumlah 1978 KK di atas, sejumlah 221 KK tercatat sebagai

Pra sejahtera, 683 tercatat keluarga sejahtera 1, 840 KK tercatat keluarga sejahtera

2, 280 KK tercatat keluarga sejahtera 3 plus, jika KK golongan Pra-sejahtera dan

KK golongan 1 digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 43% Desa

Karangbendo adalah keluarga miskin. Kondisi yang seperti ini sudah seharusnya

menjadi perhatian Pemerintah Desa sebagai subjek dan objek pembangunan Desa

Karangbendo.

Secara geografis Desa Karangbendo terletak pada posisi 8̊ 8̊ 32̊ – 38̊ 13̊ 32̊

Lintang Selatan dan 133̊ 12̊ 30̊ – 133̊ 16̊ 56̊ Bujur Timur. Topografi ketinggian

Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 25 m diatas permukaan air

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

33

laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lumajang tahun 2004 selama tahun 2004

curah hujan di Desa Karangbendo rata-rata mencapai 2,188 mm. Curah hujan

tertinggi selama kurun waktu 2000-2008. Secara administratif, Desa Karangbendo

terletak di wilayah Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dengan sisi dibatasi

oleh wilayah Desa-Desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa

Tukum. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kabuaran Kecamatan

Kunir.Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kelampokarum sedangkan di

sebelah timur berbatasan dengan Desa Wonosari. Jarak tempuh Desa

Karangbendo ke ibu kota Kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan

waktu 7 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 5 km yang

dapat ditempuh dengan waktu 5 menit.

Nurcholis (2011b:73) mengatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa adalah

organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

a. unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa;

b. unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas:

1) Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh

Sekretaris Desa;

2) unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang

melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan,

keagamaan, dan lain-lain;

3) unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya

seperti Kepala Dusun.

Sedangkan Yansen (2014b:35) mengatakan bahwa struktur organisasi

Pemerintahan Desa yang berfungsi menyelenggarakan Pemerintahan sebagaimana

digambarkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

2. Badan Permuyawaratan Desa (BPD)

3. Sekretariat Desa

4. Seksi-seksi (Kepala Urusan)

a. Seksi (kaur) Pemerintahan;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

34

b. Seksi (kaur) Umum;

c. Seksi (kaur) Keuangan;

d. Seksi (kaur) Kesra;

e. Seksi (kaur) Pembangunan;

f. Seksi (kaur) Lainnya.

Di Desa Karangbendo di pimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh

BPD. Kepala Desa mempunyai Hak sebagai berikut:

a. mengajukan pencalonan Perangkat Desa kepada pejabat yang berwenang;

b. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan;

c. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Desanya;

d. mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;

e. mewakili Desanya dalam rangka kerjasama.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

Pemerintahan,pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan

tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang:

a. menyelenggarakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

c. menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong

masyarakat;

d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat;

e. menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Keputusan

Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai

kewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. memeliharan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. melaksanakan kehidupan demokrasi;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

35

e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari

kolusi, korupsi dan nepotisme;

f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;

g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

h. menyelenggarakan adminstrasi Pemerintahan Desa yang baik;

i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan

Desa; melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;

j. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;

k. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;

l. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat

istiadat;

m. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan

n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan

hidup.

Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan

Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah berdasarkan

Peraturan Pemerintah. Agar fokus pada pelayanan kepada masyarakat, Kepala

Desa dilarang:

a. menjadi pengurus partai politik;

b. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, lembaga

kemasyarakatan di Desa bersangkutan;

c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;

d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan

pemilihan Kepala Daerah;

e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan

mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/

atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau

tindakan yang akan dilakukannya;

g. menyalahgunakan wewenang; dan

h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

36

Kepala Desa berhenti karena: (1) meninggal dunia; (2) permintaan

senidiri; atau (3) diberhentikan. Kepala Desa diberhentikan karena:

a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;

f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

Masa jabatan Kepala Desa adalah lima tahun, yang dihitung sejak yang

bersangkutan dilantik. Kepala Desa yang sudah menduduki jabatan Kepala Desa

hanya boleh menduduki jabatan Kepala Desa lagi untuk satu kali masa jabatan.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk

memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada

Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada

BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada

masyarkat. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada

Bupati/Walikota melalui Camat (satu) kali dalam satu tahun.

Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1

(satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran

yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan

dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa. Laporan tersebut digunakan oleh

Bupati/Walikota melalui Camat dankepada BPD. Sebagaimana disinggung di

depan, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa

lainnya. Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi

persyaratan, yaitu:

a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;

b. mempunyai pengetahuan tentang teknis Pemerintahan;

c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

37

d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi kuangan dan di bidang

perencanaan;

e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan

f. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.

Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas

nama Bupati/WaliKota. Adapun Perangkat Desa lainnya diangkat oleh kepala

Desa dari penduduk Desa yang bersangkutan. Pengangkatan Perangkat Desa

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Untuk bisa diangkat sebagai

Perangkat Desa calon harus berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling

tinggi 60 (enam puluh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa

lainnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sekurang-

kurangnya:

a. persyaratan calon;

b. mekanisme pengangkatan;

c. masa jabatan;

d. kedudukan keuangan;

e. uraian tugas;

f. larangan; dan

g. mekanisme pemberhentian.

Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial

budaya masyarakat setempat dan menyesuaikan jumlah penduduk. Susunan

organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja

Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya memuat:

a. tata cara penyusun struktur organisasi;

b. perangkat;

c. tugas dan fungsi;

d. hubungan kerja.

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan

dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

38

ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit

sama dengan upah minimum regional Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut

mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sekurang-kurangnya memuat:

a. rincian jenis penghasilan;

b. rincian jenis tunjangan;

c. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian;

d. penghasilan dan/atau tunjangan.

Hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagai penyelenggaraan

urusan dalam rangka urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum

adalah sama. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan, para Pemerintah Desa

menyelenggarakan rapat Desa. Rapat tersebut membahas program-program kerja

Desa. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan seperti menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa, sosialisasi mengenai pembentukan

Tuwowo (orang yang mengairi sawah), kegiatan HUT kemerdekaan Republik

Indonesia. Pembahasan APBDes dari tahun per tahun. Pembahasan APBDes

dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan

Lembaga Desa lainnya.

Widjaja (2002b:18) mengatakan bahwa dalam pasal 88 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah: Pengaturan

tentang Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undang-Undang. Sebelum

ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,

penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Desa didasarkan kepada peraturan

terdahulu yang dibuat oleh penjajahan Belanda. Dengan ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 maka penyeragaman bentuk dan susunan

Pemerintahan Desa bercorak nasional yang menjamin terwujudnya demokrasi

Pancasila dengan cara menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang

disebut Lembaga Musyawarah Desa. Dengan ditetapkannya Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1979 ini dapatlah diharapkan bahwa pelaksanaan Pemerintahan

Desa dan pembangunan di Daerah akan berjalan lebih lancar dan efektif,

berdayaguna dan berhasilguna. Peraturan Desa merupakan landasan hukum bagi

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

39

Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pembangunan Desa yang lancar dan

efektif juga ditopang oleh Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Karena orang

dengan Sumber Daya Manusia yang bagus akan menyampaikan idenya ke

Pemerintah Desa untuk pembangunan Desa. Desa Karangbendo jika dilihat dari

tahun pertahun perkembangan Desanya mengalami kemajuan. Sarana prasarana

yang ada cukup menjanjikan di Desa juga semakin ramai. Dengan begini semakin

terlihat bahwa masyarakat Karangbendo makin berfikir maju.

Keberadaan Desa dapat dikatakan sebagai Daerah Otonom karena adat

istiadat ataupun norma/nilai yang berkaitan dengan penyelenggaraan

Pemerintahan yang diakui keberadaannya. Pemerintahan Desa di dalamnya

terdapat lembaga yang melaksanakan fungsi mirip dengan council yaitu BPD.

Kepala Desa melaksanakan fungsi memimpin penyelenggaraan Pemerintahan

Desa. Sekretariat sebagai unsur pembantu, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan

melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan untuk

kepentingan perumusan kebijakan dan sosialisasi kebijakan. Seksi-seksi, Kepala

Urusan, dan Perangkat Desa lainnya melaksanakan fungsi sesuai dengan tugasnya

masing-masing dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris

Desa.

Yansen (2014b:117) mengatakan bahwa Pemerintah Desa merupakan

perangkat yang menjalankan roda Pemerintahan bersama lembaga lainnya serta

semua produk-produk yang dilahirkan oleh lembaga Desa. Kepala Desa memiliki

peranan yang sangat penting dalam mengoordinasikan kinerja semua lembaga

yang ada di Desa. Birokrasi Desa yang berjalan dengan baik mencerminkan tata

kelola pemerintahan Desa yang sesuai dengan Undang-Undang. Keberhasilan

Desa dalam pembangunan tergantung dari korelasi dan sinergi tugas dari beberapa

unit kerja di Desa. Hasil ideal yang ingin dicapai sebagai keberhasilan hubungan

kerja ini adalah terbangunnya kerjasama birokrasi yang dinamis, efisien dan

efektif pada jajaran Pemerintahan Desa. Terjadinya interaksi dan sinergi

hubungan kerja dari birokrasi Desa menjadi cermin yang hakiki dari Pemerintahan

Desa sebagai penyelenggara kepentingan rakyat, sebagaimana disyaratkan oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Solekhan (2014c:71)

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

40

mengatakan bahwa untuk menjamin terbangunnya hubungan kerja sama yang baik

dan bertanggung jawab perlu adanya sistem informasi Desa, yaitu penyediaan

informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa dalam bentuk

perangkat keras maupun perangkat lunak, dan jaringan yang meliputi: data Desa,

data pembangunan Desa, kawasan pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan

dengan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Dimana

Sistem informasi Desa tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses

oleh masyarakat maupun oleh semua pemangku kepentingan. Berikut ini adalah

struktur organisasi Pemerintahan Desa Karangbendo:

Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karangbendo

Sumber: Yansen, 2014. Revolusi dari Desa

BPD Kepala Desa

Staf Urusan

Pemerintahan

Staf Urusan

Umum

Staf Urusan

Keuangan

Staf Urusan Kesra

Staf Uruan

Pembangunan

Kasun Kasun Kasun

Kasun Kasun

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

41

Tabel 4.3 Pejabat Pemerintah Desa Karangbendo Periode 2008-2013

No Nama Jabatan

1 Karto Kepala Desa

2 Zainal Abidin Staf Urusan Pemerintah

3 Indasah Staf Urusan Keuangan

4 Sayudi Staf Urusan Umum

5 N. Yaqin, SH Staf Urusan Kesra

6 Ngatiman Staf Urusan Pembangunan

7 Bambang Sarwo EdiS. Pd. Kasun Besukan

8 Sungkono Kasun Krajan

9 Sukirman Kasun Tego

10 Bunayaran Kasun Sekarwadung

11 Mudrofin Sp Kasun Pasinan

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Tabel 4.4 Pejabat Pemerintah Desa Karangbendo Periode 2013-2018

No Nama Jabatan

1 Rika Mustikawati. S Kepala Desa

2 Bambang Sarwo Edi S. Pd. Sekretaris Desa

3 Satuhari, S.H Kaur Perencanaan

4 Anis Wiranti Kaur Keuangan

5 Ir. Zainal Abidin Kaur Tata Usaha dan Umum

6 N. Yakin, SH. Kasi Kesejahteraan

7 Saroji Kasi Pemerintahan

8 Nur Afifah Kasi Pelayanan

9 Sukirman Kepala Dusun Tego

10 Mudrofin Kepala Dusun Pasinan

11 Andik Saputra Kepala Dusun Sekarwadung

12 Abdul Rosit Kepala Dusun Krajan

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011d:25) Desa Karangbendo

memiliki potensi yang sangat besar baik Sumber Daya Alam, Sumber Daya

Manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya

yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan oleh Pemerintah Desa dan

masyarakat Desa. Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat yang dilengkapi

dengan berbagai macam aturan yang bermaksud untuk menuwjudkan

kesejahteraan warganya mempunyai macam-macam fasilitas untuk kepentingan

umum, yang kuantitas dan kualitasnya dapat dijadikan sebagai indikator

masyarakat setempat. Sumber Daya Alam di Desa Karangbendo yaitu:

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

42

a. lahan pertanian (sawah) seluas 346.676 Ha yang masih dapat ditingkatkan

produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal;

b. lahan lading dan pekarangan yang subur seluas 12.010 Ha, belum dikelola

secara maksimal;

c. adanya hasil pertanian seperti kedelai yang melimpah dengan luasnya

lahan pertanian yang bisa dikelola sebagai bahan baku pembuatan usaha

tahu oleh masyarakat;

d. tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan

seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi

usaha sampingan;

e. banyaknya sisa kotoran dari pembuatan tahu untuk pakan ternak,

memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pakan alternatif;

f. adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang

cukup melimpah dari hasil pengelolaan lading oleh masyarakat;

g. adanya potensi sumber air tawar dan sungai yang bisa dikembangkan

untuk usaha perikanan air tawar.

Sumber Daya Manusia di Desa Karangbendo yaitu:

a. kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan

terjaga adatnya;

b. besarnya penduduk usia produktif disertasi etos kerja masyarakat yang

tinggi;

c. terpeliharannya budaya rembuk di desa dalam penyelesaian permasalahan;

d. cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan Desa;

e. masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah

salah satu bentuk partisipasi warga;

f. besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga kerja

produktif yang dapat mendorong potensi industry rumah tangga;

g. terpeliharannya budaya saling membantu diantara warga masyarakat;

h. kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun;

i. adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di

posyandu yang ada di setiap Dusun;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

43

j. adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan meubeler

kayu;

k. adanya kelembagaan, organisasi, dan kelompok-kelompok, pertanian,

usaha dan keagamaan Desa, memudahkan dalam berkoordinasi setiap

kegiatan pembangunan.

4.2 Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo

Sejarah berdirinya BPD Karangbendo yaitu sehubungan dengan padatnya

Peraturan Daerah mengingat begitu banyaknya bantuan dari Pemerintah Pusat,

maka Desa perlu bantuan dari masyarakat untuk menyelenggarakan Undang-

Undang. Di butuhkanlah pembantu Desa untuk melengkapi kebutuhan Desa

Karangbendo yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada

awal tahun 2000 di umumkan kepada masyarakat untuk menjaring masyarakat

yang ingin membantu kelancaran Pemerintah Desa melalui perekrutan ketua dan

anggota BPD. Sehingga banyak masyarakat Desa yang ingin mendaftar demi

membantu kinerja Desa dengan jumlah pendaftar sebanyak 23 orang, pada saat

proses pemilihan,anggota yang diambil hanya 13 orang. Tata cara pemilihan

diatur oleh Kepala Desa pada masa kepemimpinan Kholil. Ketua dan anggota

BPD terpilih dilantik dan disahkan langsung oleh Bupati Lumajang (wawancara

dengan Syamsul Anam, 10 April 2017). Kepengurusan BPD terdiri dari 11 orang.

1 Ketua, 1 Sekretaris dan 9 Anggota. Jabatan ini berlaku mulai tahun 2000-2012.

Pada akhir agustus tahun 2006 ada kegiatan sosialisasi Perda oleh Sekretaris

Kecamatan, sosialisasi tersebut membahas pembentukan BPD yang diwakili oleh

masing-masing Dusun. Untuk Dusun Besukan Syamsul Anam, Saturi. Dusun

Tego Jumarjo dan Mukhiyi, Krajan Bawon dan Samsuri, Pasinan Didik dan

Mudrofin, Sekarwadung Miskadi, Lulut, Mustakim. Dan pada bulan September

2006 ada pelantikan/peresmian BPD di kantor Kecamatan Tekung. Sambutan dari

Bapak Camat penyelenggaraan Pemerintah Desa harus Demokrasi. Kepengurusan

BPD tahun 2012-2018 terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua,1 Sekretaris dan 8

orang Anggota. Kepengurusan BPD periode 2006-2012 yaitu:

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

44

Tabel 4.5 Kepengurusan BPD Tahun 2006-2012

No Nama Jabatan

1 Syamsul Anam Ketua

2 Didik zainuri Sekretaris

3 Sumarjo Anggota

4 Lulut MH Anggota

5 Syamsuri Anggota

6 Imam Thobroni Anggota

7 M. Ali Wafa Anggota

8 Bawon HS Anggota

9 Abror Chudori Anggota

10 Mustaqim Anggota

11 Lulut MH Anggota

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Adapun Susunan Kepengurusan BPD dari Tahun 2012-2018 yaitu:

Tabel 4.6 Kepengurusan BPD Tahun 2012-2018

No Nama Jabatan

1 Fuad Hasan Ketua

2 Abror Chudori Wakil Ketua

3 Solihin Sekretaris

4 Satuhari Anggota

5 M. Ali Anggota

6 M. Rofik Anggota

7 M. Yunus Anggota

8 Edi Sampurno Anggota

9 Saturi Anggota

10 Kasiyo Anggota

11 Sugiyanto Anggota

Sumber: Wawancara dengan Fuad 6 Agustus 2017

Soesilo (2008b:2) mengatakan bahwa Dalam susunan BPD mempunyai

anggota BPD, anggota BPD mempunyai kewajiban:

a. mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan mentaati segala

Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. melasksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah

Desa;

c. memelihara dan mempertahankan hukum nasional serta keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

d. menyerap, menampung, menghimpun dan meninandaklanjuti aspirasi

masyarakat;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

45

e. memproses pemilihan Kepala Desa;

f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi kelompok

dan golongan;

g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;

h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga-lembaga

kemasyarakatan.

BPD Karangbendo harus memiliki ideologi Pancasila yang tertera dalam

UUD 1945 dan harus bisa mengayomi masyarakat dengan baik. Pimpinan dan

Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi Kepala Desa dan

Perangkat Desa. Pimpinan anggota BPD dilarang;

a. menjadi pelaksana proyek Desa;

b. merugikan kepentintingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,

dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan

atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau

tindakan yang akan dilakukannya;

d. menyalahgunakan wewenang; dan

e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Soesilo (2008c:4) mengatakan bahwa Didalam UU No. 32 Tahun 2004

ditentukan bahwa BPD berfungsi menetapkan Perdes bersama-sama dengan

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Terkait dengan

ketentuan tersebut hendaknya dapat dimaknai, bahwa BPD berkewajiban untuk

menggali kebutuhan masyarakat dengan cara membuka peluang yang seluas-

luasnya bagi tersalurnya aspirasi masyarakat, yaitu bagaimana membuka akses

atau peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi menentukan keputusan

atau kebijakan Pemerintah dalam membangun Desa. Partisipasi masyarakat sangat

penting bagi Pemerintah Desa. Segala bentuk rencana program tidak harus pada

Kades dan BPD tetapi juga butuh aspirasi masyarakat. Penentuan ini sudah

barang tentu diawali dengan perencanaan partisipasi yang bertujuan:

a. menyusun rencana yang lebih bermutu sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan keadaan Desa setempat;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

46

b. agar masyarakat memiliki program/kegiatan pembangunan dan bertangung

jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan;

c. menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dan

pengelolaan pembangunan.

Sehubungan dengan partisipasi masyarakat, kiranya perlu juga dipahami

bagaimana bentuk-bentuk partisipasi tersebut yaitu:

a. diam (apatis), artinya masyarakat membiarkan kegiatan Pemerintahan

berjalan dan tidak ikut campur;

b. menerima, artinya masyarakat dapat menerima kegiatan atau program

yang akan dikerjakan oleh Pemerintah;

c. mempertimbangkan, artinya masyarakat diminta pendapatnya mengenai

rencana kegiatan atau program Pemerintah yang akan ditetapkan;

d. memutuskan, artinya masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan atau

program Pemerintah tersebut;

e. mengelola, artinya masyarakat terlibat aktif dalam proses perencanaan,

pelaksanaan dan pemeliharaan serta pengembangan pembangunan.

4.3 Keputusan Desa

Widjaja (2002c:30) mengatakan Keputusan Desa adalah keputusan yang

telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan

dengan BPD serta telah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah tingkat

II.

4.4 Materi Keputusan Desa

a. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;

b. menetapkan segala sesuatau yang menyangkut kepentingan masyarakat

Desa, misalnya penjualan, pelepasan dan penukaran kekayaan Desa;

c. menetapkan segala sesuatu yang memberatkan beban keuangan Desa.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

47

4.5 Proses Penetapan Keputusan Desa

Proses penetapan Keputusan Desa ada 2 hal produk hukum: 1.)

Peraturan, 2.) Keputusan. Keputusan berasal dari Pemerintah Desa, Desa

kemudian membuat rancangannya selanjutnya diberikan Kepala Desa. Kepala

Desa melakukan pembahasan dengan BPD, Keputusan dinaikkan ke Camat untuk

di konsultasikan diKabupaten. Dalam proses penyerahan Keputusan dari Kades-

Camat-Bupati tidak boleh lebih dari 30 hari (wawancara dengan Satuhari, 8

November 2017). Berikut ini tabel proses penetapan Keputusan Desa:

Tabel 4.7 Proses Penetapan Keputusan Desa

30 hari

30 hari

30 hari

Sumber: Widjaja. I. G. 2002. Pemerintahan Desa dan Adminsitrasi Desa

a. rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri:

1. 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;

2. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

b. rancangan Keputusan Desa disusun oleh Kepala Desa bersama-sama para

anggota BPD dalam waktu 3x34 jam sebelum rapat dimulai.

Kepala Desa BPD

Rancangan Keputusan Desa

Camat

Keputusan

Kepala Desa Disahkan

30 hari Ditolak

30 hari

Sekretaris Daerah

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

48

c. rancangan Keputusan Desa diteruskan kepada Bidang Pembagunan Desa,

dalam mennyusunnya Kepala Desa dibantu oleh lembaga Ketahanan

Masyarakat Desa.

d. Keputusan Desa:

1. ditetapkan secarah musyawarah/mufakat;

2. tidak bertentangan dengan peraturan perudangan yang berlaku.

4.6 Tata Cara Pengesahan Keputusan Desa

a. Widjaja (2002d:30) Keputusan Desa dilaksanakan setelah pengesahan

Bupati Kepala Daerah tingkat II Keputusan Kepala Desa yang harus

mendapat pengesahan itu adalah:

1. yang bersifat mengatur;

2. yang menyangkut kepentingan masyarakat;

3. yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.

b. untuk pengesahan 30 hari setelah musawarah harus sudah diterima oleh

Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat;

c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Selambat-lambatnya 30 hari setelah

menerima keputusan tersebut harus sudah memberikan pengesahan atau

penolakan;

d. Keputusan Desa yang ditolak oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II

selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penolakan harus sudah dapat

diterima oleh Kepala Desa melalui Camat dengan disertai

penjelasan/petunjuk seperlunya.

4.7 Pelaksanaan Keputusan Desa

Widjaja (2002e:61) mengatakan bahwa dalam proses pengambilan

Keputusan Desa ada musyawarah Desa, musyawarah Desa dalam pelaksanaannya

menganut musyawarah mufakat sehingga dalam pengambilan Keputusan

dilaksanakan dengan asas tersebut.

a. Keputusan Desa dimaksud harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu

oleh Perangkat Desa;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

49

b. Keputusan Desa mengenai Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh

Perangkat Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;

c. untuk melaksanakan keputusan Desa dimaksud Kepala Desa menetapkan

kebijaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa;

d. Keputusan Kepala Desa tersebut tembusannya ditunjukkan kepada Bupati

Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

4.8 Pertanggungjawaban dan Pengawasan

a. Kepala desa bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II

melalui Camat;

b. Kepala Desa memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan

Permusyawaratan Desa dalam rapat;

c. pengawasan Keputusan Desa oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II;

d. Keputusan yang bertentangan dengan kepentingan umum dibatalkan oleh

Bupati Kepala Daerah Tingkat I.

4.9 Peraturan Desa

Yansen (2014c:50) mengatakan bahwa Sesuai dengan Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 Desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan

masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya. Dalam rangka

mengatur urusan masyarakat setempat tersebut Desa dapat membuat peraturan

Desa.Peraturan Desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Desa

sebagaimana Kabupaten membuat Peraturan Daerah. Peraturan Desa ditetapkan

oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintah Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih

lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi

sosial budaya masyarakat Desa Karangbendo. Isi Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum

dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusilaan

masyarakat. Peraturan Desa dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang baik meliputi :

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

50

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Dalam penyusunan Peraturan Desa, rancangan Peraturan Desa dapat

diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD. Jika

berasal dari Pemerintah Desa maka Kepala Desa yang menyiapkan rancangan

Perdes tersebut. Jika berasal dari BPD maka BPD-lah yang menyiapkan

semuanya. Terhadap rancangan Perdes baik yang berasal dari Pemerintah Desa

maupun BPD, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis

maupun lisan. Selanjutnya rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh

Pemerintah Desa dan BPD. Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari

Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD. Untuk

rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes), pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan

BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan

oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.

Hasil evaluasi disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Desa

paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.

Apabila Bupati/Walikota belum memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran

pendapatan dan belanja Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa

(APBDesa) menjadi Peraturan Desa. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

dapat didelegasikan kepada Camat.

Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa

dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan

menjadi peraturan Desa. Penyampaian rancangan Peraturan Desa dilakukakn

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

51

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Peraturan

Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh

Pemerintah Desa. Produk hukum Desa Selain Peraturan Desa dan Peraturan

Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa adalah

produk hukum Desa yang dibuat oleh Kepala Desa untuk mengesahkan sebuah

perbuatan Pemerintahan misalnya Surat Keputusan tentang pengangkatan

Perangkat Desa, Surat Keputusan tentang pembentukan tim penanggulangan

banjir, Surat Keputusan tentang panitia pembangunan Balai Desa, dan lain-lain.

Dalam penyusunan Peraturan Desa hal yang penitng untuk dipelajari adalah:

a. Desa mempunyai kewenangan atas tiga hal. Pertama adalah kewenangan

yang terkait dengan asal-usulnya, yang dimiliki sejak awal ketika Desa itu

terbentuk. Kedua tugas yang diberikan oleh Kabupaten atau Provinsi

(tugas pembantuan). Dan yang terakhir adalah hal-hal yang belum diatur

oleh Kabupaten dan Provinsi. Sebagai Daerah Otonom, Desa perlu

bernegosiasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan

kewenangannya. Bahkan ada Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa

tentang Kewenangan Desa; b. BPD meskipun belum ada Surat Keputusan ataupun dilantik, seharusnya

bisa melakukan tugas karena dibenarkan oleh UU No. 22 Tahun 1999 dan

telah diberi mandat oleh masyarakat; c. isi Perdes ditentukan berdasarkan kemauan dan kesepakatan masyarakat; d. menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 76 tahun 2001, Perdes tidak

memerlukan persetujuan Bupati tetapi harus dilaporkan ke Bupati dengan

tembusan ke Camat; e. Perdes bukan satu-satunya bentuk Peraturan di Desa. Selain Perdes,

Peraturan dapat di tuangkan dalam bentuk Keputusan Desa, Surat

Keputusan Kepala Desa atau kesepakatan di dalam atau antar Desa; f. dalam menentukan pilihan mengenai bentuk peraturan yang diinginkan

perlu dipertimbangkan bahwa Peraturan Desa harus mengacu pada

Peraturan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional dan tidak boleh menetapkan

sanksi yang lebih tinggi daripada Peraturan Daerah dari Kabupaten.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

52

Prasadja (1986b:70) Pemikiran dasar dibentuknya Pemerintah adalah

untuk menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktivitas

kehidupannya secara wajar. Dalam perkembangan selanjutnya aktivitas

masyarakat semakin beragam dan meluas, demikian juga pola hubungan dan

interkasi yang berkembang, maka berkembang pulalah aktivitas Pemerintah

menjadi sebagai pemberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hakekat pelayanan

kepada masyarakat bermakna menciptakan kondisi yang kondusif sehingga

memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan

kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Dengan

demikian secara umum tugas pokok Pemerintahan dapat mencakup bidang:

a. keamanan. Desa dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga

agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan

Pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan;

b. ketertiban. Dengan cara mencegah terjadinya tawuran, gontok-gontokan

dan konflik antar suku di antara warga masyarakat, dan menjamin

berlangsungnya perubahan dan perkembagnan dalam masyarakat secara

damai;

c. keadilan. Setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk diperlukan

secara adil sesuai porsi dari profesioalisasi kemampuan dan aktivitasnya.

Secara konkrit keadilan terhadap masyarakat dapat diwujudkan melalui

keputusan-keputusan, kebijakan yang dikeluarkan maupun yang ditetapkan

oleh pejabat yang berwenang. Dalam kondisi tersebut Pemerintah harus

mampu berdiri kokoh secara netral dan tidak berpihak pada golongan

manapun.

Soesilo (2008c:2) mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7

ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004, Perdes merupakan salah satu Peraturan

Perundang-undangan hasil kerja sama Kepala Desa dan BPD yang berada di Desa.

Sebagaimana Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dihasilkan atas

kerjasama Perdes erat kaitannya dan harus memperhatikan kepentingan/kebutuhan

serta hajat hidup masyarakat yang berada dalam satu wilayah tertentu (Desa yang

bersangkutan). Perdes termasuk dalam kategori norma hukum yang bersifat

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

53

mengatur, oleh karena itu dalam proses pembentukan Perdes sedapat mungkin

memperhatikan, mencermati dan menampung aspirasi, kebutuhan serta

perkembangan masyarakat, dengan kata lain membuka kesempatan atau peluang

yang seluas-luasnya ruang bagi partisipasi masyarakat. Sebagai Peraturan

Perundang-undangan yang hirakrinya paling bawah, maka subtansi atau perihal

yang diatur oleh Perdes harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang ada diatasnya, disamping landasan/dasar atau aspek (aspek

filosofis, sosiologis, yuridis dan aspek politis) dan azas-azas pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (azas hirarkhi, azas, Peraturan Perundang-

undangan tidak dapat diganggu gugat, azas Peraturan Perundang-undangan tidak

berlaku surut, azas lex spesialis derogate legi generali, dan azaz lex posteriori lek

priori. Perdes menjadi penting dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa.

Disamping landasan dan azas-azas tersebut, perlu pula diperhatikan azas-

azas lain dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik

sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004 yaitu azas kejelasan

tujuan, azas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, azas kesesuaian

antara jenis dan materi muatan, azas dapat dilaksanakan, dapat kedayagunaan,

azas kejelasan rumusan dan azas keterbukaan. Dalam rangka pembentukan perdes,

ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu masalah prosedur teknik penyusunan

dan rumusan. Terkait dengan prosedur pembentukan Peraturan Perundang-

undangan paling tidak terdiri dari perencanaan, persiapan, pembahasan,

pengesahan dan penyebarluasan. Perencanan Perdes tidak boleh terlepas dari

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Program Legislasi Daerah yang

wajib dijadikan acuan dalam pembentukan Perdes. Perdes dapat diajukan oleh

BPD atau oleh Kepala Desa yang masing-masing sudah diakui mempunyai hak

inisiatif (artinya baik BPD maupun Kepala Desa berhak mengajukan rancangan

Perdes).

Hal ini berarti pula bahwa untuk membentuk Perdes tidak harus menunggu

rancangan yang datangnya dari Kepala Desa, namun dapat berinisiatif

membentuk Perdes. Jika hal ini dilakukan oleh BPD sudah barang tertentu

terdapat upaya optimalisasi perannya sendiri sehubungan dengan penyelenggaraan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

54

Pemerintahan Desa. Tuntutan terhadap optimalisasai BPD terkait dengan

pembentukan Perdes adalah sangat wajar, sebab ada indikasi yang terjadi di Desa,

Perdes hanya sebatas yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa, dan selebihnya hampir dapat dipastikan tidak pernah tersentuh. Oleh

karenannya peran BPD dalam kaitannya dengan pembentukan Perdes sangatlah

diharapkan adanya peningkatan, dalam arti ada kepedulian terhadap segala hal

yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai wujud menampung dan sekaligus

menyalurkan aspirasi masyarakat. Kondisi tersebut secara umum terdapat hampir

disemua Desa-Desa diseluruh indonesia, hal ini pada dasarnya sangat merugikan

bagi kepentingan masyarakat yang mendambahkan adanya perubahan menuju

peningkatan kesejateraan melalui pembangunan Desa. Disadari atau tidak bahwa

pembangunan Desa adalah merupakan tanggung jawab bersama antara

Pemerintahan Desa dan masyarakat, dimana masyarakat disamping sebagai

sasaran terhadap pembahasan, pengesahan dan penyebarluasan Perdes sebaiknya

mengacu pada Perda.

4.1.10 Otonomi Desa

Otonomi atau autonomy (inggris) berasal dari dua suku kata yaitu auto=

sendiri dan nomoi= undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi berarti

mengatur sendiri (Id.m.wikipedia.org, 8 September 2017). Widjaja (2002f:30)

mengatakan bahwa dalam bidang Pemerintahan, Otonomi diartikan mengatur dan

mengurus rumah tangga sendiri. Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam bukunya

“Desa” halaman 212 mengatakan: pengertian tentang kewenangan sesuatu

Daerah-hukum yang dilukiskan dengan istilah asing “Otonomi” dalam bahasa

Indonesia: hak untuk mengatur dan mengurus “rumah tangga” sendiri dalam

hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh Bangsa Indonesia. Pengertian tentang

Otonomi Desa itu adalah ciptaan Bangsa Belanda waktu mereka masih memegang

kekuasaan disini. Selanjutnya dikatakan dalam halaman yang sama: “Adapun hak

Otonomi atau hak mengatur dan mengurus rumah tangga Desa sebagai daerah

hukum yang diatur dalam hukum adat adalah kewenangan dan kewajiban tiada

hanya yang bersangkutan dengan kepentingan keduniawian akan tetapi juga yang

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

55

bersangkutan dengan kepentingan kerohanian”. Tidak hanya yang berkenaan

dengan kepentingan Pemerintahan (kenegaraan) akan tetapi juga yang berkenaan

dengan kepentingan penduduk perseorangan. Teranglah bahwa isi Otonomi Desa

menurut hukum adat adalah sangat luas.

Dari kata-kata di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Soetardjo

Kartohadikusumo:

a. ada dua pengertian Otonomi, pertama menurut hukum barat yaitu Otonomi

(sempit) yang hanya mencakup urusan rumah tangga sendiri dan hanya

mengenai keduniawian saja. Kedua menurut hukum adat yang luas dan

mencakup keduniawian dan kerohanian.

b. Bangsa Indonesia tidak mengenal Otonomi yang isinya mengatur dan

mengurus rumah tangga sendiri pengertian mana adalah ciptaan Bangsa

Belanda.

Di dalam UU No. 5/1974 istilah Otonomi dipergunakan dalam suatu

kombinasi: “Daerah Otonom” dan “Otonomi Daerah”, yang dirimuskan dalam

pasal 1 UU No. 5/1974: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan

pengaturan perundang-undangan yang berlaku”. Daerah Otonom selanjutnya

disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas

wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan

mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari uraian

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa swatantra dan Otonomi pada hakekatnya

adalah sama. Perbedaan baru timbul jika yang dilihat luasnya atau sedikit

banyaknya hal yang diatur dan diurus atau dimasukkan dalam wadah rumah

tangga.

Suryaningrat (2007b:19) mengatakan bahwa swatantra atau Otonomi pada

hakekatnya adalah mengatur sendiri. Perbedaan dikarenakan adanya adanya apa

yang akan diatur sendiri dan bukan hakekatnya. Bahwa otonomi atau swatantra

bukanlah bawaan dari orang asing melainkan milik asli bangsa Indonesia.

Swatantra adalah inhaerent dengan dan bersifat bawaan lahir dari Desa. Adanya

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

56

swatantra bersamaan dengan adanya Desa dikarenakan hukum alam. Ada

beberapa jenis Otonomi:

a. Otonomi materiil. Dalam otonomi ini materi atau apa yang diberikan dan

menjadi urusan rumah tangga lembaga pemerintahan yang menerima

urusan tersebut diperinci dengan tegas serta diterapkan dalam UU.

b. Otonomi formil. Apa yang menjadi rumah tangga tidak diperinci dan tidak

dibatasi. Daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur rumah tangga.

Daerah dapat berbuat segala sesuatu yang dipandang olehnya sebagai

kepentingannya untuk kemajuan dan perkembangan Daerah.

c. Otonomi riil. Otonomi ini merupakan Otonomi campuran dari otonomi

materiil dan formil. Pemerintah Pusat menentukan urusan-urusan yang

diberikan kepada Daerah untuk diurus dan menjadi rumah tangga daerah.

Tetapi urusan tersebut dapat ditambah jika daerah dipandang mampu dan

dan berkeinginan untuk mengurusnya.

Dari pengarahan-pengarahan tersebut tampak dengan jelas perwujudan

dari prinsip Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata dalam arti

bahwa pemberian Otonomi kepada Daerah haruslah didasarkan pada faktor-faktor,

perhitungan-perhitungan dan tindakan atau kebijaksanaan yang benar dapat

menjamin Daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah

tangga sendiri. Bertanggung jawab dalam arti pemberian Otonomi itu benar-benar

sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di

seluruh pelosok Negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahan-

pengarahan yang telah diberikan serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan

bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah daerah serta dapat

menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah. Kiranya dapat dimengerti

bahwa istilah “Otonomi yang seluas-luasnya adalah tidak sesuai dengan jiwa

pengarahan-pengarahan tersebut terutama ditinjau dari segi kesatuan bangsa dan

keutuhan Negara kesatuan.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

57

4.1.11 Partisipasi Masyarakat

Menurut Suhardjono (dalam Yansen, 2014:19) partisipasi ialah

keterlibatan mental emosional dari seseorang terhadap situasi kelompok yang

mendorongnya untuk memberikan andil dalam pencapaian tujuan tersebut. Kamus

Besar Bahasa Indonesia menyatakan partisipasi ialah hal turut berperan serta

dalam suatu kegiatan. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

partisipasi merupakan keterlibatan langsung seseorang dalam suatu kegiatan

dalam mencapai tujuan. Wirosarjono (dalam Yansen, 2014:28) menyatakan

partisipasi adalah suatu untuk menghindarkan rakyat dari status hanya sebagai

sarana pembangunan semata melainkan menempatkan pada kedudukan sebagai

pelaku dalam proses modernisasi perubahan yang dikehendaki oleh pembangunan.

Mulharyo (dalam Yansen, 2014:72) menyatakan partisipasi masyarakat dapat

ditingkatkan melalui usaha memberi stimulasi atau motivasi kepada masyarakat.

Manajemen Pemerintahan Desa bagi aparatur pelaksana Pemerintahan

di Jawa Timur tahun 1998 “Pembangunan adalah tanggung jawab bersama” salah

satu tanggung jawab yang cukup besar dari orang tua adalah memperhatikan

pendidik anak. Mulharyo (dalam Yansen, 2014:68) mengemukakan “Salah satu

tanggung jawab yang cukup besar dari orang tua adalah memperhatikan pendidik

anak”. Berdasarkan pendapat tersebut maka partisipasi dari masyarakat dalam

dana untuk pembangunan pendidikan termasuk swadaya. Pendidikan adalah

tanggung jawab masyarakat, maka tanggung jawab yang tumbuh dan rasa

memiliki akan menunjang keberhasilan pembangunan tersebut. Keadaan

perekonomian masyarakat pada umumnya sudah menengah keatas, dan kesadaran

masyarakatpun sudah ada sehingga untuk mendapatkan dana tambahan tidak

mengalami kesulitan. Dana yang didapat swadaya masyarakat mencapai 60% dari

dana yang dibutuhkan.

Menurut Iskandar (dalam Yansen, 2014:126), partisipasi sebagai :

a. buah pikiran yang diwujudkan dalam anjang sana, pertemuan rutin;

b. tenaga yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau

pertolongan bagi orang lain;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

58

c. harta benda yang diberikan orang dalam kegiatan untuk perbaikan atau

pertolongan pada orang lain;

d. ketrampilan dan kemahiran yang diberikan orang untuk mendorong dan aneka

ragam;

e. sosial yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Seseorang dalam melakukan sesuatu akan cepat tercapai sesuai dengan

tujuan karena sudah ada dorongan dari dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan

pendapat Indrakusuma (dalam Yansen, 2014:162) motivasi ditimbulkan oleh

adanya kebutuhan, pengetahuan tentang kemajuan diri dan adanya aspirasi atau

cita-cita. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan satu persatu:

a. adanya kebutuhan

Pada dasarnya seseorang melakukan aktivitas itu didorong oleh adanya

faktor kebutuhan yang harus dipenuhi, karena dari dalam individu merasakan

adanya sesuatu kekuranan yang harus dipenuhi. Purwanto (dalam Yansen,

2014:163) menyatakan bahwa suatu tingkah laku atau perbuatan individu yang

berasal dari dalam dirinya yang merasakan adanya suatu kekurangan tertentu

didalam dirinya. Sedangkan Indrakusuma (dalam Yansen, 2014:73) menyatakan

adanya kebutuhan, maka akan menjadi pendorong untuk berbuat dan berusaha.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan adalah pendorong

dari individu untuk berbuat atau bertindak dan berusaha memenuhinya.

b. adanya pengetahuan tentang kemajuan diri

Pengetahuan tentang kemajuan diri adalah adanya pemahaman dan

evaluasi diri dari suatu proses kegiatan. Bahwa kegiatan itu memiliki manfaat

secara pribadi yang dirasakan oleh yang melakukan kegiatan. Dan pengetahuan

kemajuan diri diartikan sebagai suatu kondisi dimana warga mengetahui kemajuan

yang diperoleh setelah melakukan kegiatan ataupun pendidikan. Dengan

mengikuti kemajuan yang ada pada dirinya akan mendorong seseorang untuk

lebih giat dalam suatu kegiatan tertentu. Indrakusuma (dalam Yansen, 2014:165)

mengemukakan, seseorang mengetahui hasil-hasil atau prestasinya sendiri dengan

seseorang mengetahui apakah ia mengalami kemajuan atau sebaliknya ia

mengalami kemunduran, maka hal itu dapat menjadi pendorong bagi seseorang

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

59

untuk belajar lebih giat lagi. Sedangkan Nasution (dalam Yansen, 2014;41) orang-

orang yang belajar yang tidak mengetahui hasilnya, tidak akan mendapat

kemajuan. Maka dapat disimpulkan bahwa BPD akan terdorong oleh semangat

kerjanya, apabila ia merasakan adanya kemajuan pada dirinya.

c. adanya cita-cita

Setiap manusia, sejak kecil hingga dewasa pasti mempunyai cita-

cita.Adanya cita-cita tersebut menjadi pendorong yang kuat bagi seseorang

menunjukkannya. Oleh karena itu seseorang akan selalu berusaha semaksimal

mungkin untuk dapat meraih cita-citanya dengan melakukan berbagai aktifitas

atau kegiatan. Indrakusuma (dalam Yansen, 2014:164) menyatakan bahwa cita-

cita yang menjadi pendorong bagi seseorang dalam melakukan kegiatan. Cita-cita

mendorong seseorang untuk lebih giat melakukan seluruh kegiatan dan

mendorong seseorang untuk belajar.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

60

60

BAB 5. PROGRAM KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DALAM PEMBANGUNAN DESA KARANGBENDO

TAHUN 2006-2016

5.1 Program Kerja BPD dalam Bidang Sosial

Program kerja BPD Karangbendo yaitu rapat rutinan setiap bulan,

serap aspirasi dari masyarakat. BPD diberikan kesempatan menyerap aspirasi dari

masyarakat apa ada usulan kegiatan pembangunan. Berkoodinir dengan

Pemerintahan Desa untuk penyelesaian pengaduan dari masyarakat, pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa (wawancara dengan Satuhari, 29 Oktober

2017). Anam (2006) mengemukakan pada bulan maret 2006 ada sosialisasi

mengenai jalan poros Desa Karangbendo-Kelampokarum. Sambutan dari Bapak

Supono member pengertian bahwa ada pelebaran jalan dari as 3 meter ke samping

kanan dan kiri. Terutama sawah masyarakat yang tanahnya kena pelebaran jalan

akan diganti dengan swadaya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Camat jalan

poros Desa adalah program Pemerintah satu-satunya yang ada di Lumajang. Jalan

poros Desa adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Desa dan

tidak boleh dialihkan kepada pihak ke 3. Imbal swadaya 70% dari Pemerintah dan

30% dari Desa/kerja bakti. Pekerjaan ini harus membutuhkan tim laksana dan

jangan sampai ada penyimpangan dalam mengerjakan jalan poros Desa. Jalan

poros antara Desa Karangbendo dan Kelampokarum sekitar 2 Km. Selanjutnya di

bulan Juli 2007 ada sosialisasi pengunaan tanah kas Desa untuk menunjang

rencana pembangunan gudang gula di Kecamatan Pasirian dan Kepala Desa diberi

tunjangan. Niat baik Pemerintah Kabupaten menggunakan aset Desa untuk

meningkatkan kesejahteraan Desa.

Pada rapat kerja Kepala Desa dan BPD tanggal 25 Januari 2008 berencana

untuk membangun rencana properti Desa dan sambutan dari Bupati untuk peduli

lingkungan dan keamanan. Ada pemberian kursi 50 biji, pengecatan kantor Desa

menelan biaya 2 juta, merehab gang TK 3 juta, pelengsengan Rw 04 dan 05,

pengaspalan jalan tembus Dusun Pasinan-Karangbendo. Sambutan dari Bapak

Camat mengatakan BPD tidak bisa di kategorikan pemeriksa JPS. Anggaran di

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

61

Desa di bagi 2 yaitu: 1.) bantuan Pemerintah, 2.) dari Desa. ADD (Alokasi Dana

Desa) tahun 2008 127 juta, pembangunan 70%, 89 juta 30% rutin untuk perangkat

Rp. 7.500.000 untuk PKK. Pada tanggal 1 Maret 2008 dalam arisan BPD

mengadakan musyawarah yang menghasilkan kesehatan di Lumajang mendapat

penghargaan kabupaten sehat dan Bapak Kepala Desa mengharapkan supaya

masyarakat memperhatikan tiap-tiap lingkungan. Masyarakat menyadari tentang

kewajiban membayar PBB. Masalah ADD cair pada bulan Mei 70% untuk

pembangunan PAUD dan TK 973 KK (Kepala Keluarga) mendapatkan Raskin

179 kg.

Keberhasilan Kepala Desa dan BPD dalam bidang sosial yang lain yaitu:

berhasil menyejahterakan rakyat, petani, pedagang. Contoh lainnya membenahi

sarana dan prasarana, gang-gang sawah, menata urusan irigasi melalui HIPPA

(Himpunan Petani Pengguna Air), paving jalan, menyediakan sembako

murah,melarang petani menanam sengon di sekitar sawah yang produktif karena

bisa merusak tanaman di sekitarnya dengan membuat Perdes. Meningkatkan

kebersihan dan kesehatan masyarkat. Mengadakan puskesmas keliling tiap tahun,

kesehatan posyandu gerbangmas. Menurut Peraturan Desa Karangbendo

(2011f:23) dapat dikatakan bahwa pembangunan di bidang sosial tidak terlepas

dari RPJM Desa yang telah tertera di atas. Proses penyusunan RPJM Desa

Karangbendo sebagai pedoman kerja Pemerintah Desa Karangbendo, ini

dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat

Karangbendo mauapun pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman

program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-

cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga Desa Karangbendo.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa

Karangbendo merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap

lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Karangbendo disebut juga sebagai

visi Desa Karangbendo. Pada tanggal 21 Januari 2009 BPD melakukan

musyawarah tentang tanah banda dan KUD. 26 Mei 2009 ada pembinaan masalah

keamanan dari mustika untuk menjaga lingkungan harus ada kepedulian

lingkungan dari masyarakat. Di tahun 2010 rapat dinas BPD membahas

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

62

pengerasan jalan Sekarwadung sepanjang 475 meter. Tahun 2011 Pemerintah

mengupayakan penyediaan obat generik untuk masyarakat miskin, pemberantasan

sarang nyamuk, pembuatan sal limbah.

Walaupun visi Desa Karangbendo secara normatif menjadi tanggung

jawab Kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga

Karangbendo melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal.Visi

Desa Karangbendo semakin mendaptkan bentuknya bersamaan dengan

terlaksananya kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM

Desa tahun 2011-2015. Dalam momentum inilah visi Desa Karangbendo yang

merupakan harapan dan doa untuk semakin mendekatkan dengan kenyataan yang

ada di Desa dan masyarakat. Visi Desa Karangbendo yaitu terwujudnya

masyarakat Desa Karangbendo yang maju, mandiri, demokratis, aman, sejahtera

dalam naungan Pemerintah yang ber akhlaq mulia. Visi ini merupakan cita-cita

yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Karangbendo.

Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Karangbendo yang

maju dalam semua bidang sehingga bisa mengantarkan warganya dalam

kehidupan yang aman dan sejahtera. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi

inovasi pembangunan Desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian,

kewirausahaan, peternakan, pertukangan dan kebudayaan yang ditopang oleh

nilai-nilai keagamaan.

Hakekat misi Desa Karangbendo merupakan turunan dari visi Desa

Karangbendo. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan

menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa

Karangbendo merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi

ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan

situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha

mencapai visi Desa Karangbendo. Untuk meraih visi Desa Karangbendo seperti

yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan

baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Desa Karangbendo sebagai

berikut:

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

63

a. peningkatan Sumber Daya Manusia melalui wajar diknas 12 tahun,

pendidikan kejar paket dan pelatihan-pelatihan;

b. terwujudnya masyarakat yang demokratis melalui penguatan Lembaga

kemasyarakatan;

c. peningkatan keamanan melalui kelompok siskamling;

d. meningkatkan produktifitas hasil pertanian dengan memberikan

penyuluhan-penyuluhan pertanian kepada petani untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Karangbendo;

e. membina usaha kecil menengah dengan menjalin kerjasama antara

Pemerintah Desa dan dinas koperasi untuk mendapatkan pembinaan usaha

juga permodalan;

f. membangun kerjasama dengan dinas pertanian, peternakan untuk

membina usaha pertanian dan peternakan dengan pengelolaan yang lebih

maju yaitu dengan memakai teknologi di bidang pertanian dan peternakan.

Misi Desa Karangbendo sudah diterpakan untuk kesejahteraan masyarakat

Dalam pembangunan jangka menengah Desa tidak terlepas dari peran Kepala

Desa dan BPD. Pembangunan ini dilaksanakan untuk meningkatkan

perkembangan yang ada di Desa karangbendo sendiri. Untuk mencapai tujuan dan

melihat keberhasilan dalam pembangunan maka, usaha kerjasama yang efektif

dan efisien antara BPD dan Perangkat Desa sangat diperlukan. Dalam upaya

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, para anggota BPD dan Perangkat

Desa diadakan pembekalan teknis pelaksanaan kerja agar mampu melaksanakan

sistem kerja yang optimal, sehingga keberhasilan program tersebut dapat

diketahui.

Riyadi dan Deddy (2002:322) mengatakan bahwa pembangunan

berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan

bermanfaat dan berguna bagi masyarakat setempat, selain itu juga risiko atau cost

yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan ini akan ditanggung juga oleh

masyarakat setempat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui

semenjak program pembangunan ini direncanakan tetapi juga cost-nya. Berbagai

bentuk partisipasi masyarakat di dalam perencanaan program pembangunan dapat

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

64

dibentuk atau diciptakan. Hal ini sangat tergantung pada kondisi masyarakat

setempat, baik kondisi sosial, budaya, ekonomi maupun tingkat pendidikannya. Di

beberapa Daerah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah terjadi,

di mana wadah serta mekanisme partisipasinya telah terbentuk dengan baik.

Langkah-langkah di dalam mengajak peran serta masyarakat secara penuh

di dalam pembangunan dapat dilakukan dengan jalan:

a. merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan

diwujudkan melalui upaya pembangunan;

b. dengan dibantu oleh pendamping atau narasumber atau lembaga advokasi

masyarakat, dibuatkan alternatif perumusan dari berbagai keinginan

tersebut;

c. merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan

berkepentingan, yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan

pembangunan ini;

d. memiliki tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat untuk turut serta

dalam proses selanjutnya;

e. proses perencanaan program pembangunan dan pembiayaan pembangunan

serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan

melibatkan seluruh instansi maupun pemeran pembangunan yang terkait;

f. mendapatkan sejumlah usulan program pembangunan yang sudah

disepakati;

g. melaksanakan program pembangunan, disertai dengan pemantauan dan

pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan Desa Karangbendo berdasarkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMD). Proses pembangunan melibatkan Pemerintah

Desa dan stake holders Desa. Pembangunan di Desa Karangbendo meliputi di

bidang sosial, politik, pendidikan, ekonomi. Masyarakat terlibat dalam proses

pembangunan. Ada pembangunan yang mengenai sasaran dan ada yang tidak.

Pembangunan yang berhasil merupakan kabar baik bagi Pemerintah Desa

Karangbendo, namun juga ada yang tidak dikarenakan program kerja yang

dilakukan Pemerintah Desa kurang maksimal.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

65

Prasadja (1986c:123) mengatakan salah satu kenyataan yang tidak dapat

diingkari ialah bagaimanapun juga pola pembangunan suatu Desa masih

tergantung pada peran pemerintahnya. Sedang Mubyarto (dalam Yansen,

1995:102) menyatakan partisipasi sebagai usaha untuk membantu berhasilnya

setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan

kepentingan diri sendiri. Partisipasi merupakan bagian terpenting dalam

pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional segenap kemampuan modal

dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal ini

dimaksudkan guna membimbing pertumbuhan dan meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pembangunan yaitu BPD dan partisipasi aktif masyarakat.

Perkembangan Desa dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan tata

kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa menuju kondisi yang baik.

Pembangunan Desa tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dari masyarakat

Desa. Oleh sebab itu pembangunan Desa merupakan proses yang mampu

mengikutsertakan seluruh rakyat Desa untuk membangun Desa dan meningkatkan

taraf hidupnya. Dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan Desa

Karangbendo, dibutuhkanlah Peraturan-peraturan agar proses pembangunan

tersebut dapat terlaksana dengan baik (Lihat lampiran F hal. 128). Yansen

(2014d:120) mengatakan terwujudnya penyelenggaraan pembangunan di Desa

yang meliputi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

pengendalian, evaluasi, pelaporan yang dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti:

a. Pra-musrenbangdes untuk menginventarisasi, mengidentifikasi, dan

mengartikulasikan masalah dan potensi Desa. Dalam praktiknya tahap ini

bertujuan untuk melakukan pemetaan masalah yang terjadi di Desa.

Kegiatan ini dilakukan melalui mekanisme kerja Lembaga Partisipasi

Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (LP3MD). Dari tahapan ini

akan diperoleh gambaran tentang kegiatan untuk membangun Desanya;

b. Musrenbangdes untuk pembahasan dan menentukan pilihan utama serta

menetapkan skala prioritas. Pada tingkatan ini dilakukan verifikasi

terhadap semua kegiatan yang telah dikumpulkan saat Pra-Musrenbangdes

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

66

untuk memilah kegiatan yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD, dan

mungkin APBN;

c. terbentuknya kemampuan aparatir Desa dalam menangani berbagai

permasalahan Desa. Setiap unit kerja yaitu kepala seksi dan kepala urusan

harus aktif melakukan pengawasan dan pengendalian serta meneliti dan

menganalisis berbagai masalah di Desa. Hal ini menjadi tanggung jawab

moral dan formal dari para pelaku kepentingan di Desa;

d. kemampuan dalam pemeliharaan lingkungan dan infrastruktur Desa serta

berbagai fasilitas lainnya agar tetap berdaya guna. Kegiatan ini lebih

bersifat incidental dan temporer. Perangkat Desa melaksanakan kegiatan

ini melalui mekanisme inventarisasi dan perumusan;

e. pengelolaan potensi dan peluang untuk meningkatkan perekonomian Desa.

Perangkat Desa secara rutin memperkuat ekonomi masyarakat. Bentuk

kegiatan dapat berupa fisik dan nonfisik yang dilakukan melalui

mekanisme partisipasi serta swadaya berbagai pihak. Kegiatan bidang

ekonomi ini dapat juga dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan

berbagai pihak, baik perorangan, lembaga ekonomi maupun dengan Desa

lainnya;

f. terselenggaranya pemanfaatan dana yang bersumber dari Corporate Social

Responbility (CSR) dari berbagai perusahaan, sebagai pendapatan asli

Desa. Seluruh sumber pendapatan di Desa harus disatukan menjadi sumber

pembiayaan pembangunan. Pemanfaatan dana diatur melalui musyawarah

Desa dan kelembagaan Desa atau Peraturan Daerah;

g. melakukan penguatan peran kelembagaan Desa. Fungsi dan peran

kelembagaan ini menjadi nilai yang penting dan strategis di Desa.

Keberhasilan pembangunan Desa sangat ditentukan oleh peran lembaga

dan birokrasi di Desa. Kegiatan akan menjadi lebih baik dan maksimal

apabila terwujud penguatan kelembagaan yang ada di Desa. Upaya yang

dilakukan misalnya membina keluarga ekonomi Desa seperti koperasi,

UKM (Usaha Kecil Menengah), dan unit-unit ekonomi swasta (seperti

credit union, Badan Perkreditan Rakyat, kantor bank swasta, dan lain-

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

67

lain). Kelembagaan kemasyarakatan seperti lembaga adat dan berbagai

lembaga keagamaan;

h. melakukan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi berbagai aktivitas di

Desa. Kegiatan ini meliputi koordinasi dalam membangun hubungan

kerjasama antar lembaga, tindakan pengendalian perilaku negatif

masyarakat, pengendalian terhadap kebutuhan sektor, misalnya

pengendalian hama dan penyakit pertanian, wabah penyakit,

penanggulangan bencana, penanggulangan ancaman narkoba, ancaman

minuman keras, ancaman kebiasaan merokok, dan penyakit masyarakat

lainnya

Dalam menghadapi pembangunan Desa, Pemerintah Desa Karangbendo

melakukan berbagai upaya salah satunya yaitu Rencana Pembangunan Jangka

menengah Desa (RPJMD). Dilihat dari rentang waktunya, Peraturan Pemerintah

No. 72/2005 pasal 64 menjelaskan, bahwa:

a. Rencana pembangunan Desa itu disusun secara berjangka meliputi: 1.)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun, dan 2.) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-

Desa), yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1

tahun.

b. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan RKP-Desa ditetapkan

dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

Secara teknis operasional, proses penyusunan rencana pembangunan Desa

tersebut lazimnya dikenal dengan sebutan MUSRENBANGDES (Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa), yaitu suatu forum musyawarah yang

diselenggarakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan

(stakeholders) Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah.

Sesuai dengan keperuntukan dan kepentingannya, untuk RPJMD disusun setiap 5

(lima) tahun sekali, sedangkan untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-

Desa) disusun setiap setahun sekali. Khusus terkait dengan penyusunan RKP-

Desa, guna menjamin sinergitas dan keterpaduan, maka proses penyelenggaraan

musrenbangdes harus mengacu atau memperhatikan RPJMD.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

68

Musrenbangdes tahunan merupakan forum publik perencanaan program

pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu

Pemerintahan Desa bekerjasama dengan para stakeholders dan warga Desa.

Dalam pengimplementasiannya, pelaksanaan Musrenbangdes seringkali belum

mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis.

Musrenbangdes belum dapat menjadi ajang yang bersahabat bagi warga

masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam menyuarakan

aspirasi dan kebutuhannya. Bahkan pelaksanaan Musrenbangdes terkesan

formalitas dan menjadi agenda berkala tanpa makna, walaupun sebetulnya sudah

banyak ketentuan regulatif yang mengatur dan memberi acuan, serta

mengharuskan agar Musrenbangdes dapat diselenggarakan dengan baik dan benar.

Oleh karena itu, sebagai warga Negara terutama para stakeholders Desa harus

memiliki greget untuk memperbaiki rendahnya kualitas proses penyelenggaraan

Musrenbangdes tersebut. Para stakeholders Desa seharusnya dapat menjadi

sumber inspirasi dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan dan penganggaran yang lebih berarti, sehingga hasil rumusan

perencanaan kegiatan dapat mencerminkan kebutuhan dan kepentingan

masyarakat. Pemangku kepentingan lokal yang telah ditetapkan sebagai delegasi

Desa untuk mewakili proses musrenbangdes di tingkat Kecamatan maupun

Kabupaten dapat memengaruhi hasil-hasil perencanaan di setiap tingkatan

Pemerintahan.

Arah kebijakan pembangunan Desa yang jendak dicapai dalam 5 tahun ke

depan dalam RPJM Desa tahun 2011 meliputi 3 aspek mendasar, yaitu:

a. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat

Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam

bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti:

1) Tahun Pemerintah Desa mempunyai program wajib belajar anak didik

12 tahun, dengan target lima tahun kedepan sudah tidak ada lagi

masyarakat yang buta huruf;

2) penyediaan tim penyuluh kesehatan bagi semua Dusun, dengan

memanfaatkan warga dusun untuk dilatih menjadi kader kesehatan;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

69

3) revitalisasi MCK, sanitasi dan drainasi rumah tangga;

4) meningkatkan pelayanan kesehatan di Pustu Desa sampai pelayanan

rawat inap, memberikan pelayanan pengobatan gratis bagi RTM,

melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak dan lansia.

5) revitalisasi peran dan fungsi posyandu.

b. Mengoptimalkan potensi pertanian

1) memanfaatkan lahan tidur seperti pekarangan, tegalan untuk ditanami

dengan tanaman buah maupun tanaman keras yang dibutuhkan oleh

pasar;

2) mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran dan

bending;

3) mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan

memanfaatkan limbah ternak yang ada;

4) perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui

HIPPA (Himpunan Petani Pengguna Air) dan didukung oleh PPL

(Penyuluh Pertanian Lapang).

c. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil

dan mikro

1) mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang tersebar di

tingkat dusun dan Desa, terutama kelompok PKK (Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga;

2) mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan

baku;

3) meningkatkan ketrampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan

kewirausahaan.

Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011e:14) Hasil Musrenbangdes

(Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) penyusunan RPJM Desa

Karangbendo menghadirkan masing-masing perwakilan Dusun yang berkompeten

dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya. Pengambilan dana untuk RPJM

Desa berasal dari APBDes Karangbendo dari tahun ke tahun (Lihat Lampiran G).

Sebagai data tambahan upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

70

juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah potensi dan usulan

perencanaan pembangunan Desa yang tercecer. Semua pandangan yang muncul

diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan

nilai permasalahan yang mendapat scoring terbanyak di masing-masing bidang.

Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data,

sehingga masalah disini benar-benar masalah pokok dan penting. Di bawah ini

adalah daftar masalah yang secara kualitatif di masing-masing Dusun:

Tabel 5.1 Hasil Musrenbangdes Dusun Pasinan Tahun 2011

No Bidang Masalah

1. Pendidikan 1. tidak adanya sarana pendidikan anak usia

dini:

2. rendahnya kesadaran pendidikan agama di

kalangan pemuda;

3. tingginya biaya sekolah

2. Kesehatan dan

Lingkungan

1. rendahnya kesadaran warga tentang

pembangunan sampah di tempatnya;

2. kurangnya kesadaran warga untuk hidup

bersih;

3. warga miskin tidak punya MCK (Mandi Cuci

Kakus);

4. mahalnya biaya berobat bagi warga kurang

mampu;

5. ketidaklayakan tempat kediaman warga

miskin.

3. Sarana dan

Prasarana

1. jalan Rw yang rusak waktu hujan;

2. belum ada pembuangan air di kanan dan kiri

jalan (drainase) untuk mengurangi banjir di

rumah warga:

3. terbengkalainya pembangunan jalan tembus

ke kota sebagai Jalur cepat perekonomian

warga

4. Politik, Sosial dan

Budaya

1. kurang kompaknya pemuda, sehingga sering

menimbulkan gesekan dan konflik

kepentingan;

2. tidak adanya lapangan olahraga;

5. Ekonomi 1. banyak warga yang tidak mempunyai

pekerjaan tetap;

2. penghasilan pertanian kurang optimal;

3. pembelian pupuk pada masa tanam sulit juga

mahal. ramainya pasar meubelair yang

musiman.

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

71

Tabel 5.2 Hasil Musrenbangdes Dusun Sekarwadung Tahun 2011

No. Bidang Masalah

1. Pendidikan 1. biaya sekolah mahal;

2. sarana dan prasarana sekolah anak-anak usia

dini yang jauh;

3. kesejahteraan guru ngaji tidak mendapat

perhatian;

4. kesejahteraan tenaga guru honorer

terabaikan.

2 Kesehatan dan

Lingkungan

1. pelayan tenaga kesehatan (bidan) kurang

optimal;

2. biaya berobat terlalu mahal;

3. kesejahteraan kader posyandu terabaikan;

4. warga miskin tidak punya MCK;

5. MCK umum tidak ada

3 Sarana dan Prasarana 1. pembuangan limbah (kotoran ternak) belum

baik dan teratur;

2. jalan Rw banyak yang rusak di musim

hujan;

3. jalan tembus desa dan jembatan ke wonosari

sebagai kelancaran perekonomian kedua

warga desa terabaikan pembangunannya;

4. kurang baiknya pengairan bagi pertanian;

5. sering terjadinya erosi tanah di pinggir

sungai sehingga mengancam pemukiman

warga;

6. kurangnya penerangan/listrik bagi warga.

4 Politik, Sosial dan

Budaya

1. kurangnya pembinaan bagi pemuda;

2. kurangnya pelestarian kesenian tradisional

yang banyak peminatnya;

3. kurangnya peralatan olahraga;

4. ada konflik kesenjangan karena bantuan

sosial pemerintah kurang merata ke warga

miskin;

5. Ekonomi 1. banyak warga yang tidak mempunyai

pekerjaan tetap;

2. penghasilan petani menurun karena tidak

adanya pelatihan dan penyuluhan tentang

pertanian;

3. pelatihan kewirausahaan bagi UKM;

4. kurangnya bantuan modal;

5. kurangnya pelatihan bagi usaha rumah

tangga (home industry).

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

72

Tabel 5.3 Hasil Musrenbangdes Dusun Krajan Tahun 2011

No. Bidang Masalah

1. Pendidikan 1. sarana dan prasarana TK Darul Falah

kurang memadai;

2. pelatihan pelatihan kerja bagi pemuda;

3. tingkat pendidikan masyarakat rendah.

2. Kesehatan dan

Lingkungan

1. pelayanan tenaga kesehatan (bidan) kurang

optimal;

2. baiaya berobat terlalu mahal;

3. tempat kesehatan ibu danbayi tidak ada;

4. kurangnya kesadaran masyarakat tentang

hidup sehat;

3. Sarana dan Prasarana 1. pembuangan limbah tahu masih belum baik

karena masih mengganggu lingkungan;

2. rumah warga tergenang di saat hujan deras;

3. jalan dusun yang belum di paving;

4. perbaikan saluran air limbah rumah tangga;

5. tempat pembuangan limbah dan sampah

tidak ada;

6. pengairan sawah yang tidak optimal karena

tidak adanya saluran irigasi.

4. Politik, Sosial dan

Budaya

1. adat istiadat mulai luntur;

2. kurangnya pelatihan pemuda terhadap

kesenian tradisional;

3. kurangnya peralatan olahraga;

4. ada konflik kesenjangan karena bantuan

sosial pemerintah kurang merata ke warga

miskin.

5. Ekonomi 1. banyak warga yang tidak mempunyai

pekerjaan tetap;

2. penghasilan dari pertanian menurun saat

musim kemara;

3. banyak pengangguran;

4. kurang bantuan pinjaman modal;

5. kurangnya pelatihan bagi usaha rumah

tangga (home industry).

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

73

Tabel 5.4 Hasil Musrenbangdes DusunTego Tahun 2011

No. Bidang Masalah

1. Pendidikan 1. TK Darul Falah sarana prasarananya yang

kurang memadai;

2. kualitas guru yang rendah dan kurang;

3. kurangnya kepedulian masyarakat tentang

kembaga pendidikan agama.

2. Kesehatan dan

lingkungan

1. pelayanan tenaga kesehatan (bidan) kurang

optimal;

2. biaya berobat terlalu mahal;

3. kurangnya kesadaran masyarakat tentang

hidup bersih dan sehat;

4. kurangnya kader posyandu;

5. banyak warga miskin yang tidak punya

MCK.

3. Sarana dan Prasarana 1. pembuangan limbah sampah belum baik dan

teratur;

2. jalan RT banyak yang becek kalau hujan;

3. jalan antar dusun yang belum diaspal;

4. kurang lancarnya pengairan bagi pertanian

5. kurang sarana perawatan jalan.

4. Politik , sosial , dan

budaya.

1. kurangnya pembinaan dan pelatihan

terhadap pemuda;

2. tidak adanya pelestarian terhadap kesenian

tradisional;

3. kurangnya fasilitas olahraga;

4. ada konflik kesenjangan karena bantuan

sosial pemerintah kurang merata ke warga

miskin.

5. Ekonomi masyarakat 1. banyak warga yang tidak mempunyai

pekerjaan tetap;

2. penghasilan dari pertanian tidak optimal

karena kurangnya penyuluhan;

3. banyak pengangguran;

4. kurangnya modal;

5. kurangnya pelatihan bagi usaha rumah

tangga (home industry).

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

74

Tabel 5.5 Hasil Musrenbangdes Dusun Besukan Tahun 2011

No Bidang Masalah

1 Pendidikan 1. bangunan TK Darma wanita yang kurang

memadai;

2. biaya pendidikan yang mahal bagi warga

miskin.

2 Kesehatan dan

lingkungan

1. pelayanan tenaga kesehatan (bidang) kurang

optimal;

2. biaya berobat terlalu mahal;

3. kurangnya kesadaran tentang hidup sehat;

4. kurangnya kesejahteraan kader posyandu.

3 Sarana dan Prasarana 1. pembuangan limbah (sampah) belum baik

dan teratur;

2. jalan antar dusun yang belum diaspal;

3. jalan RW yang belum dikeraskan sehingga

becek waktu musim hujan;

4. kurang lancarnya pengairan bagi pertanian;

5. tempat pembuangan air hujan dari rumah

warga tidak ada, sehingga banjir pada

musim hujan;

4 Politik , sosial , dan

budaya

1. adat istiadat mulai luntur;

2. kurangnya pelestarian kesenian tradisional

yang banyak peminatnya;

3. kurangnya peralatan olahraga;

4. ada konflik kesenjangan karena bantuan

sosial Pemerintah kurang merata ke warga

miskin.

5 Ekonomi masyarakat 1. banyak warga yang tidak mempunyai

pekerjaan tetap;

2. penghasilan dari pertanian tidak optimal;

3. banyak pengangguran;

4. jauhnya tempat peminjaman modal bagi

masyarakat;

5. kurangnya pelatihan bagi usaha rumah

tangga ( home industry).

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Marbun (1998:35) mengatakan bahwa sebagai jembatan untuk

menanggulangi masalah Desa lewat pembangunan yang menyeluruh dan integral

serta berpola nasional, disebutkan beberapa kerangka pokok kebijaksanaan

pembangunan sebagai lampiran atau pelengkap bagi kerangka strategi yang telah

digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta dituangkan

dalam PELITA I, II, III, IV, dan pelita selanjutnya. Kerangka pokok

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

75

kebijaksanaan ini merupakan jembatan ke arah harmonisasi hubungan Desa-Kota

dalam arti yang luas, yang satu sama lain saling menunjajng dan berjalan

serempak serta telah mengarah ke lingkup permasalahan yang luas sejauh dampak

pembangunan. Untuk mengetahui hal apa saja yang akan di bangun oleh

Pemerintah Desa Karangbendo dibawah ini akan kampi paparkan perkiraan dana

yang terpakai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Berikut ini

adalah rekapitulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2011-

2015 RPJMD:

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

76

Tabel 5.6 Rekapitulasi Rencana Pembangunan Desa Tahun 2011 s/d 2015

NO URUSAN KEGIATAN TUJUAN LOKASI PERKIRAAN

BIAYA

TAHUN

PELAKSANAAN

1. Wajib

Gedung kantor TK

Dharma wanita dan

perlengkapannya.

Peningkatan kualitas

pendidikan

Dusun Besukan 45.000.000 2011

Pembuatan sal limbah Meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat

Dusun Krajan 23.000.000 2011

Drainase

Pavingisasi jalan

Dusun

Beasiswa

Memperlancar pembuangan

air hujan agar tidak banjir

Memperlancar transportasi

warga

Meringankan biaya

pendidikan bagi warga miskin

Dusun Pasinan

Dusun Tego

90.000.000

17.000.000

50.000.000

2011

2011

2011-2012

Pendidikan KF Peningkatan SDM

masyarakat

Karangbendo 50.000.000 2011-2015

Honor guru ngaji

Penyediaan obat

generic

Pemberantasan sarang

nyamuk

Pemugaran rumah

gakin

Renovasi dam

pengairan

Peningkatan kesejahteraan

pendidik

Membantu kesehatan warga

miskin

Memberantas endemic DB

Membantu RTM

mendapatkan hunian layak

Memperlancar lahan

pertanian

Karangbendo

Karangbendo

Karangbendo

Karangbendo

Karangbendo

20.000.000

20.000.000

50.000.000

35.000.000

200.000.000

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

77

Reboisasi

Pelatihan kerja bagi

pemuda

Pemberian pelajar

kesenian

Pondok ramadhan

Pelatihan pamong

Mengurangi erosi

Mengurangi gesekan antar

pemuda

Meningkatkan kecintaan

pemuda pada seni budaya

lokal

Meningkatkan kualitas

keimanan masyarakat

Perekrutan pegawai dengan

SDM mumpuni

Peningkatan pelayanan

administrasi pada masyarakat

Dusun

Sekarwadung

Karangbendo

Lembaga

sekolah

Dusun Krajan-

Pasinan

Karangbendo

3.000.000

50.000.000

15.000.000

5.000.000

5.000.000

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

Wajib Pembinaan pegawai

dengan keagamaan

Peningkatan etos kerja

pegawai

Karangbendo 5.000.000 2011-2015

Spp

Uep

Pelatihan ketrampilan

Penyuluhan pertanian

Peningkatan pendapatan

masyarakat

Peningkatan usaha

masyarakat

Peningkatan pendapatan

masyarakat melalui home

industri

Meningkatkan hasil pertanian

Karangbendo

Karangbendo

Karangbendo

Karangbendo

800.000.000

500.000.000

75.000.000

1.500.000

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

3. Wajib Pengadaan komputer,

APE pesantren pak

tohiri

Sarana MCK

Peningkatan kualitas para

santri

Peningkatan kualitas

keagamaan masyarakat

Meningkatkan kualitas

Dusun Tego

Karangbendo

6.000.000

30.000.000

2012

2012

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

78

kesehatan masyarakat

Jambanisasi RTM Meningkatkan kualitas

kesehatan masyarakat

Dusun Krajan 30.000.000 2012

Pengadaan jamkesmas

Peningkatan honor

kader

Membantu kesehatan warga

miskin

Peningkatan etos kerja

posyandu

Karangbendo

Karangbendo

120.000.000

5.000.000

2012

2012

4. wajib Drainase/plengsengan Mencegah rumah warga bajir Dusun

Tego/p.mat

17.000.000 2012

Merehab rumah makam

Pelatihan pupuk

organik

Tambahan guru non

PNS

Penghormatan dan pelestarian

sejarah

Meningkatkan hasil pertanian

Meningkatan etos kerja

pengajar

Dusun tego

Karangbendo

Karangbendo

35.000.000

20.000.000

25.000.000

2012

2012

2012-2013

Perlengkapan olahraga

Pengadaan computer,

APE, meubelair (TK

Darul Falah)

Jalan telford

Merangsang minat dan bakat

pemuda

Meningkatkan ketrampilan

siswa

Memperlancar transportasi

juga peningkatan

perekonomian

Karangbendo

Karangbendo

Dusun Krajan

Dusun

Sekarwadung

7.500.000

5.000.000

15.000.000

215.000.000

2012-2014

2012

2013

2013

5 Wajib Drainase/plengsengan Mencegah rumah warga

banjir

Dusun

Sekarwadung

45.000.000 2013

Pembuatan talut sungai Mencegah erosi tanah dan

perawatan jalan

Dusun Tego-

Pasinan

70.000.000 2013

Pengadaan Meningkatkan kesadaran Karangbendo 20.000.000 2013

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

79

perlengkapan

pendidikan TPQ

pendidikan agama

Pelatihan teknologi

pertanian

Pavingasisasi jalan

dusun

Meningkatkan pendapatan

melalui pengolahan hasil

Memperlancar transportasi

warga

Karangbendo

Dusun Besukan-

Tego

25.000.000

100.000.000

2013

2013-2014

Talut

jalan/plengsengan

Mencegah erosi tanah dan

perawatan jalan

Besukan-Tego 100.000.000 2013-2014

Pengaspalan Memperlancar transportasi

dan ekonomi warga

Dusun Besukan-

Tego

60.000.000 2014

Talut

sungai/plengsengan

Mencegah erosi tanah dan

banjir ke rumah penduduk

Dusun

Sekarwadung

90.000.000 2014

Pembuatan sudetan Mencegah melebarnya air ke

rumah warga dan banjir

Dusun Krajan 30.000.000 2014

Rehabilitasi jalan

rusak

Mencegah timbunya

kecelakaan

Dusun Tego-

Pasinan

68.000.000 2014

Pavingisasi jalan

Rt/Rw

Memperlancar transportasi

warga

Karangbendo 25.000.000 2014

6. Wajib Pembinaan

keagamaan bagi

pemuda

Mengurangi kenakalan

remaja

Mengurangi tindak

kriminalitas

Karangbendo 5.000.000 2015

Pengaspalan jalan Memperlancar transportasi

warga

Dusun

Sekarwadung

80.000.000 2015

Tempat sampah Menciptakan lingkungan

yang bersih

Karangbendo 45.000.000 2015

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

80

80

Dari kegiatan prioritas yang di rencanakan setiap tahun menjadi fokus

pelaksanaan pembangunan di Desa Karangbendo sesuai dengan tahun anggaran

yang ada melalui bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan, sarana prasarana,

politik sosial budaya, ekonomi dan kebencanaan, memanfaatkan beberapa sumber

pendanaan baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun Desa seperti Progam Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) PNPM, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

Alokasi Dana Desa (ADD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

SWADAYA, kerjasama dg swasta, dll. Target pencapaian pembangunan ini

diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar

masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan

juga akan disesuaikan dengan perolehananggaran yang mampu diakses oleh Desa.

Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar, seperti sarana dan prasarana

dasar dan lain-lain, maka pembiayaannya diupayakan dari APBN, PNPM dan

SKPD ditambah kesediaan swadaya masyarakat. Sedangkan kegiatan skala kecil

pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari swadaya, kas Desa, ADD (Alokasi

Dana Desa) dan kerjasama dengan swasta.

Pelaksanaan dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya

disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaannya yang ada, namun

tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaatan atau sasaran. Untuk

kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMD (Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan perangkatnya. Kegiatan yang terkait bidang

kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan

dikoordinir oleh komite sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh (Himpunan

Petani Pengguna Air) HIPPA dan kegiatan ekonomi dan simpan pinjam dikelola

oleh (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) PKK, bidang kepemudaan akan

dikoordinir oleh organisasi kepemudaan Desa seperti Karang Taruna dan Remaja

Masjid. Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian target akan senantiasa

dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan,

evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan

sebagai berikut:

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

81

a. mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun

adminstrasi;

b. mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas);

c. mengevaluasi capaian sasaran dan dampak;

d. mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan.

Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya adalah

sebagai berikut:

a. pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD;

b. musyawarah pertanggungjawaban oleh masing lembaga yang

bertanggungjawab, dimana pelaksanannya mengacu kepada aturan masing-

masing program/kegiatan tersebut;

c. musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian

kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan

musrenbangdes.

Di tahun 2012 ada pembangunan jembatan di sawah, dam. pembangunan

dilakukan agar alat pembajak sawah bisa masuk ke sawah. Pembangunan

plengsengan di Rw 12, pembangunan drainase air di Rw 11. Notulen Rapat BPD

(2012) yang dihadiri oleh Kepala Desa dan BPD, Ketua BPD member sambutan

mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa yang sudah hadir dalam rapat

rutinan BPD. Fuad selaku ketua BPD meminta nasehat dan saran ke Kepala Desa

karena kebanyakan anggota BPD masih baru menjabat sebagai anggota BPD.

Kerjasama antara BPD dan Kepala Desa harus lebih kondusif dan erat karena

kuatnya Pemerintah Desa ditopang oleh 2 unsur yaitu BPD dan Kepala Desa,

BPD harus lebih aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat untuk disampaikan

kepada Ketua BPD dan di teruskan kepada Kepala Desa. Peran BPD selama

menjalani tugas dari Desa yaitu terlibat dalam pembangunan jalan setapak di

setiap Rw, pembangunan jalan paving Dusun Sekarwadung dan Dusun Tego.

Pada rapat selanjutnya tanggal 20 Maret 2013 ada usulan dari anggota

BPD, beliau menyampaikan usul dari masyarakat Rw 04 dan Rw 05 tentang

pembangunan saluran drainase di Rw 05 agar tidak terjadi banjir saat hujan dan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

82

meminta kepada Ketua BPD untuk mengusulkan dimasukkan didalam Alokasi

Dana Desa (ADD) tahun 2013/2014.

Rapat tanggal `12 April 2013 menghasilkan (Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) disusun oleh BPD dan Kepala Desa

dan semua usulan dari anggota BPD akan diperjuangkan untuk dianggarkan dalam

ADD Desa tahun anggaran 2013 dengan skala prioritas (Lihat lampiran G.6 hal.

160). BPD sudah mempunyai arsip Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan masa

berakhirnya Kepala Desa perlu di informasikan pada seluruh anggota BPD agar

menyampaikan kepada masuarakat di lingkungan masing-maisng bahwa

berakhirnya masa jabatan Kepala Desa pada bulan September tahun 2013. BPD

akan melakukan konsultasi kepada Camat Tekung tentang persiapan masa

berakhirnya Kepala Desa. Pihak dari Camat Tekung akan berkonsultasi dulu

dengan Bupati Lumajang, pertemuan berikutnya tanggal 18 Mei 2013 anggota

BPD memberi masukkan mengusulkan atas nama warga Dusun Sekarwadung

untuk melakukan perbaikan gorong-gorong didepan Masjud Darul Falah

Karangbendo karena sering terjadi luapan air pada saat musim penghujan. Rapat

12 Juni 2013 Ketua BPD membacakan APBDes Karangbendo tahun anggaran

2013 yang telah disepakati oleh BPD dan Kepala Desa dan sudah dibuatkan

Perdes, BPD membagikan fotocopy APBDes Karangbendo tahun anggaran 2013

kepada semua anggota BPD agar dibuat arsip serta dijadikan pegangan dalam

memonitoring kegiatan keuangan ADD Desa Karangbendo tahun 2013 (Lihat

lampiran G.6 hal 160). Adanya peningkatan kesejahteraan anggota BPD walau

peningkatannya tidak signifikan karena pengalokasi Anggaran Dana Desa harus

disesuaikan dengan Peraturan Bupati Lumajang yang mengatur tentang keuangan

Desa. Bulan Juli 2013 BPD mensosialisasikan tentang adanya pembangunan jalan

paving dimakam Desa Karangbendo.

Pada tahun 2014 di era Presiden Joko Widodo ada anggaran 1 milyar

untuk Desa. Namun bantuan yang diterima di Desa Karangbendo belum sampai

satu milyar, yakni 556 juta dan dana 556 juta itu terpakai semua. Sedangkan di

tahun 2014 renovasi rumah Kepala Desa, BPD mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu dalam proses Pilkades di Desa Karangbendo,

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

83

pihak yang terlibat telah bergandeng tangan untuk menciptakan suasana keamanan

yang kondusif dan pemilihan Kepala Desa yang berjalan secara langsung, umum,

bebas, rahasia serta jujur dan adil. Ketua BPD menginformasikan tentang adanya

bantuan baju seragam yang berasal dari ADD bagi pimpinan dan anggota BPD,

permintaan pemberian penerangan lampu di sepanjang jalan Desa Karangbendo

dan melakukan usulan kepada Bupati. Melakukan perencanaan pengerasan jalan

aspal di Dusun Besukan-Dusun Tego. Instruksi ini sesuai dengan Kepala Desa

yang lama, karena Kades yang baru belum membuat RPJMD , maka RPJMD yang

lama masih dapat digunakan sebagai dasar atau dasar atau pedoman

pembangunan. Program Kepala Desa tentnag pengelolaan parkir pasar Desa agar

menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dialokasikan untuk pendidikan

masyarakat Desa dan masalah ini akan dibahas secara khusus dengan semua pihak

yang berkepentingan dengan pasar Desa.

Pada rapat BPD tanggal 26 Februari 2014 salah satu Anggota BPD

mengusulkan permintaan pemberian penerangan lampu jalan di sepanjang jalan

Desa. Dan usulan itu harus di susulkan kepada Pemerintah Kabupaten dan harus

disetujui oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). 19 Maret 2014 BPD melakukan

perencanaan pengerjaan jalas aspal Dusun Tego. Tanggal 24 November 2014

program Kepala Desa mengenai revitalisasi pertanian (HIPPA, pengair sawah,

gapoktan, poktan, petani) di Desa Karangbendo dan melakukan musyawarah Desa

dengan mengundang semua komponen yang terlibat dalam pertanian serta

memnuatkan Perdes yang mengatur setiap kelompok pertanian serta mengajukan

SK kepada Bupati tentang pengurus HIPPA, gapoktan, dan poktan yang disahkan

dalam musyawarah Desa

Tahun 2015 ketua BPD menyampaikan informasi terkait Undang-Undang

No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan segera diberlakukan oleh Pemerintah

Pusat kepada Pemerintahan Desa sehingga Desa perlu mempersiapkan diri dalam

pelaksanaan Undang-Undang tersebut, persiapan tersebut antara lain: 1.)

penyiapan dokumen RPJM Desa, 2.) penyiapan dokumen RKP Desa, 3.)

pembuatan APBDes, 4.) penyiapan dokumen perencanaan pembangunan meliputi

pembuatan desain gambar teknis rencana infrastruktur. Info Alokasi Dana Desa

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

84

(ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 Desa Karangbendo

mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah

Kabupaten melalui APBD Kabupaten sebesar Rp. 1,1 Milyar. di tahun 2016 Desa

Karangbendo juga mendapatkan dana rehab rumah gakin, infrastruktur, bantuan-

bantuan permodalan dari Dana Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) dari DPRD

Kabupaten Lumajang. Penjaringan pembentukan Perangkat Desa yang baru,

Perangkat Desa wajib berdomisili di Desa Karangbendo (Lihat lampiran G.9 hal

170) di tahun 2015 juga ada pembangunan kantor Desa.

Pembangunan lain di bidang sosial tahun 2015 yaitu pembangunan paving

jalan Desa Rw 06, paving jalan Desa Rw 10, merehab dapur rumah dinas, rabat

beton Rw 09, drainase Rw 05, pelaksanaan bulan bakti gotong royong

masyarakat, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, pemberdayaan

kesejahteraan keluarga, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin,

Tahun 2016 pembangunan gapura batas Desa, pembangunan jalan setapak.

Secara umum proyek Desa dikerjakan oleh Kepala Desa, proses penyusunan

RAPBDes yang menyetujui BPD dan Kepala Desa (wawancara dengan Fuad, 2

November 2017). Pembangunan di bidang sosial tahun 2016 yaitu pelengsengan/

saluran air Rw 10, paving jalan Desa Rw 01, paving jalan Desa Rw 02,

pembangunan jalan rabat Rw 03, jalan rabat Rw 04, paving jalan Desa Rw 08,

jalan rabat Rw 06, paving jalan Desa Rw 10, paving jalan Desa Rw 11, jalan rabat

Rw 11, jalan Desa Rw 11, paving jalan Desa Rw 10, paving jalan Desa Rw 07,

paving jalan Desa Rw 11, pembangunan pelengsengan Rw 11, pembangunan

saluran irigasi Rw 07-10, pembangunan saluran irigasi Rw 11, pavingisasi TK

Dharma Wanita, pembinaan dan pemasyarakaatan olahraga, pemberdayaan

kesejahteraan keluarga, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin,

bantuan rumah tangga miskin, pelatihan Muddin, pelaksanaan bulan bakti gotong

royong masyarakat.

Pembangunan harus dimulai dengan perbaikan aparat pelaksana yaitu

orang yang merealisasi rencana dan sanggup mewujudkan menjadi manfaat untuk

kebutuhan. Mengingat masalah pendidikan adalah masalah yang sangat vital dan

tidak bisa ditunda lagi, maka wajarlah apabila ditekankan agar pembangunan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

85

dilakukan dengan sebaik mungkin, hal ini dimaksudkan supaya saling koordinasi

agar tidak terlantar. Pembangunan akan berhasil apabila memiliki rasa tanggung

jawab. Menurut Direktoral Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa tujuan

pembangunan masyarakat Desa adalah:

a. meningkatkan taraf hidup dan penghidupan masyarakat baik lahiriah

maupun batiniah;

b. meningkatkan kemampuan masyarakat Desa atau kelurahan beserta

aparatnya untuk menggali dan memanfaatkan porensi dan sumber daya

yang ada dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;

c. menumbuhkembangkan kemampuan swadaya gotong royong,

kemandirian, dan keswadayaan masyarakat.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan

sosial yang cukup berarti di Desa Karangbendo. Isu-isu yang ada di Desa, seperti

kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan

keadaan sosial masyarakat. Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan

tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) agar tingkat pendidikan yang tinggi maka

akan mendongkrak tingkat kecerdasan masyarakat, yang pada gilirannya akan

mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru,

sehingga akan membantu program Pemerintah dalam mengentaskan

pengangguran dan kemiskinan.

5.2 Program Kerja BPD dalam Bidang Politik

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik Indonesia

yang lebih demokratis, memeberikan pengaruh kepada masyarakat untuk

menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih membela pada

kepentingan masyarakat, terutama dalam konteks politik lokal Desa Karangbendo.

Hal ini tergambar dalam pemilihan Kepala Desa dan pemilihan-penilihan lain

(Pileg, Pilpres, Pemilukada Gubernur dan Bupati) yang juga melibatkan warga

masyarakat Desa secara umum. Khusus untuk pemilihan Kepala Desa

Karangbendo, sebagaimana tradisi Kepala Desa di jawa biasanya para peserta

(kandidat) nya adalah mereka yang secara sah memiliki hubungan dengan elit

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

86

Kepala Desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak

di Desa-Desa bahwa jabatan Kepala Desa adalah jabatan garis tangan keluarga

tersebut. Syamsul (2006) mengatakan pada bulan September terselenggaranya

proses pemilihan Kepala Desa, Hak pilih masing-masing Dusun. Pada pemilihan

Kepala Desa pada waktu itu yang mengikuti sangat tinggi hampir 95%. Tercatat

ada 5 kandidat Kepala Desa yang mengikuti pemilihan Kepala Desa. Kandidat

Kepala Desa yang ikut yaitu: 1). Karto 2). Abrori 3). Muhiyi 4). Hamim 5).

Sakdullah. Dusun Besukan 906 orang, Krajan 927 orang, Tego 1142,

Sekarwadung 1374 orang, Pasinan 575 orang. Calon nomor 1 Hamim

memperoleh 169 suara, Abror 1369, Karto 1444, Muhiyi 703, Aripin 803.

Pemilihan Kepala Desa dimenangkan oleh Karto dengan 1444 suara.

Syamsul (2006) rapat Kepala Desa pada tanggal 2 September 2007. Desa

Karangbendo mendapat pendamping tentang pelaksanaan harain kerja. Kepala

Desa mengatakan JPS alan di bantu 35 juta, 40% untuk fisik, 60% untuk pekerja,

tarikan pajak 60 juta. Kepala Desa dan BPD membuat Keputusan bersama tentang

susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Karanebendo. Pada bulan

selanjutnya yakni tanggal 20 November 2007 ada rapat kerja yang dihadiri oleh

BPD dan seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan dapat sambutan dari bapak

Camat. Tujuan kita adalah sama yaitu memajukan petani dan meningkatkan

penghasilan pangan. Bagaimana untuk member solusi air yang baik dan teratur

maka dibentuklah HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air). Aset pertanian

Karangbendo mencapai 413 ha, semua sawah di Karangbendo 267 ha. Dalam

rapat kerja BPD melakukan pembentukan HIPPA dari mekanisme semua BPD,

semua BPD harus mengikuti pilihan tuwowo di masing-masing Dusun, dana

diambil dari uang kelompok tani.

Tanggal 15 Maret 2008 pembinaan dari Kepala Desa. APBDesa saat ini

masih belum sempurna dari sekarang diperbaiki, pencairan pertama 40%

administrasi bisa lengkap apabila perangkatnya lengkap (Lihat lampiran hal.142).

Pengisian Perangkat Desa harus melalui proses ketentuan dari Derah. Semua

perangkat harus berdomisili di Desa setempat. Pemberhentian Perangkat Desa

usia 60 tahun, pemberhentian Perangkat Desa 10 tahun dari mulai pelantikan.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

87

BPD harus punya ide jangan semua Perangkat Kades karena BPD sebagai

pengawas. Pengawas bukan pemeriksa, tim pengelola APBDes harus ada pada

Pemerintah Desa, penguasaan pengelola kuangan adalah BPD.

Kemajuan politik Desa Karangbendo salah satunya melalui rapat Desa

yang didalamnya mengadakan penyuluhan kinerja Rw di kantor Desa yang

dihadiri oleh 12 Ketua Rw. Kepala Desa dan BPD mengajak seluruh Desa satu

Kecamatan untuk membahas presepsi administrasi. Peran BPD dalam bidang politik

yaitu memimpin rapat Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan.

Memimpin rapat dalam musyawarah Desa. Wilayah Desa Karangbendo terdiri

dari 5 Dusun yaitu: Besukan, Krajan, Tego, Sekarwadung, dan Pasinan, yang

masing-masing Dusun dipimpin leh seorang Kepala Dusun, posisi Kasun menjadi

sangat penting dan strategis seiring banyaknya limpahan tugas yang diberikan

kepada Kasun. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap

masyarakat di Desa Karangbendo 5 Dusun tersebut dibagi menjadi 11 Rw dan 35

Rt. Keberadaan Rukun tetangga (Rt) sebagai dari satuan wilayah Pemerintahan

Desa Karangbendo memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan

kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan

Pemerintahan pada level diatasnya.

Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011g:5) dapat dikatakan bahwa

jabatan Kepala Desa merupakan jabatanyang tidak serta merta dapat diwariskan

kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, kejujuran, etos kerja dan

kedekatannya dengan warga Desa. Kepala Desa biasanya diganti sebelum masa

jabatannya habis, jika ia melanggar aturan maupun norma-norma yang berlaku.

Begitu pula ia biasa diganti jika ia berhalangan tetap. Karena demikian, orang

yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam

Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku, biasanya mengajukan diri untuk

menjadi kandidat Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa bagi warga masyarakat

Desa Karangbendo seperti acara perayaan Desa.

Pada bulan Juli dan November 2008 masyarakat juga dilibatkan dalam

pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran I dan II secara langsung. Walaupun

tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pemilihan Kepala Desa, namun

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

88

hampir 85% daftar pemilih tetap memberikan hak pilihnya ini wujud partisipasi

masyarakat Desa Karangbendo dalam demokrasi. Setelah proses politik selesai,

situasi Desa Karangbendo kembali berjalan normal. Hiruk priuk dalam pesta

demokrasi Desa berakhir kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya.Hal

ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong

royong. Hal ini membuktikan kedewasaan masyarakat Desa Karangbendo dalam

melaksanakan demokrasi. Walaupun pola kepempimpinan ada di Kepala Desa

namun mekanisme pengambilan keputusan selalu melibatkan masyarakat baik

lewat lembaga resmi Desa seperti BPD maupun lewat masyarakat langsung.

Dengan demikian terlihat bahwa pola kepempimpinan di wilayah Desa

Karangbendo mengedepankan pola kepempimpinan yang demokratis. Pada rapat

rutinan BPD tanggal 1 Agustus 2008 BPD melakukan pembentukan panitia HUT R1

ke 63, panitia diwakili oleh masing-masing Kepala Dusun. BPD pada tanggal 21

Januari melakukan musyawarah masalah tanah Balai Desa dan masalah Koperasi Unit

Desa (KUD). BPD Karangbendo juga kerjasama dengan Asosiasi BPD . pada rapat

Desa tanggal 21 Januari 2009 Kades mengumumkan dalam menghadapi pilihan

legislatif BPD harus netral.

Tahun 2010 Kepala Desa merencanakan Laporan Pertanggungjawaban dan

merencanakan pembangunan Desa Karangbendo. Tanggal 13 Januari 2010 rapat di

Desa samburan dari Bapak Camat Tekung mengumpulkan semua Rw dan Rt supaya

difungsikan. rapat selanjutnya tanggal 10 Maret 2010 adanya sosialisasi dari Kepala

Desa menyarankan anggota BPD mengetahui situasi keadaan Desa, pengangkatan

Perangkat Desa. Rapat Kepala Desa tanggal 25 Maret 2011 Kades melakukan

koordinasi antara Kades dan BPD membahas masalah Tuwowo, membuat Perdes

tentang penanaman sengon di sawah. Tahun 2012 BPD mulai sibuk mempersiapkan

pergantian Kepala Desa melalui Pilkades yang akan dilaksanakan di tahun

berikutnya. Notulen rapat BPD (2012) tahun 2013 BPD mulai mencari orang untuk

dilibatkan dalam Panitia Pilkades. Orang yang dicari harus mempunyai integritas,

kapabilitas, netralitas, independen dan bertanggung jawab. Kegiatan BPD ditahun

yang sama BPD akan segera mengeumpulkan semua Perangkat Desa dengan fasilitasi

camat untuk menentukan PLH dan memberikan informasi kepada masyarakat agar

menciptakan suasana yang kondusif. Tahun 2014 dengan terpilihnya Kepala Desa

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

89

yang baru Ketua BPD meminta seluruh anggota BPD untuk bersatu padu dan

bekerjasama dengan Kepala Desa yang baru (Ibu Rika Mustikawati Susilo) dalam

mewujudkan visi misi Kades yang baru untuk membangun Desa Karangbendo yang

lebih baik dibidang sosial, politik, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Didalam rapat

BPD para anggota BPD berusaha agar menyamakan presepsi dalam merealisasikan

visi dan misi Kepala Desa yang baru. Tahun 2015 semua jajaran pemerintah Desa

mulai menyiapkan dokumen RPJM Desa , dokumen RKP Desa, pembuatan APBDes.

Ketua BPD menyarankan agar perlu adanya penataan dan penguatan kelembagaan

Desa agar Pemerintah Desa dalam menjalankan program kerja bisa berjalan dengan

efektif. Mengelola Tanah Kas Desa yang pengelolaannya harus untuk kepentingan

umum dan tidak boleh untuk perorangan. Tahun 2016 Kepala Des dan BPD mulai

menyusun APBDes, Perdes dan penyaringan perangkat Desa

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa

Karangbendo mempunyai dinamika poltik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik

dari segi pola kepempimpinan, mekanisme pemilihan kepempimpinan, sampai

dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem demokrasi ke dalam

kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik Daerah dan Nasional

terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika

politik Nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Karangbendo

kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan

kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung. Dengan semakin

terbukanya masyarakat terhadap arus informasi. Hal ini menandai babak baru

terhadap dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru terhadap

,masyarakat Desa Karangbendo. Dalam rangka merespon tradisi baru, tradisi ini

telah mewabah dan menjamur di lembaga sosial, politik, agama, dan budaya di

Desa Karangbendo. Tentunya ini membawa kearifan tersendiri, sebab walaupun

secara budaya, kelembagaan dan berorganisasi sudah baik, namun secara

sosiologis akan beresiko timbulnya kerawanan sosial. Dalam catatan sejarah,

selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di

Desa Karangbendo. Isu-isu terkait kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai

pada titik kronis yang membahayakan keadaan sosial masyarakat.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

90

5.3 Program Kerja BPD dalam Bidang Pendidikan

Siagian (1989c:124) mengatakan bahwa Dalam masyarakat Desa terutama

yang bersifat kesukuan ada penyelenggaraan pendidikan yang lebih formal secara

periodik. Bagi Negara Indonesia keinginan dan usaha merelevansikan kurikulum-

kurikulum sebenarnya sudah dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara

(GBHN) Tap. No. IV/MPR/1978 yang berbunyi sebagai berikut:

a. sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan segala bidang yang

memerlukan jenis-jenis keahlian dan ketrampilan serta dapat sekaligus

meningkatkan produktivitas, mutu dan efisiensi kerja.

b. titik berat program pendidikan diletakkan pada perluasan pendidikan dasar

dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wajib belajar yang sekaligus

memberikan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan serta

peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan pada semua tingkat untuk

dapat menghasilkan anggota masyarakat yang memiliki kecakapan sebagai

tenaga-tenaga pembangunan.

Siagian (1989d:89) mengatakan bahwa upaya setiap usaha pembangunan

dapat berhasil maka pelaku-pelaku pembangunan atau manusia-manusianya perlu

lebih dulu dibangun, sebab kalau pembangunan-pembangunannya sendiri belum

bangun mustahil pembangunan dapat berjalan lancar. Pengetahuan yang terbatas

merupakan faktor penghalang bagi pembangunan Desa. Pengetahun yang terbatas

baik dari Pemerintahan Desa maupun masyarakat. Oleh karena itu perlu

penjaringan Perangkat Desa Karangbendo yang mempunyai kualitas pengetahuan

yang bagus.

Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011f:7) dapat dikatakan bahwa

pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya

Manusia), agar tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat

kecerdasan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya

keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu

program Pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Aparat

Pemerintahan Desa baik itu Kepala Desa maupun BPD, bekerjasama dalam

meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Desa karangbendo.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

91

Pada tahun 2006 usaha Pemerintah Desa Karangbendo di bidang

pendidikan yaitu membangun TK Darul Falah Salah satunya mendirikan

bangunan gedung PAUD yang terletak di samping kantor Desa pembangunan itu

berlangsung cukup lama yaitu 1 tahun. Pembangunan gedung PAUD dilaksanakan

di tiap Dusun. Gedung ini dibangun yaitu untuk menyediakan sarana prasarana

yang ada, dengan jumlah penduduk yang banyak di Desa Karangbendo maka, juga

butuh banyak gedung sekolah. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan

fasilitas pendidikan yang ada di Desa Karangbendo bisa tercukupi. Pendataan buta

huruf/aksara. Prosentase tingkat pendidikan Desa Karangbendo dapat dilihat pada

tabel.

Tabel 5.7 Tingkat Pendidikan Masyarakat Karangbendo Tahun 2006-2016

No Tingkat pendidikan Jumlah Prosentase

1 Usia pra sekolah 601 0,20

2 Tidak tamat SD 421 0,14

3 Tamat SD 1499 0,52

4 Tidak tamat SMP - -

5 Tamat SMP 2.391 0,83

6 Tamat SMA 1.325 0,46

7 Tamat D II 50 0,01

8 Tamat S1 59 0,02

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011, BAPPEDA Kabupaten Lumajang

Dari data diatas menunjukan bahwa mayoritas Penduduk Desa

Karangbendo hanya mampu menyelesaikan pendidikan Wajib Belajar sembilan

tahun (SD sampai SMP). Dalam hal kesediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang memadai dan mumpuni hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi

Desa. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan masyarakat di Desa Karangbendo

tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang masih

kurang di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat.

Masalah kesehatan adalah hak setiap warga Negara dan merupakan yang

produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur

tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang

terserang penyakit. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Pemeritah Desa untuk

menjadikan prioritas utama bagi pembangunan yang ada di Desa Karangbendo.

Karena Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat maka akan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

92

mengangkat perekonomian warga masyarakat di Desa. Hal yang perlu juga

dipaparkan disini adalah keikutsertaan masyarakat dalam mendukung dan

mensukseskan program Gerbangmas yang menjadi program Pemerintah

Kabupaten Lumajang. Tanggal 25 Januari 2008 ada penambahan kursi TK 50 biji,

Upaya BPD di bidang pendidikan yaitu:

a. tahun 2011 memberi kontribusi untuk melengkapi, merawat, dan

merehabilitasi sarana pendidikan seperti: pembangunan fisik, gedung,

mebel, pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan buku pegangan siswa;

b. tahun 2011 menambah honor bagi guru ngaji;

c. tahun 2011 memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat

belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;

d. tahun 2011 memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus keterampilan;

e. tahun 2012 penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);

f. tahun 2013 tambahan guru non PNS;

g. tahun 2014 memberi bantuan tas kepada siswa kurang mampu;

h. tahun 2015 pembinaan kegamaan bagi pemuda;

i. tahun 2016 penambahan jumlah Guru MA Darul Falah, renovasi SDN

Karangbendo 04, pembangunan gedung PAUD Dusun Pasinan

5.4 Program Kerja BPD dalam Bidang Ekonomi

Program BPD di tahun 2006 yaitu memperlancar pengairan ke sawah-

sawah, hal ini dilakukan agar para petani mendapatkan hasil panennya yang

maksimal. Sedangkan di tahun 2007 BPD bersosialisasi tentang penggunaan

Tanah Kas Desa (TKD) untuk menunjang pembangunan pabrik gula di

Kecamatan Pasirian. Pembangunan tersebut uuntuk mensejahterakan rakyat.

Tahun berikutnya tanggal 21 Januiari 2008 melakukan rencana kerja anggaran

belanja modal seperti belanja yang melalui Desa tanah dan komputer, belanja

hibah, dana cadangan. Syamsul (2006) 25 januari 2008 ada anggaran pembelian

kursi 50 biji, pembelian kursi TK, cat tembok, pelengsengan Rw 04 dan 05, jalan

tembus Dusun Pasinan. Tim pengelola BPD harus ada pada Pemerintahan Desa

dan pengawas pengelola keuangan adalah BPD. Pengawas harus tepat sasaran.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

93

Program kerja membuat Rencana Anggaran BPD (RAB), menyempurnakan

membantu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan di tahun 2009 pembagian raskin,

musyawarah masalah tanah banda Desa dari KUD. Kepala Desa mengumumkan

bahwa Kecamatan Tekung mendapatkan bantuan 3 Milyar, mendapat bantuan

raskin 198 kg, sosialisasi untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Pada tanggal

26 Mei 2009 bantuan pemugaran rumah keluarga miskin rumah yang di rehab

sejumlah 15 rumah, tiap orang dapat 3 juta, program penerimaan Bantuan

Langsung Tunai (BLT) 199 orang per kepala keluarga, di tanggal 20 Agustus

2010 BPD melakukan rapat pembahasan APBDes, tahun berikutnya bulan Maret

2011 rapat pembahasan Alokasi Dana Desa, pelatihan kerja bagi pemuda,

pelatihan ketrampilan home industry

Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011g:8) dapat dikatakan bahwa

tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Karangbendo Rp. 600.000 secara

umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Karangbendo terbagi dalam

beberapasektor yaitu sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri, dan berdasarkan

data yang ada masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian berjumlah 2054

orang, yang bekerja pada sektor perdagangan berjumlah 951 orang, yang bekerja

pada sektor jasa berjumlah 782 orang, yang bekerja pada sektor industri berjumlah

584 orang, dan bekerja pada sektor lainnya berjumlah 1146 orang. Lahan

pertaninan di Desa Karangbendo terdiri dari sawah dan tegal. Kartodirdjo

(1992:189) mengatakan pertanian menjadi mata pencaharian yang paling besar.

Sumbernya tersebar di seluruh negeri dan perkotaan, dari segi teknis banyak

dipersoalkan luas tanah serta bentuk bajak yang digunakan. Bidang-bidang lain

yang dicakup sejarah pertanian antara lain sejarah keadaan cuaca dan apakah

akibatnya bagi pertanian, sejarah sewa tanah dan penggaduhan sebagai indikator

kesejahteraan petani, statistik input pertanian yang berupa pupuk dan bibit,

masalah produksi, pemasaran, investasi dalam pertanian yang bermodal intensif.

Peran BPD dalam bidang ekonomi yaitu mengadakan sembako murah, membuat

peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan beberapa infrastruktur.Berikut

ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

94

Tabel 5.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2006-2016

No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase

1 Pertanian 1462 0,58

2 Perdagangan 382 0,15

3 Jasa 85 0,03

4 Industri 101 0,04

5 Lain-lain 490 0,19

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011, BAPPEDA Kabupaten Lumajang

Dengan melihat data diatas maka dapat dilihat jumlah pengangguran di Desa

Karangbendo dan jumlah Tenaga kerja yang produktif dengan melihat data yang

ada, maka Pemerintah Desa dapat mengarahkan para pengangguran yang ada

dapat diarahkan pada sektor ketrampilah dengan didakannya kursus-kursus

keterampilan. Dengan adanya kursus keterampilan tersebut maka diharapkan

dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat Karangbendo. Program kerja

di bidanga ekonomi tahun 2012 yaitu peningkatan honor kader posyandu agar,

pembangunan jalan telford agar transportasi lancar dan meningkatkan

perekonomian warga, memperlancar pengairan lahan pengairan agar hasil panen

melimpah, dibidang pertanian melakukan pelatihan pupuk organik tujuannya

untuk meningkatkan hasil pertanian. Tahun 2013 Pemerintah Desa juga

melakukan penambahan honor guru non PNS supaya etos kerja pengajar

meningkat.

Tahun 2014 pengaspalan jalan dilakukan di Dusun Tego guna

memperlancar transportasi dan ekonomi warga. Tahun 2015 penambahan honor

guru ngaji tujuannya untuk peningkatas kesejahteraan pendidik. Seiring dengan

banyaknya mushola Desa Karangbendo maka Pemerintah Desa perlu untuk

meningkatkan honor guru ngaji. Pelatihan keterampilan tujuannya peningkatan

pendapatan masyarakat melalui home industry. Program kerja BPD tahun 2016

bantuan keuangan operasional Rt/Rw, bantuan Rumah Tangga Miskin (RTM)

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

95

BAB 6. DAMPAK PROGRAM KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA KARANGBENDO DALAM PEMBANGUNAN DESA

KARANGBENDO TAHUN 2006-2016

Seiring dengan berkembangnya Pemerintahan di Desa Karangbendo dan

Upaya Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes) ditujukan untuk Desa Karangbendo yang lebih

sejahtera. Peran Kepala Desa dan BPD sebagai aktor utama dalam pembangunan

Desa. Didalam kinerjanya, peran BPD telah membawa dampak dalam bidang

Sosial, Politik, Pendidikan, dan Ekonomi Desa Karangbendo.

6.1 Dampak Program Kerja BPD dalam Bidang Sosial

Peran BPD dalam pembangunan Desa Karangbendo memberikan dampak

tersendiri terutama di bidang sosial, politik, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini

dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangbendo dan BPD untuk memajukan Desa

Karangbendo. Kepala Desa dan BPD pada tahun 2006 melakukan berbagai

kebijakan di Desa dengan adanya berbagai macam sosialisasi dengan masyarakat

setempat maupun dengan Kecamatan. Setiap individu masyarakat pasti

mengalami perubahan baik itu cepat atau lambat. Perubahan pada masyarakat

merupakan hal yang wajar. Program kerja BPD memberi dampak sosial di Desa

Karangbendo, dampaknya ada dampak positif dan negatif. Dampak positif

diharapkan untuk kemajuan bersama.

Siagian (1989e:105) mengatakan bahwa pembangunan merupakan usaha

yang secara sadar dilaksanakan suatu bangsa, Negara dan Pemerintah dalam

rangka pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam

rangka pembinaan bangsa. Pembangunan di Desa Karangbendo tentulah

menimbulkan dampak positif dan negatif dampak positifnya bisa dinikmati

masyarakat. Kerjasama antar elemen masyarakat sangat dibutuhkan demi

menciptakan pembangunan yang lebih baik.

Solekhan (2014d:60) mengemukakan bahwa rencana pembangunan Desa

pada dasarnya merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

96

menyelenggarakan Pemerintah Desa dan menjadi satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Mengingat akan pentingnya

kedudukan rencana pembangunan Desa tersebut, maka proses penyusunan

perencanaan pembangunan Desa tersebut harus dilaksanakan secara demokratis

dan partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders Desa

Tahun 2006 Dampak positif dalam pembangunan Desa yaitu Pemerintah

Desa Karangbendo di bidang sosial membuat berbagai kebijakan seperti

pembangunan got, pembangunan gapura batas Desa dan lain-lain. Semakin erat

hubungan Kepala Desa, BPD dan perangkat Desa lainnya Gapura batas desa

sebagai penunjuk jalan apila ada orang luar Desa Karangbendo berkunjung

kesana. Dampak dalam bidang sosial yaitu masyarakat semakin sadar akan

kebersihan dan kesehatan, sarana transportasi yang memadai dan memudahkan

masyarakat untuk beraktifitas. Kedekatan BPD dengan masyarakat membuat

masyarakat Karangbendo lebih sejahtera. Karena aspirasi yang rakyat lakukan di

terima oleh BPD. Dampak bagi Pemerintahan Desa Karangbendo yaitu

masyarakat merasa senang, BPD membantu masalah-masalah yang ada di Rt/Rw.

Mengingat banyaknya pembangunan yang ada di Desa Karangbendo. Seperti

dulunya jalan yang penuh kerikil untuk akses ke sawah, dengan adanya jalan aspal

transportasi menjadi mudah. Tahun 2007-2008 Dalam bidang sosial Pemerintah

Desa Karangbendo juga gencar melakukan perubahan dalam tingkat kesejahteraan

masyarakat, masyarakat mulai terbantu dengan adanya sembako murah yang

sebelumnya masyarakat miskin membeli beras dengan harga yang tinggi,

Pendirian pos-pos baru untuk siskamling dan mengaktifkan kembali siskamling.

Rumah warga yang tidak layak huni di renovasi dengan adanya bantuan

pemugaran rumah warga miskin, kini rumahnya menjadi nyaman. Tahun 2013-

2015 Pengangguran berkurang karena diadakannya berbagai pelatihan seperti

pelatihan menjahit. Produksi pertanian meningkat dengan adanya bantuan pupuk

yang diserahkan kepada petani. Tahun 2016 Jalan di gang-gang Desa juga sudah

mulai di paving dan aspal, Hal ini menambah semakin mudahnya warga Desa

Karangbendo dalam bertransportasi. Masyarakat semakin tumbuh kesadaran

untuk membangun Desanya. Semakin lancar saluran pengairan di setiap Rw.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

97

Dampak negatif di bidang sosial yaitu tahun 2008 , banyak penerima

raskin yang tidak tepat sasaran secara individu. Tahun 2010 pembngunan jalan

aspal kualitasnya masih dibawah standard sehingga banyak yang rusak. keaslian

di alam menjadi berkurang lahan kosong dijadikan bangunan, biasanya rawan

terjadinya maling, Desa menjadi tidak kondusif, bertambahnya polusi dikarenakan

banyak pengguna kendaraan bermotor kurang keterbukaan antara Kepala Desa

dan BPD dalam pembangunan Desa yang terkesan prosesnya kurang fair dalam

menganalisis biaya-biaya pembangunan. Masih adanya pengangguran karena

pelatihan kerja tidak merata. Kurangnya kelanjutan pengelolaan air, masyarakat

cenderung banyak yang menggantungkan bantuan dari Pemerintah, semakin

lemahnya pemikiran para lansia untuk semangat beraktifitas. Pada tahun 2011

kurang inisiatif warga dalam mengikuti pelatihan kesehatan dan pondok

ramadhan, 2012 seakan kepentingan masyarakat dikesampingkan oleh BPD.

Tahun 2013 meskipun saluran drainase sudah dibangun, teteapi masih saja terjadi

banjir karena masyarakat membuang sampah sembarangan. Tahun 2014

pemasangan lampu penerangan jalan terlambat, 2015 proses pembuatan APBDes

terhambat. Tahun 2016 warga yang bertugas menjaga di pos siskamling

berkurang

6.2 Dampak Program Kerja BPD dalam Bidang Politik

Politik di Desa Karangbendo mengalami pasang surut, dilihat dari

perbedaan kebijakan oleh masing-masing Kepala Desa tiap periode. Kerjasama

antar Kepala Desa dan BPD berlangsung harmonis sehingga Pemerintahan

berjalan lancar. Berbicara masalah politik tentu tidak akan ada habisnya

dikarenakan masalah politik di Indonesia secara umum mengalami naik turun

dalam kemajuan politik. Tidak hanya lingkup Negara, di Desa pun juga terjadi

demikian, berikut peneliti akan paparkan dampak positif dan negatif program

kerja BPD dalam bidang politik.

Dalam bidang politik dampak positifnya yaitu tahun 2006 semua jajaran

Pemerintahan Desa seperti Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa,

Perangkat Desa dan lain-lain bekerja dengan baik. Perangkat Desa pada saat itu

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

98

masuk kerja dimulai jam 07.00 pagi dan pulang jam 13.00 siang guna untuk

memaksimalkan kinerja Pemerintah Desa demi melayani masyarakat. Tahun 2007

Rapat internal Desa maupun eksternal dapat dilaksanan dengan baik oleh BPD

maupun Perangkat Desa lainnya dan selalu hadir pada saat rapat, kerjasama antar

lembaga Desa lebih terkoordinir. Memahami kekurangan dan kelebihan dalam

berpolitik, untuk menjaga stabilitas Pemerintahan Desa demi keamanan dan

ketertiban Desa baik dalam segi pendidikan dan kebersihan, Desa yang dibangun

lebih baik dan terkordinir dikarenakan hubungan Kepala Desa dan BPD semakin

erat, Semakin eratnya hubungan ukhuwah islamiyah antara anggota BPD, sistem

demokrasi Desa Karangbendo mulai dijalankan dengan baik, Perangkat Desa dan

masyarakat umum. Desa yang dibangun menjadi lebih baik dan terkordinir,

Dalam bidang Pemerintahan, Kepala Desa juga merasa terbantu dengan adanya

Badan Permusyawaratan Desa.

Pada tahun 2008 diadakan Penilihan Kepala Desa. Pada proses pilkades

tersebut BPD menunjuk masyarkat sebagai panitia pilkades dan Pilkades berjalan

dengan lancar. Arisan rutin BPD yang juga dihadiri oleh Kepala Desa berjalan

dengan baik, apabila ada salah satu anggota rapat tidak hadir maka akan dijemput

dirumahnya untuk mengikuti rapat. Dari sini tercermin pelaksanaan demokrasi

Desa Karangbendo berjalan dengan tertib. Setiap ada rapat di luar Desa seperti di

Kecamatan baik Kepala Desa maupun BPD selalu hadir dan memberi saran dalam

rapat. Tahun 2012 ada sebagian masyarakat yang mengeluh kepada BPD tentang

jalan makam Desa, Aspirasi tersebut BPD sampaikan kepada Kepala Desa dan

telah dilaksanakan program pembangunan paving jalan Desa. Tahun 2013

menjelang pemilihan Kepala Desa yang baru BPD menunjuk tokoh masyarakat

untuk menjadi panitia Pilkades, Pilkades berlangsung dengan tertib. Tahun 2014

hingga 2016 arisan rutin BPD tetap berjalan dan dihadiri oleh Kepala Desa. Tahun

2016 berdasarkan survey peneliti apabila masyarakat ada urusan di Desa, para

perangkat Desa melayani masyarakat tersebut dengan maksimal. Bahkan ada

salah satu perangkat Desa yang lembur kerja sampai malam. Aktifnya kegiatan-

kegiatan kemasyarakatan seperti bazar, wayang yang memiliki nilai seni. Dengan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

99

kegiatan pewayangan ini diharapkan masyarakat mengargai dan melestarikan nilai

seni yang ada.

Dampak negatif di bidang politik yaitu tahun 2006 terkesan Ketua BPD

kurang menanggapi dalam rencana program Kepala Desa, terhalangnya inisiatif

program Desa untuk kepentingan Desa, para Anggota BPD masih minim

pengetahuan politik dikarenakan rata-rata lulusan SMA, terkesan didekte oleh

eksekutif. Kinerja para anggota BPD belum membaik dikarenakan salah satu

anggotanya kerja kurang maksimal sehingga kalau ada kepentingan harus

diserahkan kepada anggota BPD lain. Tahun 2008 Terjadi perubahan jam kerja

perangkat Desa yang sebelumnya masuk kerja jam 07.00 dan pulang jam 13.00

siang menjadi jam 08.00 pagi pulang jam 14.00. penyebabnya adalah pergantian

Kepala Desa. Kebijakan Kepala Desa yang lama dan baru tidaklah sama. Untuk

tahun 2009 peneliti tidak menemukan data tentang dampak negative program

kerja BPD di bidang politik. Tahun 2010 masih kurang fungsinya Rt/Rw di Desa,

tahun 2011 pada saat rapat Kades membahas Tuwowo, dalam pembentukan

Tuwowo (orang yang mengairi sawah) kinerjanya kurang maksimal. Tahun 2012

terjadi pergantian anggota BPD jadi BPD yang baru perlu bimbingan dan saling

bekerja sama dengan BPD lama dalam menjalankan Pemerintahan. Tahun 2013

jam kerja Perangkat Desa berganti kali ini mulai pukul 08.00 sampai 12.00. Ada

kekosongan Kepala Dusun Besukan di tahun 2013. Kasun yang lama sekarang

menjadi Sekretaris Desa sehingga Kasun di Dusun Besukan kosong. Tahun 2014

jalan tembus Dusun Besukan-Tego belum diaspal. Tahun 2015 untuk pemugaran

rumah keluarga miskin keluarga hanya menerima bantuan material rumah untuk

konsumsi tukang tidak. Kurang tanggap Pemerintah Desa dalam mencari Kasun

baru. Tahun 2016 dampak sering tidak hadirnya Kades dalam rapat Desa

menghambat proses pembangunan Desa.

6.3 Dampak Program Kerja BPD dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap bangsa. Pemerintah sendiri

menerapkan wajar diknas 12 Tahun. Kebijakan tersebut juga dilakukan oleh

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

100

Pemerintah Desa Karangbendo demi memajukan Desanya dan penuntasan buta

huruf. Berbagai kebijakan lain juga telah dilakukan.

Dampak positif dalam bidang pendidikan yaitu semakin menambah

wawasan pengetahuan Anggota BPD dalam segi Pemerintah dan kemasyarakatan.

membuat manusianya berfikir maju semakin banyaknya kesadaran masyarakat

untuk menyekolahkan anak-anaknya sekolah dari dini sampai ke perguruan tinggi,

untuk meningkatkan pendidikan kepada keluarga, masyarakat senang anaknya

mendapat bantuan tas bagi siswa yang tidak mampu (wawancara dengan Anam,

22 April 2017). Tahun 2006 warga Rw 02 tidak perlu jauh-jauh lagi untuk

menyekolahkan anaknya karena sudah di bangun TK Dharma Wanita. Tahun

2008 fasilitas sekolah TK tercukupi dengan penambahan kursi 50 biji. Tahun

2010 sekolah mulai direnovasi yang sebelumnya memakai keramik lama sekarang

menjadi baru dan atap juga sudah mulai dibenahi, pengecatan tembok sekolah.

Tahun 2011 kesejahteraan guru ngaji meningkat. 2013 etos kerja guru non

PNS membaik. Tahun 2014 siswa bisa bersekolah dengan adanya bantuan tas bagi

siswa kurang mampu. Pada tahun 2014 Para lulusan SMP dan SMA yang masih

menganggur diberi latihan kerja contohnya pelatihan membatik. Tahun 2014

Dalam bidang pendidikan memberi bantuan kepada anak yatim berupa tas

sekolah, uang yang didapat sekitar 50 anak yatim, dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, fasilitas pendidikan semakin lengkap.

Menggali potensi anak untuk membuat ketrampilan pribadi, kesejahteraan guru

ngaji meningkat karena adanya upah. Tahun 2015 pembinaan keagamaan

mencegah pemuda dari tindak kriminalitas. Jumlah penduduk di Desa

Karangbendo mencapai 6000 jiwa, semuanya terdiri dari latar pendidikan yang

berbeda-beda. Patriana (1993:37) mengatakan bahwa jumlah penduduk akan

mempengaruhi tingkat kualitas kerja apabila penduduk tersebur mayoritas bekerja

bukan pengangguran. Tingkat pendidikan yang tinggi akan memicu seseorang

untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia belum terdapat

sistem pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha tenaga kerja

professional. Dilihat dari beberapa fakta diatas bahwa permasalahan utama adalah

individu manusianya sendiri yang kurang tanggap dalam hal pendidikan.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

101

Meskipun ada beasiswa pendidikan bagi warga yang kurang mampu, namun ada

beberapa anak masih enggan untuk bersekolah dikarenakan kurangnya tingkat

kesadaran di dunia pendidikan. Pendidikan penting bagi masyarakat demi

kelangsungan hidupnya nanti. Berdasarkan data Desa Karangbenbendo tahun

2010 jumlah penduduk lulusan sarjana hanya 30 orang. Berarti masih banyak

penduduk yang berpendidikan menengah kebawah, hal ini akan mempengaruhi

ekonomi penduduk setempat. Pemberian pagar sekolah agar siswa tidak bisa

keluar sembarangan pada saat jam istirahat maupun pelajaran. Pada tahun

Penambahan kegiatan ekstrakulikuler seperti sepak bola, puisi, bulu tangkis dan

lain-lain. Dana yang dikeluarkan untuk renovasi tersebut berasal dari Pemerintah

Daerah melalui Kepala Des dan Badan Permusyawaratan Desa. BPD dalam rapat

rutinnya setiap satu bulan sekali membahas permasalahan Desa Karangbendo,

seperti bidang sosial, politik, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Tahun 2016

untuk lulusan sarjana mereka sudah mulai bekerja di sekolah-sekolah contohnya

salah satu guru di MA Darul Falah Karangbendo, dengan adanya gedung PAUD

baru di Dusun Pasinan, warga yang menyekolahkan anaknya tidah perlu jauh-jauh

lagi.

Dampak negatif dalam bidang pendidikan yaitu pendidikan belum merata

ke semua elemen masyarakat, masih adanya fasilitas di sekolah yang kurang,

masyarakat belum memaksimalkan fasilitas, guru-guru yang ada di Desa kualitas

pendidikannya. dan mereka minimnya pengalaman lapangan. Dibutuhkanlah guru

professional untuk menunjang kemajuan pendidikan di Desa Karangbendo dan

belum ada seleksi tenaga pengajar yang berkualitas. Tunjangan guru masih

minim. masih ada siswa yang belum sekolah dikarenakan masalah biaya, orang

tua siswa kurang memperhatikan dalam masalah pendidikan untuk

menyekolahkan anaknya. Siswa cenderung salah dalam pergaulan sehingga

menyebabkan mereka putus sekolah. Faktor lingkungan yang tidak peduli dengan

pendidikan misalnya di lingkungan Desa Karangbendo banyak orang kerja

akhirnya anak ikut kerja tidak melanjutkan sekolahnya. Hal ini perlu adanya

sosialisasi pendidikan di Desa. Di Desa Karangbendo masih belum ada

perpustakaan Desa, perpustakaan Desa sangatlah penting bagi masyarakat

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

102

dikarenakan dengan membaca akan menambah wawasan membaca juga

merupakan jendela dunia. Bagi BPD sendiri Tersandungnya kepentingnya

pendidikan warga yang terabaikan (wawancara dengan Syamsul 14 januari 2018)

Penduduk yang berpendidikan menengah kebawah akan menimbulkan dampak

ekonomi sendiri dikarenakan SDM yang ada belum mencukupi namun bukan

berarti mereka menganggur tetapi harus tetap bekerja. Sumber Daya Manusia

yang terbatas juga akan menghambat pertumbuhan pendidikan di Desa

Karangbendo. Tahun 2006 pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah yang

diberikan kepada sekolah-sekolah Desa Karangbendo belum dimanfaatkan secara

efektif, masih ada dana yang tidak tahun kemana arahnya. Bangunan sekolah

masih memakai keramik yang lama dan ada atap sekolah yang runtuh. Kegiatan

ekstrakulikuler untuk menunjang karakter siswa dinilai masih minim, contohnya

di SDN Karangbendo 04 ekstrakulikuler yang tersedia hanya Pramuka. Para siswa

tidak bisa mengembangkan bakat lain seperti sepak bola, bulu tangkis, puisi dan

lain-lain. Di SDN Karangbendo 03 halaman sekolah masih beralaskan tanah.

Tahun 2014 adanya pengurangan atau penggabungan sekolah yaitu SDN

Karangbendo 04 dan SDN Karangbendo 02 digabung menjadi satu instansi SDN

Karangbendo 04. Penyebabnya adalah minimnya siswa yang bersekolah atau

kekurangan murid ada juga anak yang bersekolah di Kota sehingga sekolah di

Desa menjadi sepi. Kurang minatnya anak untuk bersekolah di Desa. Miinimnya

lapangan pekerjaan guru dikarenakan jumlah sekolah yang terbatas di

Karangbendo. Ada sebagian waga Karangbendo yang lulusan SMK tetapi setelah

lulus bekerjanya tidak sesuai dengan jurusan.

Patriana (1993b:5) mengatakan bahwa kurikulum pendidikan formal

kurang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja terampil yang

sangat diperlukan untuk produksi, sehingga pengetahuan yang disampaikan pada

siswa sedikit saja yang dapat diaplikasikan pada praktik guna mengembangkan

keterampilan. Keterampilan yang didapat bisa dikembangkan dengan cara praktik

di lapang secara konsisten dan memang ada tekad untuk lebih baik lagi. Belum

adanya perkumpulan guru seluruh SD, SMP maupun SMA se Karangbendo guna

saling bertukar pendapat untuk kemajuan pendidikan Desa Karangbendo.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

103

6.4 Dampak Program Kerja BPD dalam Bidang Ekonomi

Program kerja BPD di bidang ekonomi menimbulkan berbagai dampak,

dilihat dari rumah-rumah penduduk Desa Karangbendo. Rumah warga sudah

banyak yang direnovasi. Terlihat Dalam segi ekonomi masyarakat sudah mulai

meningkat bila dibandingkan dengan sebelumnya.

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat

pondasi perekonomian Negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan

pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi

perubahan sosial, Desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya,

pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi

digerakkan ke pedesaan sehingga Desa sebagai tempat yang menarik sebagai

tempat tinggal dan mencari kehidupan. Dengan pendapatan perkapita warga

Karangbendo Rp. 600.000 maka diharapkan para pemimpin Pemerintahan Desa

khususnya Kepala Desa dan BPD harus meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia di Desa Karangbendo. Contoh ada pelatihan menjahit. Dengan adanya

ketrampilan menjahit ini diharapkan masyarakat semakin mandiri dan

meningkatkan taraf hidup ekonominya.

Dampak positif dalam bidang ekonomi yaitu Di awal tahun 2006 banyak

rumah warga yang masih sederhana, seiring dengan tambahnya tahun perlahan

rumah warga banyak yang direnovasi. Bila warga ke sawah dulu transporntnya

menggunakan sepeda onthel seiring dengan berkembangnya ekonomi warga

mereka ke sawah menggunakan sepeda motor untuk mengangkut padi yang telah

panen. Penduduk Desa Karangbendo kegiatan sehari-harinya mayoritas bekerja

sebagai petani dikarenakan lahan sawah lebih luas dibandingkan dengan

pemukimannya. Dalam hal ekonomi mereka mengandalkan dari sektor pertanian.

Tahun 2010-2011 sudah ada yang bekerja melalui pelatihan keterampilan home

industry Tahun 2012 etos kerja kader posyandu meningkat.

Tahun 2013 dapat memperluas lapangan pekerjaan adanya industri meubel

baru kebutuhan terpenuhi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

meningkat, dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Lahan sawah di

Desa Karangbendo berjumlah 250 Ha, sehingga tiap tahunnya terkena pajak rata-

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

104

rata sebesar 100.000 pemanfaatan pajak yang tertib dan teratur merupakan cara

yang dilakukan Pemerintah Desa demi optimalisasi APBDes dan dana tersebut

akan dilakukan untuk pembangunan Desa. APBDes meningkat di tahun 2014,

pengelolaan APBDes (wawancara dengan syamsul, 18 Januari 2018). Cara BPD

dalam mengawasi keuangan Desa bisa dibilang cukup baik. Keadaan ekonomi

masyarakat Karangbendo memamng cenderung naik turun, tetapi jika dilihat dari

bentuk bangunan rumah dan transportasi mereka semakin baik contoh bangunan

rumah dulunya biasa saja sekarang sudah direnovasi dan kendaraan banyak yang

beralih dari sepeda onthel ke sepeda motor. Disisi lain banyak warga yang sudah

mulai bekerja dari awalnya pengangguran. Tahun 2016 bantuan modal yang

diberikan oleh Pemerintah Desa masyarakat bisa membuka usaha sendiri seperti

rental Playsatation, berdagang, industri jasa dan mebel. Bertambahnya jumlah

industri mebel membuat para pengusaha mebel merekrut pekerja, sehingga

banyak pekerja yang bekerja di industri mebel tersebut dan pengangguran

semakin berkurang. Adanya bantuan sembako murah yang di galakkan oleh

Pemerintah Desa program ini berjalan tiap tahun. Penambahan upah guru honorer

dan guru ngaji membuat mereka lebih sejahtera dan dapat mencukupi kebutuhan

hidupnya. Sebagian masyarakat Desa beralih kerja dari Desa ke Kota

memanfaatkan peluang yang ada. Dari segi pertanian masyarakat lebih sejahtera

dengan bantuan pupuk yang diberikan oleh Pemerintah sehingga hasil panen

menjadi baik dan harga panen menjadi tinggi.

Dampak negatif dalam bidang ekonomi yaitu tahun 2006-2009 bantuan

sembako murah yang belum merata ke penduduk miskin, kurang tersedianya

lapangan pekerjaan, masih banyaknya penduduk miskin. Irawan dan Suparmoko

(1975:193) mengatakan bahwa masalah kelebihan penduduk juga merupakan

penghalang untuk perkembangan ekonomi. jumlah penduduk tidak imbang

dengan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga banyak yang menganggur.

Kelebihan penduduk yang sangat banyak juga memang dapat menekan tingkat

hidup. Dengan banyaknya jumlah penduduk maka produksi pangan juga

meningkat. Sehingga kelebihan penduduk tersebut juga harus diimbangi dengan

produksi pangan yang ada. Dengan jumlah lahan pertanian di Desa Karangbendo

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

105

yang luas perlu adanya pemanfaatan lahan secara efektif. Berbagai cara telah

dilakukan Pemerintah Desa untuk mengatasi hal tersebut seperti bantuan pupuk

bersubsidi, pembentukan kelompok pertanian (HIPPA) Himpunan Petani

Pengguna Air, Tuwowo (orang yang bertugas mengairi sawah). Tahun 2010

masih banyak penduduk miskin, Kerjasama antar Pemerintah dan masyarakat

haruslah kuat demi menunjang keberhasilan pangan. Namun yang menjadi

kendala disini adalah masih adanya bantuan subsidi pupuk yang belum merata

sehingga ada sebagaian petani hasil panennya belum maksimal. Bidang industri

mebel sebenarnya cukup menjanjikan banyaknya industri mebel yang berdiri di

Desa Karangbendo. Industri tersebut dapat dikatakan berhasil dan ada yang

belum. Penyebabnya adalah belum adanya bantuan modal dari pihak Pemerintah

Desa Karangbendo, sehingga dana yang mereka keluarkan berasal dari individu

manusianya. Permasalahan lain yaitu kurangnya kesempatan kerja kemudian

menyebabnya kurangnya tenaga ahli sehingga perkembangan ekonomi terhambat.

Karena kurang kesempatan kerja dan jumlah penduduk yang semakin banyak,

akan berarti pemborosan materiil dan sumber-sumber manusia serta menyebabkan

pengangguran. Tahun 2015 Pengelolaan sawah masih belum efektif dikarenakan

keterbatasan modal oleh sebagian petani. Disisi lain ada petani yang merugi

dikarenakan harga pupuk yang mahal tidak seimbang dengan hasil panen yang

didapat. Perlu adanya penyesuaian harga di pasaran. Tahun 2016 tidak semua

warga miskin menerima bantuan modal.

Halangan-halangan untuk perkembangan ekonomi dari aspek kemanusiaan

yaitu pada saat dimulainya perkembangan ekonomi di tingkat perkembangan

produktivitas dan pendapatan yang mengharapkan hasil cepat. Sikap ini masih

merupakan penghalang untuk perkembangan lebih lanjut. Metode untuk mencapai

penyesuaian sikap penduduk terhadap perkembangan ekonomi dalam generasi

sekarang ini harus terletak dalam Community Development (Pembangunan

Masyarakat Desa). Para stake holders Desa harus bekerja sama dengan

masyarakat untuk membangun masyarakat itu sendiri. Dalam pembangunan

masyarakat Desa Pemerintah harus membentuk karakter masyarakat. Segala

upaya telah di terapkan seperti adanya pelatihan membatik, pelatihan membatik

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

106

yang belum merata menjadi penyebab kesenjangan ekonomi berkurang di Desa

Karangbendo serta dari individu masyarakat sendiri yang kurang menanggapi

adanya pelatihan tersebut mereka cenderung mengabaikan.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

107

BAB 7. PENUTUP

7.1 Simpulan

BPD merupakan Lembaga Desa yang berfungsi menyelenggarakan

Pemerintahan Desa. BPD di Karangbendo berdiri pada tahun 2000. Pada awal

tahun 1997 di umumkan kepada masyarakat untuk menjaring masyarakat yang

ingin membantu kelancaran Pemerintahan Desa melalui perekrutan ketua dan

anggota BPD. Sehingga banyak masyarakat Desa yang ingin mendaftar demi

membantu kinerja Desa dengan jumlah pendaptar sebanyak 23 orang. Pada proses

pemilihan anggota yang diambil hanya 11 orang. Tata cara pemilihan diatur oleh

Kepala Desa pada masa kepemimpinan Kholil. Ketua dan anggota BPD terpilih

dilantik dan disahkan langsung oleh Bupati Lumajang. Kepengurusan BPD terdiri

dari 11 orang 1 Ketua, 1 Sekretaris dan 9 Anggota. Jumlah anggota BPD dilihat

dari jumlah penduduk di setiap Desa. Jabatan ini berlaku mulai tahun 1997-2012.

Untuk tahun 2012 hingga 2018 terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 1 Sekretaris

dan 8 Anggota.

BPD berperan dalam pembangunan di Desa Karangbendo. Pembangunan

Desa tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dari masyarakat Desa. Oleh

sebab itu pembangunan Desa merupakan proses yang mampu mengikutsertakan

seluruh rakyat Desa untuk membangun Desa dan meningkatkan taraf hidupnya.

pembangunan yang dihasilkan mulai dari bidang politik, sosial, pendidikan,

ekonomi. Di dalam bidang politik hal yang dilakukan BPD yaitu melakukan

pertemuan rutin tiap bulan, di pertemuan rutin juga diselingi dengan arisan dan

menentukan tempat arisan berikutnya. BPD juga berhasil menyelenggarakan

pemilihan Kepala Desa tahun 2008 dan 2013. Di bidang sosial melakukan

pembangunan jalan setapak di setiap Rw, pembangunan jalan paving Dusun

sekarwadung dan Dusun Tego, renovasi rumah Kepala Desa dan Kantor

Perangkat Desa. Pada tahun 2016 pembangunan gapura batas Desa, pembangunan

jalan setapak. Di bidang pendidikan membangun gedung PAUD dan TK.

Memberikan bantuan tas kepada siswa yang kurang mampu, menyadarkan

masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sejak dini, memfasilitasi

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

108

terselenggaranya berbaga kursus keterampilan. Di bidang ekonomi BPD

mengadakan sembako murah.

Dampak bagi pemerintahan Desa Karangbendo yaitu masyarakat merasa

senang, BPD membantu masalah-masalah yang ada di Rt/Rw. Dan membantu

keluhan masyarakat dalam bidang keamanan, pendidikan dan kebersihan.Dalam

bidang pemerintahan Kepala Desa juga merasa terbantu dengan adanya BPD.

Dampak dalam bidang ekonomi yaitu dapat membantu peningkatan ekonomi

masyarakat, dalam bidang pendidikan member bantuan kepada anak yatim berupa

tas sekolah, uang yang didapat sekitar 50 anak yatim, dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, fasilitas pendidikan

semakin lengkap. Dampak dalam bidang sosial yaitu masyarakat semakin sadar

akan kebersihan dan kesehatan, sarana transportasi yang memadai dan

memudahkan masyarakat untuk beraktifitas.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang peran

badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa karangbendo kecamatan

tekung kabupaten lumajang tahun 2006-2016, maka peneliti memiliki beberapa

saran dan masukan sebagai berikut:

1. bagi penulis, merupakan latihan dalam memperdalam dan

mengembangkan ilmu pengetaahuan sehingga dapat melatih untuk berpikir

logis dan kritis, serta dapat memperluas dan menambah ilmu pengetahuan

tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa

Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang tahun 2006-2012;

2. bagi masyarakat luas, dapat menambah wawasan dan memberikan

gambaran tentang sejarah politik di indonesia, khususnya sejarah politik di

Desa Karangbendo;

3. bagi Pemerintah, dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan

referensi bagi dalam proses pelaksanaan politik kedepannya.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

109

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aziz, A. 2013. Hafal Al-Qur’an Dalam Hitungan Hari. Bogor: CV Hilal Media

Group

Dewi, D. 2013. Kedudukan dan kewenangan BPD menurut Peraturan Daerah

Kabupaten Jember no 6 tahun 2006.Skripsi.Jember. Universitas Jember.

Farnida,R. 2011.“Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang APBD

Desa”.Skripsi.Jember: Universitas Jember.

Gottschalk, L. 1998. Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Susanto. Jakarta:

Yayasan Penerbit UI.

Hariyono. 1995. Mempelajari Sejarah Secara Efektif. Jakarta: PT Dunia

Pustakajaya.

Kansil. 1979. Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Rineka Cipta.

Kartodirdjo, S. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta:

PT Gramedia Pustaka Utama.

Kuntowidjoyo, 2003. Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Nurcholis, H. 2011a. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Jakarta: Erlangga.

Nurcholis, H. 2011b. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Jakarta: Erlangga

Patriana, D. M. 1993. Pendidikan Kejuruan di Indonesia. Bandung: Angkasa.

Permana, L. 2014. Peran BPD dalam pembahasan APBDes Bagorejo. Skripsi.

Jember. Universitas Jember.

Prasadja, B. 1986a. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya.

Yogyakarta: Gajah Mada University.

Prasadja, B. 1986b. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya.

Yogyakarta: Gajah Mada University.

Prasadja, B. 1986c. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya.

Yogyakarta: Gajah Mada University.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

110

Rahman, N. 2012. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Jember University

Press.

Riyadi & Deddy, S. B. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama.

Sanit, A. 1983. Strategi Pembangunan Yang Berawal Dari Desa. Jakarta: Idayu.

Shabrina, H. 2014.“Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran Badan

Permusyawaratan Desa”.Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Siagian. 1989a. Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti.

Siagian. 1989b. Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti.

Siagian. 1989c. Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti.

Siagian. 1989d. Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti.

Siagian. 1989e. Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti.

Siregar, E. 2015.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jakarta: Sekretariat jenderal MPR RI.

Soesilo. 2008a. Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Lumajang.

Soesilo. 2008b. Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Lumajang.

Soesilo. 2008c. Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Lumajang.

Solekhan, M. 2014a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.

Solekhan, M. 2014b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara

Press.

Solekhan, M. 2014c. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.

Suharti, E. 2014.Undang-Undang Desa. Jakarta: Sinar Grafika.

Suharto, D. G. 2014. Membangun Kemandirian Desa. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

111

Suparmoko & Irawan. 1993. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Universita

Gajah Mada.

Surianingrat, B. 2007a. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. Jakarta:

Rineka Cipta.

Surianingrat, B. 2007b. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. Jakarta:

Rineka Cipta

Widjaja. I. G. 2002a. Pemerintahan Desa dan Adminsitrasi Desa Menurut UU

Nomor 5 Tahun 1979. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja. I. G. 2002b. Pemerintahan Desa dan Adminsitrasi Desa Menurut UU

Nomor 5 Tahun 1979. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja. I. G. 2002c. Pemerintahan Desa dan Adminsitrasi Desa Menurut UU

Nomor 5 Tahun 1979. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja. I. G. 2002d. Pemerintahan Desa dan Adminsitrasi Desa Menurut UU

Nomor 5 Tahun 1979. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja. I. G. 2002e. Pemerintahan Desa dan Adminsitrasi Desa Menurut UU

Nomor 5 Tahun 1979. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja. I. G. 2002f. Pemerintahan Desa dan Adminsitrasi Desa Menurut UU

Nomor 5 Tahun 1979. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yansen. 2014a. Revolusi Dari Desa. Jakarta: Gramedia.

Yansen. 2014b. Revolusi Dari Desa. Jakarta: Gramedia.

Yansen. 2014c. Revolusi Dari Desa. Jakarta: Gramedia.

Arsip

Anam, S. 2006. Agenda Badan Permusyawaratan Desa. Lumajang.

Desa Karangbendo. 2008.Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Karangbendo Tahun Anggaran 2008. Lumajang: Pemerintah Desa

Karangbendo.

Desa Karangbendo. 2009. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Karangbendo Tahun Anggaran 2010. Lumajang: Pemerintah Desa

Karangbendo.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

112

Desa Karangbendo. 2010. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Karangbendo Tahun Anggaran 2010. Lumajang: Pemerintah Desa

Karangbendo.

Desa Karangbendo. 2011. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Karangbendo Tahun Anggaran 2011. Lumajang: Pemerintah Desa

Karangbendo.

Desa Karangbendo. 2012. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Karangbendo Tahun Anggaran 2012. Lumajang: Pemerintah Desa

Karangbendo.

Desa Karangbendo. 2013. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Karangbendo Tahun Anggaran 2013. Lumajang: Pemerintah Desa

Karangbendo.

Desa Karangbendo. 2014. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Karangbendo Tahun Anggaran 2014. Lumajang: Pemerintah Desa

Karangbendo.

Desa Karangbendo. 2015. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Karangbendo Tahun Anggaran 2015. Lumajang: Pemerintah Desa

Karangbendo.

Desa Karangbendo. 2016. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Karangbendo Tahun Anggaran 2016. Lumajang: Pemerintah Desa

Karangbendo.

Notulen Rapat BPD. 2012. Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten

Lumajang Periode 2012-2018.

Peraturan Desa Karangbendo. 2011a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa. Lumajang.

Peraturan Desa Karangbendo. 2011b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa. Lumajang.

Peraturan Desa Karangbendo. 2011c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa. Lumajang.

Peraturan Desa Karangbendo. 2011d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa. Lumajang.

Peraturan Desa Karangbendo. 2011e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa. Lumajang.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

113

Peraturan Desa Karangbendo. 2011f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa. Lumajang.

Peraturan Desa Karangbendo. 2011g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa. Lumajang.

Internet

https://hariannetral.com, (diakses tanggal 02 Mei 2017).

https://www.google.co.id/search,( diakses tanggal16 Februari 2017).

https://www.google.com, (diakses tanggal 15 Januari 2018).

https://ipi314185.pdf, (diakses tanggal 17 April 2017).

https://Id.m.wikipedia.org, (diakses tanggal 8 September 2017).

https://risehtunong.blogspot.co.id, (diakses tanggal 23 Desember 2017)

https://tesis lengkap iccha.docx.repository.unhas.ac.id, (diakses tanggal 10

Agustus 2017).

https://www.kompasiana.com, (diakses tanggal 02 Mei 2017).

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

114

Lampiran A Matriks Penelitian

Tema

Penelitian

Judul

Penelitian

Jenis

Penelitian

Metode

Penelitian

Rumusan

Masalah

Sumber

Data

Sejarah

Pedesaan

Peran Badan

Permusyawaratn

Desa dalam

Pembangunan

Desa

Karangbendo

Kecamatan

Tekung

Kabupaten

Lumajang Tahun

2006-2016

Penelitian

Sejarah

Metode

Penelitian

Sejarah dengan

langkah-langkah

heuristik, kritik,

interpretasi, dan

historiografi

1) Bagaimana latar belakang

berdirinya Badan Permusyawaratan

Desa Karangbendo ?

2) Bagaimana program kerja BPD

dalam pembangunan Desa

Karangbendo Kecamatan Tekung

Kabupaten Lumajang Tahun 2006-

2016 ?

3) Bagaimana dampak program kerja

Badan Permusyawaratan Desa

dalam pembangunan Desa

Karangbendo Kecamatan Tekung

Kabupaten Lumajang Tahun 2006-

2016?

1. Buku

2. Skripsi

3. Internet

4. wawancara

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

115

Lampiran B Pedoman Penelusuran dan Pengumpulan Sumber

NO. JENIS DATA PENELITIAN SUMBER DATA BENTUK DATA TEKNIK PENGAMBILAN

DATA

1

2

3

Sejarah berdirinya Badan permusyawaratan

Desa Karangbendo

Peran Badan Permusyawaratan Desa

Karangbendo

Peran Badan Permusyawaratan Desa

dalam Pembangunan Desa Karangbendo

Kepala Desa

Karangbendo (1994-

2008) Ketua BPD

(2006-2012)

Kepala Desa

Karanbendo (2008-

2013), Ketua BPD

(2006-2012)

Ketua BPD (2006-

2012, 2012-2018)

Lisan dan tertulis

Lisan dan tertulis

Lisan dan tertulis

Observasi, dokumen dan

wawancara

Observasi, dokumen dan wawancara

Observasi, dokumen, wawancara

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

116

Lampiran C Daftar Gambar

Gambar 1: Kantor Desa Karangbendo Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2: Kantor Badan Permusyawaratan Desa

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

117

Gambar 3: Kantor Perangkat Desa Karangbendo

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4: Gedung PAUD

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

118

Gambar 5: Gedung TK

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 6: Jalan Setapak Rw 05

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

119

Gambar 7: Jalan Paving Rw 02

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 8: Jalan Setapak Rw 01

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

120

Gambar 9: Jalan Paving Rw 06 dan 08

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 10: Jalan Paving Rw 10

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

121

Gambar 11: Gapura batas Desa

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 12: Bedah Rumah Keluarga Miskin

Sumber: Arsip Desa Karangbendo

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

122

Gambar 13: Pengecatan Kantor Desa Karangbendo

Sumber: Arsip Desa Karangbendo

Gambar 14: Pembangunan Got Rw 05

Sumber: Arsip Desa Karangbendo

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

123

Gambar 15: Peta Kabupaten Lumajang

Sumber: www.google.com

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

124

Gambar 16: Peta Kecamatan Tekung

Sumber : www.google.com

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

125

Gambar 17: Peta Desa Karangbendo

Sumber : Arsip Desa Karangbendo

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

126

Gambar 18: Peneliti bersama Kepala Desa Karangbendo (2008-2013) setelah

melakukan wawancara

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 19: Peneliti bersama Ketua BPD (2000-2012)

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

127

Gambar 20: Peneliti bersama Kepala Desa Karangbendo (2013-2018) setelah

melakukan wawancara

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 21: Peneliti bersama Ketua BPD (2012-2018) setelah melakukan

wawancara

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

128

Gambar 22: Peneliti bersama Perangkat Desa(2013-2019) setelah melakukan

wawancara

Gambar 23 Gambar 24

Keterangan:

Gambar 23: Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Perangkat Desa

Gambar 24: Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Perangkat Desa

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

129

Gambar 25: Peneliti dengan Sekretaris Kecamatan

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 26: Peneliti dengan Perangkat Daerah setelah melakukan wawancara

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

130

Lampiran D Pedoman Wawancara

No. Hal yang diwawancarakan Informan

a. Latar belakang berdirinya Badan

Permusyawaratan Desa

Karangbendo Tahun 2000

• Sejarah berdirinya Badan

Permusyawaratan Desa

Karangbendo

• Sistem pemilihan Badan

Permusyawaratan Desa

• Cara pelantikan Badan

Permusyawaratan Desa

Syamsul

Karto

b. Peran BPD dalam Pembangunan

Desa Karangbendo tahun 2006-

2012

• Keterlibatan masyarakat dalam

pembangunan Desa Karangbendo

• Pembentukan Perdes

• Kedudukan BPD di Pemerintahan

Desa

• Pengawasan keuangan Desa

• Pengelolaan dana 1 milyar untuk

Desa

• Cara memperoleh dana Desa

• Pengelolaan dana Desa

• Penggunaan APBDes

Karangbendo

• Cara mengawasi APBDes

• Keadaan ekonomi Desa

Karangbendo

• Jabatan BPD

• Kinerja BPD

• Aspirasi masyarakat kepada BPD

• Otonomi Desa

• Agenda BPD tahun 2012

• Kepengurusan BPD tahun 2012-

2018

Syamsul

Karto

Satuhari

Fuad

Rika

Bambang

Didik

Zainal

Kholil

Bawon

Solikhin

Urip

Luqman

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

131

• BPD dalam Pemerintahan Desa

• Pembangunan BPD di tahun

2012-2016

• Kiprah BPD dalam bidang

pendidikam, politik, ekonomi,

sosial.

• Hubungan BPD dengan

Perangkat Desa

• Kinerja Perangkat Desa

• Hubungan BPD dangan lembaga

non formal Desa

• Kendala BPD dalam menjalankan

Pemerintahan

• Hubungan BPD dengan anggota

lain

• Cara mengatur kekayaan Desa

• Proses pembangunan Desa

Karangbendo

• Respon masyarakat terhadap BPD

• Otonomi Desa

c. c.Dampak BPD dalam pembangunan

Desa Karangbendo Tahun 2006-

2016

• Dampak peran BPD dalam

pembangunan Desa

Rika

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

132

Lampiran E Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA BPD PERIODE 2000-2012

Pedoman wawancara penelitian kepada Ketua BPD Karangbendo (2000-2012)

Identitas informan

Nama : Syamsul Anam

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Petani/ketua BPD (2000-2012)

Pertanyaan

1) Bagaimana sejarah berdirinya Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo ?

2) Bagaimana sistem pemilihan Badan Permusyawaratan Desa?

3) Apakah masyarakat terlibat dalam pembangunan Desa?

4) Berdasarkan apa Perdes dibentuk?

Jawaban

1) Sejarah awal berdirinya Badan Permusyawarah Desa Karangbendo yaitu

sehubungan dengan padatnya peraturan daerah mengingat begitu banyaknya

bantuan dari pusat, maka Desa perlu bantuan dari masyarakat untuk

menyelenggarakan Undang-Undang. Dibutuhkanlah pembantu Desa untuk

melengkapi kebutuhan Desa Karangbendo yang disebut dengan Badan

Permusyawaratan Desa. Di awal tahun 1997 diumumkan kepada masyarakat

untuk menjaring masyarakat yang ingin membantu kelancaran pemerintahan

Desa melalui perekrutan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

2) Sistem pemilihan dipilih oleh rakyat di tiap dusun,sistem pemilihan ini

berlaku dari awal terbentuknya BPD hingga pemilihan tahun 2006. Penduduk

Desa diatas 5000 keanggotaan BPD dipilih 12 orang.

3) Iya, justru masyarakat terlibat untuk pembangunan Desa demi menunjang

kesejahteraan masyarakat.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

133

4) Perdes dibentuk berdasarkan situasi lingkungan dan kepentingan masyarakat

di setiap Desa. Contohnya adalah Desa yang membutuhkan aset Desa dan

unsur keagamaan.

Lumajang, 10 April 2017

Mengetahui,

Responden Penulis

Syamsul Anam Abidir Rohim

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

134

HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA KARANGBENDO

PERIODE 2008-2013

Pedoman wawancara penelitian kepada Kepala Desa Karangbendo

Identias informan

Nama : Karto

Umur : 62 Tahun

Pekerjaan : Petani

Pertanyaan

1) Bagaimana kedudukan BPD di Pemerintahan Desa?

2) Bagaimana cara pengesahan Badan Permusyawaratan Desa?

Jawaban

1) Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai mitra kerja, Kedudukannya

sejajar dengan Kepala Desa, selain membuat undang-undang juga

melaksanakan kerja.

2) Dipilih oleh masyarakat Desa menurut kebutuhan dari jumlah penduduk Desa

dari masing-masing Dusun dan pengesahannya dilantik oleh Bupati.

Lumajang, 10 Juni 2017

Mengetahui,

Responden Penulis

Karto Abidir Rohim

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

135

HASIL WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA 2013-2019

Pedoman wawancara penelitian kepada Perangkat Desa Karangbendo

Identitas informan

Nama : Satuhari

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Perangkat Desa

Pertanyaan

1) Bagaimana pengelolaan dana 1 milyar untuk Desa?

2) Bagaimana penggunaan APBDes Desa Karangbendo?

3) Bagaimana cara mengawasi APBDes?

Jawaban

1) Dana yang diterima Desa karangbendo belum sampai 1 milyar, artinya dana

hanya sekitar 556 juta (DD) dana Desa, bantuan berasal dari APBN. Dalam

pengelolaan dana kita masih masuk dalam dua hal: 1) pembangunan Desa

(infrastruktur), 2 pemberdayaan masyarakat Desa.

2) Dalam setiap pengambilan keputusan di musyawarahkan di musrenbangdes

(musyawarah rencana pembangunan Desa). Postur APBDes dalam

musrenbangdes semua usulan masyarakat di selaraskan dengan visi misi

Kepala Desa. APBDes tersebut disusun secara sistematis di dalam Rencana

Kinerja Pemerintah (RKP). Pemerintah Desa bersama BPD menyusun

APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

3) Melakukan proses musyawarah pertanggung jawaban.

Lumajang, 19 Juni 2017

Mengetahui,

Responden Penulis

Satuhari Abidir Rohim

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

136

HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA BPD 2012-2018

Pedoman wawancara penelitian kepada Ketua BPD

Identitas informan

Nama : Fuad Hasan

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Ketua BPD (2012-2018)

Pertanyaan

1) Apa agenda BPD pada tahun 2012?

2) Berapa jumlah anggota BPD pada kepengurusan tahun 2012-2018?

3) Bagaimana peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa?

4) Apa saja pembangunan BPD di tahun 2012-2016?

Jawaban

1) Pertemuan tiap bulan mengadakan arisan dan rapat.

2) Ada 11 orang. Ketua: Fuad Hasan, wakil ketua: Abror Hudori,

Sekretaris:Satuhari, anggota: M. Ali, M. Rofik, Solihin, M. Yunus, Edi

Sampurno, Saturi, Kasiyo, Sugiarto.

3) Memimpin rapat musyawarah Desa dalam rangka untuk penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa, sebagai pengawasan dalam

Pemerintahan Desa, menyusun dan menetapkan Peraturan Desa.

4) Pelengsengan Dusun Pasinan, pembangunan jalan setapak di setiap Rw,

pembangunan jalan paving Dusun Sekarwadung, Dusun Besukan, dan Dusun

Tego, pembangunan kantor Desa, rumah dinas Kepala Desa, pembangunan

gapura batas Desa.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

137

Lumajang, 20 Agustus 2017

Mengetahui,

Responden Penulis

Fuad Hasan Abidir Rohim

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

138

HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA KARANGBENDO

PERIODE 2013-2018

Pedoman wawancara kepada Kepala Desa Karangbendo

Identitas informan

Nama : Rika mustikawati

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Kepala Desa Karangbendo (2013-2018)

Pertanyaan

1) Apa peran BPD dalam Pemerintahan Desa?

2) Bagaimana kirah BPD dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi dan sosial?

3) Bagaimana dampak peran BPD dalam pembangunan Desa?

Jawaban

1) Membantu perencanaan awal di musrenbangdes, pembangunan infrastruktur

dibagi tiap Dusun.

2) Dalam bidang pendidikan yaitu mengarahkan anak yatim untuk bersekolah

dan mendapat bantuan tas, uang. Dalam bidang politik berkoordinasi dengan

Desa lain, dalam bidang ekonomi yaitu ekonomi meningkat, membantu

peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur. Dalam bidang

sosial yaitu melaksanakan posyandu gerbangmas, puskesmas keliling tahun

2014.

3) Kerjasama BPD dalam pembangunan mulai hidup. Dalam bidang ekonomi,

ekonomi meningkat, meningkatnya ekonomi kemasyarakatan. Dalam bidang

pendidikan masyarakat tambah semangat untuk menyekolahkan anaknya

sejak dini, fasilitas pendidikan semakin lengkap, dalam bidang sosial

masyarakat semakin saar akan kebersihan dan kesehatan, sarana transportasi

menjadi lebih mudah.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

139

Lumajang, 31 Agustus 2017

Mengetahui,

Responden Penulis

Rika Mustikawati Abidir Rohim

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

140

HASIL WAWANCARA DENGAN SEKRETRIS DESA KARANGBENDO

Pedoman wawancara penelitian kepada Sekretaris Desa Karangbendo

Identitas informan

Nama : Bambang Sarwo Edi

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Sekretaris Desa Karangbendo

Pertanyaan

1) Bagaimana cara mengawasi keuangan Desa?

2) Bagaimana keadaan ekonomi Desa Karangbendo?

3) Bagaimana pengelolaan dana Desa?

Jawaban

1) Pengawasan dari kecamatan berupa pencermatan RKPDes (Rencana Kerja

Pemerintah Desa), APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), verifikasi

lapangan dan dokumentasi dari inspektorat. Penerimaan dokumen di Desa

meliputi : Musyawarah Desa, Musrenbangdes (Musyawarah rencana

pembangunan Desa), RKPDes, APBDes dll, verifikasi lapangan, evaluasi dan

pembinaan. Pengawasan dari internal yaitu pelaksanaan pekerjaan perangkat

Desa terutama (Kaur) Kepala Urusan Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur

Umumdan Tata Usaha sesuai toksinya masing-masing oleh Sekretaris Desa,

pengecekan dana Desa yang telah masuk ke rekening Desa oleh Kepala Desa

dan Kaur Keuangan untuk selanjutnya dilaksanakan Rapat Internal terkait

pelaksanaan RKPDes oleh Kades dan Sekdes.

2) Keadaan ekonomi Desa berkembang seiring dengan turunnya Dana Desa,

infrastruktur terbangun.

3) Untuk infrastruktur, mulai dari jalan, irigasi, batas Desa, dll. Pemberdayaan

masyarakat seperti pelatihan membatik, menjahit, pembuatan meubel

alumunium dan pembinaan olahraga, ekonomi pendirian Badan Usaha Milik

Desa.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

141

Lumajang, 22 September 2017

Mengetahui,

Responden Penulis

Bambang Sarwo Edi Abidir Rohim

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

142

HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA DESA KARANGBENDO

Pedoman wawancara penelitian kepada warga Desa Karangbendo

Identitas informan

Nama : Didik Jarnukhi

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan : Sopir/Sekretaris BPD (2006-2012)

Pertanyaan

1) Bagaimana BPD memperoleh dana dari Desa?

2) Apakah BPD boleh merangkap jabatan?

3) Hal apa yang bisa membuat BPD bekerja dengan optimal?

4) Bagaimana Otonomi yang ada di Desa?

Jawaban

1) Selama ini BPD memperoleh dana dari dana operasional sama perbaikan,

invetaris kendaraan di talangi 3 bulan sekali. Sedangkan pembangunan hanya

sebagai pengawas.

2) Peraturan tidak boleh merangkap jabatan berdasarkan perda (Peraturan

Daerah) dan perbup (Peraturan Bupati).

3) Keharmonisan antara Kepala Desa dan BPD sehingga antara Kepala Desa dan

BPD membuat perdes menumbuhkan kesan harmonis dan kerjanya enak.

4) Otonomi Daerah baik-baik saja, TKP (Tanah Kas Desa), dan swadaya

menunjang untuk pembangunan, ada kelompok petani mendapat bantuan

singkal.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

143

Lumajang, 25 September 2017

Meengetahui,

Responden Penulis

Didik Jarnukhi Abidir Rohim

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

144

HASIL WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA KARANGBENDO

Pedoman wawancara penilitian kepada Perangkat Desa Karangbendo

Identitas informan

Nama : Zainal Abidin

Uumur : 53 Tahun

Pekerjaan : Perangkat Desa

Pertanyaan

1) Bagaimana hubungan kerja antara Perangkat Desa dan BPD?

2) Selama ini Perangkat Desa apakah ada kendala dalam menjalankan

kinerjanya?

Jawaban

1) Hubungan sangat harmonis dalam pembuatan Peraturan Desa.

2) Tidak ada, tetapi untuk Perangkat yang baru belum ada pelatihan

Lumajang, 26 september 2017

Mengetahui,

Responden Penulis

Zainal Abidin Abidir Rohim

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

145

HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA DESA KARANGBENDO

Pedoman wawancara penelitian kepada warga Desa Karangbendo

Identitas informan

Nama : Kholil

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Petani (Kepala Desa Karangbendo 1994-2008)

Pertanyaan

1) Apakah BPD pernah menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada

Pemerintah Desa?

2) Bagaimana cara BPD menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada

Pemerintah Desa?

3) Apa keberhasilan BPD dalam menjalankan Pemerintahannya?

Jawaban

1) Pernah, mengenai pembangunan Desa, pengangkatan Tuwowo/ ulu-ulu.

2) Secara tertulis, pertemuan di Balai Desa antara Kepala Desa dan BPD dengan

membuat surat keputusan.

3) Perangkat Desa bisa bekerja dengan maksimaldan disiplin mulai jam 7 pagi

hingga jam 1 siang.

Lumajang, 26 September 2017

Mengetahui,

Responden Penulis

Kholil Abidir Rohim

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

146

HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA DESA KARANGBENDO

Pedoman wawancara penelitian kepada warga Desa Karangbendo

Identitas Informan

Nama : Bawon Hadi Sutrisno

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Pedagang (anggota BPD 2006-2012)

Pertanyaan

1) Bagaimana hubungan BPD dengan Lembaga non formal Desa?

2) Bagaimana cara BPD menampung aspirasi masyarakat?

3) Apakah ada kendala BPD dalam menjalankan Pemerintahannya?

Jawaban

1) Bagus, Hubungan kerja dalam hal bidang olahraga.

2) Tiap-tiap perwakilan di masing-masing Dusun.

3) Tidak ada, antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai mitra kerja.

Lumajang, 27 September 2017

Mengetahui,

Responden Penulis

Bawon Hadi Sutrisno Abidir Rohim

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

147

HASIL WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS BPD

Pedoman wawancara penelitian kepada Sekretaris BPD

Identitas Informan

Nama : Solikhin

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Sekretaris BPD/Guru

Pertanyaan

1) Bagaimana hubungan BPD dengan anggota yang lain?

2) Apa saja bentuk peran BPD kepada masyarakat?

3) Bagaimana cara mengatur kekayaan Desa?

4) Bagaimana proses pembangunan yang ada di Desa Karangbendo?

Jawaban

1) Hubungan kerja sangat baik, tiap bulan ada pertemuan rutin.

2) Di lingkungan perwakilan dari masyarakat, menampung apa yang di keluhkan

oleh masyarakat, setelah itu kita sampaikan kepada Kepala Desa.

3) Adanya musyawarah pengembangan Desa, dengan unsur yang melibatkan

RT, RW, Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, LKMD.

4) Pembangunan terlaksana, apalagi ada Dana Desa bisa mempercepat

pembangunan Desa.

Lumajang, 29 September 2017

Mengetahui

Responden Penulis

Solikhin Abidir Rohim

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

148

HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA DESA KARANGBENDO

Pedoman wawancara penelitian kepada warga Desa Karangbendo

Identitas Informan

Nama : Urip

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : PNS

Pertanyaan

1) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap BPD?

2) Apakah bapak pernah di undang dalam rapat Desa?

Jawaban

1) BPD kuramg berperan terhadap pengawasan, kurang bisa mewakili aspirasi

masyarakat dalam jalannya pemerintahan, bahkan cenderung bersama-sama

melakukan kesalahan.

2) Pernah, membahas persiapan pilkades, membantu mendirikan TK,

pembentukan panitia HUT RI.

Lumajang, 29 September 2017

Mengetahui,

Responden Penulis

Urip Abidir Rohim

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

149

HASIL WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DAERAH

Pedoman wawancara penelitian kepada Perangkat Daerah

Identitas Informan

Nama : Luqman Hadi Purnama

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Perangkat Daerah

Pertanyaan

1) Bagaimana tentang Otonomi Desa?

2) Bagaimana cara Pementerintah Daerah mengetahui kinerja BPD?

Jawaban

1) Diatur dengan UU No. 6 Tahun 2014 ditindak lanjuti dengan PP 43 Tahun

2014 kemudian PP 47 Tahun 2015 adapun batas kewenangan Otonomi Desa

di Undang-Undang tersebut kapasitas Pemerintah Daerah dalam hal ini diatur

dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan

penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

2) Sesuai dengan ketentuan yang ada PP No. 31 Tahun 2017 lanjutan Perda No.

7 Tahun 2016 bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum mengatur

urusan Pemerintah sendiri. Adapun BPD adalah lembaga yang melaksanakan

fungsi Pemerintahan, pembinaan dan pengawas. Pemerintah Daerah

melakukan pemeriksaan Desa secara berkala termasuk pemeriksaan BPD.

Pemeriksaan itu merupakan bagian dari Kabupaten dalam menjalankan fungsi

dan pengawas.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

150

Lumajang, 29 Desember 2017

Mengetahui

Responden Penulis

Luqman Hadi Purnama Abidir Rohim

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

151

Lampiran F Peraturan Desa Karangbendo

PERATURAN DESA KARANGBENDO

KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG

NO: 01

TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

KARANGBENDO

TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGBENDO

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat Peraturan Desa

yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-

kebijakan perencanaan pembangunan Desa;

2. Bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud

huruf 1 diperlukan adanya Peraturan Desa;

3. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut

diperlukan Keputusan Kepala Desa;

4. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan

rekomendasi dan petunjuk teknis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan

Negara (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004

nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

152

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara tahun 2004 nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara 4389);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang sistem

perencanaan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004

nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Negara Nomor 3

Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2005;

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126,

tambahan Lembaran Negara No 4438);

7. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara tahun

2008 nomor 126, tambahan Lembaran Negara No 4846);

8. Peraturan Pemerintah No 105 tahun 2000 tentang

pengelolaan dan pertanggungjawaban Kepala Daerah

((Lembaran Negara tahun 2000 nomor 202, tambahan

Lembaran Negara No 4022);

9. Peraturan Pemerintah No 108 tentang tata cara

pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 209 tambahan Lembaran Negara

nomor 4027);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

153

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor

41 tambahan Lembaran Negara Nomor 4190);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang

pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomor 100 tambahan Lembaran

Negara Nomor 4124);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

rencana Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang

penyusunan rencana kerjadan anggaran kementrian

Negara/Lembaga (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor

75 tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007,

tentang pedomaan penataan lembaga kemasyarakatan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007

tentang kader pemberdayaan masyarakat;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007,

tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data

profil Desa/Kelurahan;

17. Perturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang sistem

Pemerintahan Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor

158, tambahan lembaran Negara Nomor 4587;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007

tentang teknis penyusunan RPJM Desa;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007

tentang pendataan program pembangunan

Desa/Kelurahan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun

2006, tentang kewenangan Desa;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

154

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 22 Tahun

2006, tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan

Perangkat Desa;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun

2006, tentang Badan Permusyawaratan Desa;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 30 Tahun

2006, tentang sumber pendapatan Desa;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun

2007, tentang pedoman administrasi Desa;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007,

tentang perencanaan pembangunan Desa;

26. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 03 Tahun 2008

tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa;

27. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 62 Tahun 2008

tentang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun anggaran 2009;

28. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 44 Tahun 2009

tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah tahun anggaran 2010.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

155

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBENDO

KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG

DAN

KEPALA DESA KARANGBENDO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA KARANGBENDO TAHUN 2011–2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;

2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Pamong Desa Karangbendo

Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;

3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang diadakan oleh

Pemerintah Desa dan BPD Desa Karangbendo Kecamatan Tekung

Kabupaten Lumajang;

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangbendo Kecamatan Tekung

Kabupaten Lumajang;

5. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah

Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangbendo Kecamatan Tekung

Kabupaten Lumajang;

6. Pamong Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi staf,

pelaksana wilayah, dan pelayanan yang terdiri dari Sekretaris Desa,

Kepala Bagian, Kasun dan Pembantu;

7. Sekretaris BPD adalah unsur staf bukan Pamong Desa yang bertugas

membantu kelancaran tugas-tugas BPD di bidang administrasi dan bidang

keuangan;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

156

8. Kedudukan keuangan adalah kedudukan keuangan Kepala Desa, pamong

dan Sekretaris BPD Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten

Lumajang;

9. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa

Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang mengikuti seluruh

warga Desa dan atau warga yang berkepentingan di Desa Karangbendo;

10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa

Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang yang

dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Desa dalam membiayai

kegiatan Pemerintahan Desa;

11. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah anggaran pendapatan dan

belanja desa Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang

yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum

Pemerintahan, pembangunan, pembinaan permasyarakatan Desa yang

dijabarkan dan di tuangkan dalam angka-angka rupiah, disatu bagian

mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan

dilain bagian mengandung perkiraan batas tertingi pengeluaran yang harus

dikeluarkan;

12. Tanah kas Desa adalah tanah-tanah milik Desa dan dikelola Desa yang

merupakan salah satu sumber pendapatan Desa;

13. Keputusan Desa karangbendo adalah keputusan yang di tetapkan oleh

Kepala Desa Karangbendo dalam melaksanakan Peraturan Desa

Karangbendo;

14. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Karangbendo dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Karangbendo;

15. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

16. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa

dan BPD.

17. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur

dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala

Desa yang menyangkut Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

157

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat

RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahunan yang

memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan

Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Desa

(SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan

rencana kerja;

19. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa

adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang

merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka

ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang

dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan

pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanaan langsung oleh

Pemerintahan Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat

Desa yang selanjutnya disingkat (LPM/LKMD adalah lembaga yang

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra

Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat;

21. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah

anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk

menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat

dan pembangunan partisipatif;

22. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang

meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan

kemajuan permasalahan yang dihadapi Desa.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

158

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

1. Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;

2. Dalam menyusum rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus

memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di

masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;

3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan

oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaituLPM/LKMD, LK,

PKK-Desa, KPM, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;

4. Setelah menerima rrancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa

melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala

Desa tentang perencanaan pembangunan Desa;

5. Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka

Pemerintahan Desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga

kemasyarakatan, tokoh agama;

6. Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas

RPJM-Desa;

7. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat

(4) dan ayat (5), maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna

yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPM/LKMD dan

lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan. persetujuan BPD atas

rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam

Peraturan Desa; dan

8. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

alam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJM-Desa, serta

memerintahkan Sekretaris Desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk

mengundangnya dalam lembaran Desa.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

159

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Pemerintah Desa Wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para

anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh

LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;

2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam

3. Perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

1. Hal-hal lain yang belum cukuup diatur dalam Peraturan RPJM-Desa ini

akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

2. Dengan di undangkannya Peraturan Desa tentang RPJM-Desa tahun

anggaran 2011-2015 maka akan mencabut dan menggugurkan Peraturan

Desa tentang RPJM-Desa tahun anggaran 2008-2013 yang telah disahkan

diundangkan sebelumnya dan gugur demi hukum.

Pasal 6

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat

diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam

lembaran Desa.

Ditetapkan di :Desa Karangbendo

Pada tanggal :7 januari 2011

KEPALA DESA KARANGBENDO

KARTO

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

160

BERITA ACARA

Nomor : 01 TAHUN 2011

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KARANGBENDO KECAMATAN TEKUNG

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD)

TAHUN ANGGARAN 2011-2015

Pada hari ini Jum;at tanggal tujuh bulan januari Tahun 2011, kami yang bertanda

tangan dibawah ini:

1. Karto : Kepala Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten

Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Desa Karangbendo yang beralamat di

Karangbendo selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA.

2. Syamsul Anam :Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo

Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaraatan

Desa Karangbendo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2011-2015 yang telah diajukan oleh

PIHAK PERTAMA, Dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana

tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

161

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan

RPJMD Tahun Anggaran 2011-2015 sebagaimana tertuang pada catatan yang

terlampir dalam berita acara ini;

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi

atas RPJMD Tahun Anggaran 2011-2015 selaras dengan penyesuaian dan

perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam berita

acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah

ditandatanganinya berita acara ini.

Karangbendo, 7 januari 2011

KEPALA DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KARTO SYAMSUL ANAM

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

162

Lampiran G.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2006

(Data tidak ditemukan)

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

163

G.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2007

(Data tidak ditemukan)

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

164

G.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2008

Nomor Uraian Jumlah Jumlah

1 2 3 4

PENDAPATAN DESA

1 Pendapatan Asli Desa

1.1 Hasil usaha Desa

1.1.1 Lumbung Desa

1.1.2 Badan Usaha Milik Desa

1.1.3 Lain-lain usaha Desa yang sah

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Desa

1.1.2.1 Tanah kas Desa 43.200.000 43.200.000

1.1.2.2 Pasar Desa

1.1.2.3 Pasar hewan Desa

1.1.2.4 Tambatan perahu Desa

1.1.2.5 Bangunan Desa

1.1.2.6 Pelelangan ikan yang dikelola

Desa

1.1.2.7 Lain-lain kekayaan milik Desa

1.1.3 Hasil swadaya dan partisipasi 12.000.000 12.000.000

Hasil gotong royong

Lain-lain pendapatan asli Desa

yang sah

23.418.000 23.418.000

1.1.5.1 Hasil penjualan kekayaan Desa

yang dipisahkan

1.1.5.2 Jasa giro (bunga giro)

1.1.5.3 Komisi/potongan dari

pengadaan/penjualan barang

dan jasa

1.1.5.4 Pendapatan dari angsuran/cicilan

penjualan

1.1.5.5 Legalisasi surat 3.100.000 3.100.000

1.2 Dana bagi hasil pajak

1.2.1 Bagi Hasil Pajak Daerah

Kabupaten

1.2.2 Bagi hasil PBB/Upah pungut

PBB

2.514.000 2.514.000

1.3 Bagi hasil retribusi

1.4 Dana Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah

1.4.1 Alokasi Dana Desa 127.800.000 127.800.000

1.5

Bantuan Keuangan Pemerintah,

Provinsi, Kabupaten dan Desa

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

165

1.5.1 Bantuan keuangan Pemerintah

1.5.2 Bantuan Pemerintah Provinsi

1.5.3 Bantuan Pemerintah

Kabupaten/seragam Limas

6.075.000

1.5.4

1.5.5

1.5.6

Bantuan Pemerintah Desa

Bantuan jalan poros Desa 350.000.000

21.000.000 Bantuan pemugaran rumah

gakin

1.5.7 Bantuan hanor Limas 2.430.000

1.6 Hibah

1.6.1 Hibah Pemerintah

1.6.2 Hibah Pemerintah Provinsi

1.6.3 Hibah Pemerintah Kabupaten 169.500.000 169.500.000

1.6.4 Hibah dari lembaga/organisasi

swasta

1.6.5 Hibah dari kelompok

masyarakat/perorangan

1.7 Sumbangan pihak ketiga

1.7.1 Sumbangan

1.7.2 Hadiah

1.7.3 Donatur

1.8 Lain-lain Pendapatan Desa

1.8.1 Penerimaan Dana Darurat

Jumlah Pendapatan 381.532.000 761.037.000

2 BELANJA DESA

2.1 Belanja langsung

2.1.1 Belanja pegawai

2.1.1.1 Honorarium Tim/Panitia atas

pelaksanaan kegiatan

8.605.000 8.814.000

2.1.1.2 Upah kerja non perangkat dan

honor limas

2.1.1.3 Honor tenaga pendamping Desa 6.000.000 6.000.000

2.1.2 Belanja barang dan jasa

2.1.2.1 Belanja barang pakai habis 1.765.000 3.365.000

62.272.326 2.1.2.2 Belanja bahan/material 53.851.326

2.1.2.3 Belanja jasa kantor 43.561.674 41.561.674

2.1.2.4 Belanja perawatan kendaraan

bermotor

1.800.000 1.800.000

2.1.2.5 Belanja cetak dan pengadaan 320.000 620.000

2.1.2.6 Belanja sewa gedung/bangunan

2.1.2.7 Belanja komponen listrik dan

elektronik

1.670.000 1.714.000

2.1.2.8 Belanja sewa

peralatan/perlengkapan kantor

2.1.2.9 Penyediaan makanan dan

minuman

7.700.000 7.700.000

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

166

2.1.2.10 Belanja pakaian dinas

2.1.2.11 Belanja perjalanan dinas 2.100.000 2.595.000

2.1.2.12 Belanja rapat koordinasi

2.1.2.13 Belanja perbaikan kantor Desa

2.1.3 Belanja modal

2.1.3.1 Belanja modal tanah

2.1.3.2 Belanja modal peralatan dan

mesin

3.185.000 5.405.000

2.1.3.3 Belanja modal gedung dan

bangunan

21.000.000

2.1.3.4 Belanja modal irigasi dan

jaringan

350.000.000

2.1.3.5 Belanja modal alat komunikasi 2.400.000 2.400.000

2 Belanja tidak langsung

2.1 Belanja pegawai

2.1.1 Penghasilan tetap Kepala Desa

dan Perangkat Desa

96.000.000 96.000.000

2.1.2 Tunjangan lainya aparat Desa 45.714.000 45.714.000

2.1.3 Tunjangan Ketua dan anggota

BPD

13.800.000 11.400.000

2.2 Belanja hibah

2.3 Belanja bantuan social 89.060.000 94.321.000

2.4 Belanja bantuan

subsidi/keuangan

10.000.000

2.5 Belanja tidak terduga

Jumlah belanja 387.532.000 767.037.000

Surplus / (Defisit) 6.000.000 6.000.000

3 PEMBIAYAAN DESA

3.1 Penerimaan pembiayaan

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya (SILPA)

6.158.000 6.158.000

3.1.2 Pencairan dana cadangan

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Desa

yang dipisahkan

Jumlah penerimaan pembiayaan 6.158.000 6.158.000

3.2 Pengeluaran pembiayaan

3.2.1 Pembentukan dana cadangan

3.2.2 Penyertaan modal (investasi)

Pemerintah Desa

3.2.3 Pembayaran utang

3.2.4 Penguatan kelembagaan LKMD

3.2.5 PHBI

3.2.6 Belanja bantuan Pemuda dan

olahraga

3.2.7 Penjaringan Perangkat Desa

3.2.8 Jumlah pengeluaran 6.000.000 6.000.000

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

167

pembiayaan

3.2.9 Pembiayaan netto

Sisa lebih pembiayaan anggaran

Tahun berkenaan (SILPA)

158.000 158.000

Karangbendo, 4 April 2008

KEPALA DESA KARANGBENDO

KARTO

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

168

G.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2009

Nomor Uraian Jumlah Jumlah

1 2 3 4

1. PENDAPATAN DESA

1.1 Pendapatan Asli Desa 67. 227.000 67. 227.000

1.1.1 Hasil usaha Desa

1.1.1.1 Lumbung Desa

1.1.1.2 Badan Usaha Milik Desa

1.1.1.3 Lain-lain usaha Desa yang sah

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Desa

43.200.000 43.200.000

1.1.2.1 Tanah kas Desa

1.1.2.2 Pasar Desa

1.1.2.3 Pasar hewan Desa

1.1.2.4 Tambatan perahu Desa

1.1.2.5 Bangunan Desa

1.1.2.6 Pelelangan ikan yang dikelola

Desa

1.1.2.7 Lain-lain kekayaan milik Desa

1.1.3 Hasil swadaya dan partisipasi 20. 427.000 20. 427.000

1.1.4 Hasil gotong royong

1.1.5 Lain-lain pendapatan asli Desa

yang sah

3.600.000 3.600.000

1.1.5.1 Hasil penjualan kekayaan Desa

yang dipisahkan

1.1.5.2 Jasa giro (bunga giro)

1.1.5.3 Komisi/potongan dari

pengadaan/penjualan barang

dan jasa

1.1.5.4 Pendapatan denda atas

keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan

1.1.5.5 Fasilitas sosial dan fasilitas

umum

1.1.5.6 Pendapatan dari

angsuran/cicilan penjualan

1.1.5.7 Legalisasi surat

1.2 Dana bagi hasil pajak

1.2.1 Bagi Hasil Pajak Daerah

Kabupaten

2.552.000 2.552.000

1.2.2 Bagi hasil PBB/Upah pungut

PBB

1.3 Bagi hasil retribusi

1.4 Dana Perimbangan Keuangan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

169

Pusat dan Daerah

1.4.1 Alokasi Dana Desa 135.300.000 135.300.000

1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah,

Provinsi, Kabupaten dan Desa

1.5.1 Bantuan keuangan Pemerintah 116.600.000 140.000.000

1.5.2 Bantuan Pemerintah Provinsi

1.5.3 Bantuan Pemerintah

Kabupaten/seragam Limas

1.5.4 Bantuan Pemerintah Desa

1.6 Hibah

1.6.1 Hibah Pemerintah

1.6.2 Hibah Pemerintah Provinsi

1.6.3 Hibah Pemerintah Kabupaten

1.6.4 Hibah dari lembaga/organisasi

swasta

1.6.5 Hibah dari kelompok

masyarakat/perorangan

1.7 Sumbangan pihak ketiga

1.7.1 Sumbangan

1.7.2 Hadiah

1.7.3 Donatur

1.8 Lain-lain Pendapatan Desa

1.8.1 Penerimaan Dana Darurat

Jumlah Pendapatan 388.906.000 412.306.000

2 BELANJA DESA

2.1 Belanja langsung

2.1.1 Belanja pegawai 19.525.000 50.527.000

2.1.1.1 Honorarium Tim/Panitia atas

pelaksanaan kegiatan

2.1.1.2 Upah kerja non perangkat dan

honor limas

2.1.1.3 Honor tenaga pendamping

Desa

2.1.2 Belanja barang dan jasa 103.464.000 80.794.000

2.1.2.1 Belanja barang pakai habis

2.1.2.2 Belanja bahan material

2.1.2.3 Belanja jasa kantor

2.1.2.4 Belanja perawatan kendaraan

bermotor

2.1.2.5 Belanja cetak dan pengadaan

2.1.2.6 Belanja sewa gedung/bangunan

2.1.2.7 Belanja komponen listrik dan

elektronik

2.1.2.8 Belanja sewa

peralatan/perlengkapan kantor

2.1.2.9 Penyediaan makanan dan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

170

minuman

2.1.2.10 Belanja pakaian dinas

2.1.2.11 Belanja perjalanan dinas

2.1.2.12 Belanja rapat koordinasi

2.1.2.13 Belanja perbaikan kantor Desa

2.1.3 Belanja modal 11.050.000

2.1.3.1 Belanja modal tanah

2.1.3.2 Belanja modal peralatan dan

mesin

2.1.3.3 Belanja modal gedung dan

bangunan

2.1.3.4 Belanja modal irigasi dan

jaringan

2.1.3.5 Belanja modal alat komunikasi

2.2 Belanja tidak langsung

2.2.1 Belanja pegawai 96.000.000 91.800.000

2.2.1.1 Penghasilan tetap Kepala Desa

dan Perangkat Desa

2.2.1.2 Tunjangan lainya aparat Desa 44.640.000 43.200.000

2.2.1.3 Tunjangan Ketua dan anggota

BPD

14.100.000 13.800.000

2.2.2 Belanja hibah

2.2.3 Belanja bantuan social

2.2.4 Belanja subsidi/ bantuan

keuangan

28.200.000 41.200.000

2.2.5 Belanja tidak terduga

Pengembalian kelebihan

penerimaan tahun sebelumnya

Jumlah belanja 316.979.000 327.621.000

Surplus / (Defisit) 10.642.000 10.642.000

3. PEMBIAYAAN DESA

3.1 Penerimaan pembiayaan

3.1.1 Sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya

873.240 873.240

3.1.2 Pencairan dana cadangan

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Desa

yang dipisahkan

3.1.4 Jumlah penerimaan

pembiayaan

873.240 873.240

3.2 Pengeluaran pembiayaan

3.2.1 Pembentukan dana cadangan

3.2.2 Penyertaan modal (investasi)

Pemerintah Desa

3.2.3 Pembayaran utang 300.000 873.236

Jumlah pengeluaran

pembiayaan

300.000 873.236

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

171

Pembiayaan netto 873.236

4 Sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan

(SILPA)

573.000

Ditetapkan di Karangbendo

Pada tanggal 25 Oktober 2009

KEPALA DESA KARANGBENDO

KARTO

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

172

G.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2010

Nomor Uraian Jumlah

2

PENDAPATAN DESA

1.1 Pendapatan asli Desa

1.1.1 Hasil usaha Desa

1.1.1.1 Lumbung Desa

1.1.1.2 Badan Usaha Milik Desa

1.1.1.3 Lain-lain usaha Desa yang sah

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa

1.1.2.1 Tanah kas Desa 43.200.000

1.1.2.2 Pasar Desa

1.1.2.3 Pasar hewan Desa

1.1.2.4 Tambatan perahu Desa

1.1.2.5 Bangunan Desa

1.1.2.6 Pelelangan ikan yang dikelola Desa

1.1.2.7 Lain-lain kekayaan milik Desa

1.1.3 Hasil swadaya dan partisipasi

1.1.4 Hasil gotong royong

1.1.5 Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah

1.1.5.1 Hasil penjualan kekayaan Desa yang

dipisahkan

1.1.5.2 Jasa giro (bunga giro)

1.1.5.3 Komisi/potongan dari pengadaan/penjualan

barang dan jasa

1.1.5.4 Pendapatan denda atas keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan

1.1.5.5 Fasilitas sosial dan fasilitas umum

1.1.5.6 Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

1.1.5.7 Legalisasi surat 3.600.000

1.2 Dana bagi hasil pajak

1.2.1 Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten

1.2.2 Bagi hasil PBB/Upah pungut PBB 3.524.591

1.3 Bagi hasil retribusi

1.4 Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah

1.4.1 Alokasi Dana Desa 294.300.000

1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi,

Kabupaten dan Desa

1.5.1 Bantuan keuangan Pemerintah

1.5.2 Bantuan Pemerintah Provinsi 60.000.000

1.5.3 Bantuan Pemerintah Kabupaten/seragam

Limas

1.5.4 Bantuan Pemerintah Desa

1.6 Hibah

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

173

1.6.1 Hibah Pemerintah

1.6.2 Hibah Pemerintah Provinsi

1.6.3 Hibah Pemerintah Kabupaten

1.6.4 Hibah dari lembaga/organisasi swasta

1.6.5 Hibah dari kelompok masyarakat perorangan

1.7 Sumbangan pihak ketiga

1.7.1 Sumbangan

1.7.2 Hadiah

1.7.3 Donator

1.8 Lain-lain pendapatan Desa

1.8.1 Penerimaan dana darurat

Jumlah pendapatan 432.074.591

2. BELANJA DESA

2.1 Belanja pegawai

2.1.1 Honorarium tim/Panitia atas pelaksanaan

kegiatan

9.820.000

2.1.1.1 Upah kerja non perangkat 1.200.000

2.1.1.2 Honor tenaga pendamping Desa 7.800.000

2.1.2 Belanja barang dan jasa

2.1.2.1 Belanja barang pakai habis 6.380.000

2.1.2.2 Belanja bahan/material 69.568.000

2.1.2.3 Belanja jasa kantor 1.140.000

2.1.2.4 Belanja perawatan kendaraan bermotor 930.000

2.1.2.5 Belanja cetak dan penggandaan 1.050.000

2.1.2.6 Belanja sewa gedung/bangunan

2.1.2.7 Belanja komponen listrik dan elektronik

2.1.2.8 Belanja sewa peralatan/perlengkapan kantor 900.000

2.1.2.9 Penyediaan makanan dan minuman 7.600.000

2.1.2.10 Belanja pakaian dinas

2.1.2.11 Belanja perjalanan dinas 800.000

2.1.2.12 Belanja pemeliharaan peralatan kantor

2.1.2.13 Upah/ongkos kerja 17.002.000

2.1.3 Belanja modal

2.1.3.1 Belnja modal tanah

2.1.3.2 Belanja modal peralatan dan mesin 3.060.000

2.1.3.3 Belanja modal gedung dan bangunan 700.000

2.1.3.4 Belanja modal irigasi dan jaringan

2.1.3.5 Belanja modal alat komunikasi

2.2 Belanja tidak langsung

2.2.1 Belanja pegawai

2.2.1.1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat

Desa

96.000.000

2.2.1.2 Tunjangan lainnya aparat Desa 43.200.000

2.2.1.3 Tunjangan Ketua dan anggota BPD 14.000.000

2.2.2 Belanja hibah 16.653.591

2.2.3 Belanja bantuan sosial 12.000.000

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

174

2.2.4 Belanja Subsidi/keuangan 62.700.000

2.2.5 Belanja bantuan Provinsi 60.000.000

Jumlah belanja 432.503.591

Surplus/(Defisit) (429.000)

3. PEMBIAYAAN DESA

3.1 Penerimaan pembiayaan

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya (SiLPA)

429.225

3.1.2 Pencairan dana cadangan

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Desa yang

dipisahkan

3.1.4 Penerimaan Pinjaman

Jumlah penerimaan pembiayaan 429.225

3.2 Pengeluaran pembiayaan

3.2.1 Pembentukan dana cadangan

3.2.2 Penyertaan modal (investasi) pemerintah

Desa

3.2.3 Pembayaran utang

Jumlah pengeluaran pembiayaan 429.000

Pembiayaan netto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan (SilPA)

225

Karangbendo, 2010

KEPALA DESA KARANGBENDO

KARTO

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

175

G.6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2011

Nomor Uraian Jumlah Jumlah

1 2 3 4

1 PENDAPATAN DESA

1.1 Pendapatan asli Desa

1.1.1 Hasil usaha Desa

1.1.1.1 Lumbung Desa

1.1.1.2 Badan Usaha Milik Desa

1.1.1.3 Lain-lain usaha Desa yang sah

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Desa

1.1.2.1 Tanah kas Desa 43.000.000 43.000.000

1.1.2.2 Pasar Desa

1.1.2.3 Pasar hewan Desa

1.1.2.4 Tambatan perahu Desa

1.1.2.5 Bangunan Desa

1.1.2.6 Pelelangan ikan yang dikelola

Desa

1.1.2.7 Lain-lain kekayaan milik Desa

1.1.3 Hasil swadaya dan partisipasi 10.000.000 10.000.000

1.1.4 Hasil gotong royong

1.1.5 Lain-lain pendapatan asli Desa

yang sah

1.1.5.1 Hasil penjualan kekayaan Desa

yang dipisahkan

1.1.5.2 Jasa giro (bunga giro)

1.1.5.3 Komisi/potongan dari

pengadaan/penjualan

barang/jasa

1.1.5.4 Pendapatan denda atas

keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan

1.1.5.5 Fasilitas sosial dan fasilitas

umum

1.1.5.6 Pendapatan dari

angsuran/cicilan penjualan

1.1.5.7 Legalisasi surat 3.600.000 3.600.000

1.2 Dana perimbangan

1.2.1 Bagi Hasil Pajak Daerah

Kabupaten

1.2.2 Bagi hasil PBB/Upah pungut

PBB

3.965.165 3.965.165

1.2.3 Dana Perimbangan Keuangan

Pusat dan Provinsi yang

diterima oleh Kabupaten/Kota

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

176

1.2.4 Alokasi Dana Desa 294.300.000 294.300.000

1.3 Bantuan lain-lain pendapatan

Desa yang sah

1.3.1.1 Bantuan keuangan Pemerintah

1.3.1.2 Bantuan Pemerintah Provinsi

1.3.1.3 Bantuan Pemerintah Kabupaten

1.3.1.4 Bantuan Pemerintah Desa

1.3.2 Hibah

1.3.2.1 Hibah Pemerintah

1.3.2.2 Hibah Pemerintah Provinsi

1.3.2.3 Hibah Pemerintah Kabupaten

1.3.2.4 Hibah dari lembaga/organisasi

swasta

1.3.2.5 Hibah dari kelompok

masyarakat/perorangan

1.3.3 Sumbangan pihak ketiga

1.3.3.1 Sumbangan

1.3.3.2 Hadiah

1.3.3.3 Donator

1.3.4 Lain-lain Pendapatan Desa

1.3.4.1 Penerimaan Dana Darurat

Jumlah pendapatan 355.065.165 355.065.165

2. BELANJA DESA

2.1 Belanja tidak langsung

2.1.1 Belanja pegawai/penghasilan

Tetap

2.1.1.1 Gaji dan tunjangan 96.000.000 96.000.000

2.1.1.2 Tunjangan lain 47.165.165 57.300.000

2.1.2 Tambahan penghasilan aparat

Desa

2.1.3 Belanja operasional Kepala

Desa

2.1.4 Belanja subsidi

2.1.5 Belanja hibbah 5.400.000 5.400.000

2.1.6 Belanja bantuan sosial 4.935.000 4.935.000

2.1.7 Belanja bantuan keuangan 62.700.000 62.700.000

2.1.8 Belanja tidak terduga

2.2 Belanja langsung

2.2.1 Belanja pegawai

2.2.1.1 Honorarium tim/panitia atas

pelaksanaan kegiatan

24.420.000 14.259.165

2.2.1.2 Upah kerja non perangkat 10.817.000

2.2.1.3 Honor tenaga pendamping 7.800.000 7.800.000

2.2.2 Belanja barang dan jasa

2.2.2.1 Belanja barang pakai habis 6.782.000 6.940.000

2.2.2.2 Belanja bahan/material 69.362.000 70.021.000

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

177

2.2.2.3 Belanja jasa kantor/listrik 15.420.000 1.176.000

2.2.2.4 Belanja perawatan kendaraan

bermotor

1.000.000 1.000.000

2.2.2.5 Belanja cetak dan penggandaan 946.000 900.000

2.2.2.6 Belanja sewa

rumah/gedung/gedung parker

2.2.2.7 Belanja sewa sarana mobilitas

2.2.2.8 Belanja sewa alat berat

2.2.2.9 Belanja sewa

perlengkapan/peralatan kantor

818.000

2.2.2.10 Belanja makanan dan minuman 7.710.000 7.800.000

2.2.2.11 Belanja pakaian dinas dan

atributnya

2.875.000 2.875.000

2.2.2.12 Belanja pakaian kerja

2.2.2.13 Belanja khusus dan hari-hari

tertentu

2.2.2.14 Belanja perjalanan dinas 800.000 800.000

2.2.3 Belanja modal

2.2.3.1 Belanja modal tanah

2.2.3.2 Belanja modal peralatan dan

mesin

2.2.3.3 Belanja modal gedung dan

bangunan

2.050.000

2.2.3.4 Belanja modal jalan

2.2.3.5 Belanja modal irigasi dan

jaringan

2.2.3.6 Belanja modal asset tetap

lainnya

2.2.3.7 Belanja kursi 1.750.000 1.750.000

Jumlah belanja 355.065.165 355.341.165

Surplus/ (defisit)

3. PEMBIAYAAN DESA

3.1 Penerimaan pembiayaan

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya

(SilPA)

278.555 278.555

3.1.2 Pencairan dana cadangan

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Desa

yang dipisahkan

3.1.4 Penerimaan pinjaman

Jumlah penerimaan

pembiayaan

278.555 278.555

3.2 Pengeluaran pembiayaan

3.2.1 Pembentukan dana cadangan

3.2.2 Penyertaan modal (investasi)

Pemerintah Desa

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

178

3.2.3 Pembayaran utang 276.000

Jumlah pengeluaran

pembiayaan

276.000

Pembiayaan netto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan

(SilPA)

278.555 2.555

KARANGBENDO, 22 September 2011

KEPALA DESA KARANGBENDO

KARTO

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

179

G.7 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2012

Nomor Uraian Jumlah

1 2 3

1. PENDAPATAN DESA

1.1 Pendapatan asli Desa

1.1.1 Hasil usaha Desa

1.1.1.1 Lumbung Desa

1.1.1.2 Badan Usaha Milik Desa

1.1.1.3 Lain-lain usaha Desa yang sah

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 43.200.000

1.1.2.1 Tanah kas Desa

1.1.2.2 Pasar Desa

1.1.2.3 Pasar hewan Desa

1.1.2.4 Tambatan perahu Desa

1.1.2.5 Bangunan Desa

1.1.2.6 Pelelangan ikan yang dikelola Desa

1.1.2.7 Lain-lain kekayaan milik Desa

1.1.3 Hasil swadaya dan partisipasi 9.500.000

1.1.4 Hasil gotong royong

1.1.5 Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah

1.1.5.1 Hasil penjualan kekayaan Desa yang

dipisahkan

1.1.5.2 Jasa giro (bunga giro)

1.1.5.3 Komisi/potongan dari pengadaan/penjualan

barang/jasa

1.1.5.4 Pendapatan denda atas keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan

1.1.5.5 Fasilitas sosial dan fasilitas umum

1.1.5.6 Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

1.1.5.7 Legalisasi surat 3.700.000

1.2 Dana perimbangan

1.2.1 Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten

1.2.2 Bagi hasil PBB/Upah pungut PBB 3.965.165

1.2.3 Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan

Provinsi yang diterima oleh Kabupaten/Kota

1.2.4 Alokasi Dana Desa

1.3 Bantuan lain-lain pendapatan Desa yang sah 294.300.000

1.3.1.1 Bantuan keuangan Pemerintah

1.3.1.2 Bantuan Pemerintah Provinsi

1.3.1.3 Bantuan Pemerintah Kabupaten

1.3.1.4 Bantuan Pemerintah Desa

1.3.2 Hibah

1.3.2.1 Hibah Pemerintah

1.3.2.2 Hibah Pemerintah Provinsi

1.3.2.3 Hibah Pemerintah Kabupaten

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

180

1.3.2.4 Hibah dari lembaga/organisasi swasta

1.3.2.5 Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan

1.3.3 Sumbangan pihak ketiga

1.3.3.1 Sumbangan

1.3.3.2 Hadiah

1.3.3.3 Donatur

1.3.4 Lain-lain Pendapatan Desa

1.3.4.1 Penerimaan Dana Darurat

1.3.4.2 Jumlah pendapatan 354.665.165

2 Belanja Desa

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja pegawai

2.1.2 Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat

Desa

96.000.000

2.1.3 Belanja operasional Kepala Desa 43.200.000

2.1.4 Tunjangan ketua dan anggota BPD 14.400.000

2.1.5 Belanja bantuan subsidi/keuangan 62.700.000

2.1.6 Belanja hibah 5.400.000

2.1.7 Belanja bantuan social 11.475.000

2.1.8 Belanja tidak terduga

2.2 Belanja langsung

2.2.1 Belanja pegawai

2.2.1.1 Honorarium Tim/Panitia atas pelaksanaan

kegiatan

15.725.165

2.2.1.2 Upah kerja non perangkat 15.865.000

2.2.1.3 Honor tenaga pendamping Desa 7.800.000

2.2.2 Belanja barang dan jasa

2.2.2.1 Belanja barang pakai habis 6.340.000

2.2.2.2 Belanja bahan/material 57.600.000

2.2.2.3 Belanja jasa kantor

2.2.2.4 Belanja perawatan kendaraan bermotor 900.000

2.2.2.5 Belanja cetak dan penggandaan 900.000

2.2.2.6 Belanja sewa gedung/bangunan

2.2.2.7 Belanja komponen listrik dan elektronik 1.200.000

2.2.2.8 Belanja sewa dan perlengkapan kantor 1.000.000

2.2.2.9 Penyediaan makanan dan minuman 7.110.000

2.2.2.10 Belanja pakaian dinas/pakaian olahraga 2.400.000

2.2.2.11 Belanja perjalanan dinas 800.000

2.2.2.12 Belanja pemeliharaan peralatan kantor

2.2.2.13 Belanja operasional BPD 800.000

2.2.3 Belanja modal

2.2.3.1 Belanja modal tanah

2.2.3.2 Belanja modal peralatan dan mesin 3.050.000

2.2.3.3 Belanja modal gedung dan bangunan

2.2.3.4 Belanja modal irigasi dan jaringan

2.2.3.5 Belanja modal kursi

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

181

Jumlah belanja 268.265.165

Surplus/Defisit

3 PEMBIAYAAN DESA

3.1 Penerimaan pembiayaan

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya (SiLPA)

288.625

3.1.2 Pencairan dana cadangan

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Desa yang

dipisahkan

3.1.4 Penerimaan pinjaman

Jumlah penerimaan pembiayaan 288.625

3.2 Pengeluaran pembiayaan

3.2.1 Pembentukan dana cadangan

3.2.2 Penyertaan modal (investasi) Pemerintah

Desa

3.2.3 Pembayaran utang

Jumlah penerimaan pembiayaan

Pembiayaan netto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan (SiLPA)

288.625

KARANGBENDO, 17 Januari 2012

KEPALA DESA KARANGBENDO

KARTO

G.8 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2013

Nomor Uraian Jumlah

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

182

1 2 3

1. PENDAPATAN DESA

1.1 Pendapatan asli Desa

1.1.1 Hasil usaha Desa

1.1.1.1 Lumbung Desa

1.1.1.2 Badan Usaha Milik Desa

1.1.1.3 Lain-lain usaha Desa yang sah

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa

1.1.2.1 Tanah kas Desa 43.200.000

1.1.2.2 Pasar Desa

1.1.2.3 Pasar hewan Desa

1.1.2.4 Tambatan perahu Desa

1.1.2.5 Bangunan Desa

1.1.2.6 Pelelangan ikan yang dikelola Desa

1.1.2.7 Lain-lain kekayaan milik Desa

1.1.3 Hasil swadaya dan partisipasi 10.000.000

1.1.4 Hasil gotong royong

1.1.5 Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah

1.1.5.1 Hasil penjualan kekayaan Desa yang

dipisahkan

1.1.5.2 Jasa giro (bunga giro)

1.1.5.2 Komisi/potongan dari pengadaan/penjualan

barang/jasa

1.1.5.2 Pendapatan denda atas keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan

1.1.5.2 Fasilitas sosial dan fasilitas umum

1.1.5.2 Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

1.1.5.2 Legalisasi surat 3.600.000

1.2 Dana perimbangan

1.2.1 Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten

1.2.2 Bagi hasil PBB/Upah pungut PBB 3.965.165

1.2.3 Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan

Provinsi yang diterima oleh Kabupaten/Kota

1.2.4 Alokasi Dana Desa 162.000.000

1.3 Bantuan lain-lain pendapatan Desa yang sah

1.3.1.1 Bantuan keuangan Pemerintah

1.3.1.2 Bantuan Pemerintah Provinsi

1.3.1.3 Bantuan Pemerintah Kabupaten

1.3.1.4 Bantuan Pemerintah Desa

1.3.2 Hibah

1.3.2.1 Hibah pemerintah

1.3.2.2 Hibah pemerintah provinsi

1.3.2.3 Hibah pemerintah kabupaten

1.3.2.4 Hibah dari lembaga/organisasi swasta

1.3.2.5 Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan

1.3.3 Sumbangan pihak ketiga

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

183

1.3.3.1 Sumbangan

1.3.3.2 Hadiah

1.3.3.3 Donatur

1.3.4 Lain-lain Pendapatan Desa

1.3.4.1 Penerimaan Dana Darurat

Jumlah pendapatan 358.065.165

2 Belanja Desa

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja pegawai 3.425.000

2.1.2 Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat

Desa

99.000.000

2.1.3 Belanja operasional Kepala Desa 43.200.000

2.1.4 Tunjangan ketua dan anggota BPD 14.400.000

2.1.5 Belanja bantuan subsidi/keuangan 7.500.000

2.1.6 Belanja hibah 64.565.165

2.1.7 Belanja bantuan social 4.500.000

2.1.8 Belanja tidak terduga

2.2 Belanja langsung

2.2.1 Belanja pegawai

2.2.1.1 Honorarium Tim/Panitia atas pelaksanaan

kegiatan

11.280.000

2.2.1.2 Upah kerja non perangkat 20.570.000

2.2.1.3 Honor tenaga pendamping Desa 7.800.000

2.2.2 Belanja barang dan jasa

2.2.2.1 Belanja barang pakai habis 7.200.000

2.2.2.2 Belanja bahan/material 50.825.000

2.2.2.3 Belanja jasa kantor

2.2.2.4 Belanja perawatan kendaraan bermotor 870.000

2.2.2.5 Belanja cetak dan penggandaan 450.000

2.2.2.6 Belanja sewa gedung/bangunan

2.2.2.7 Belanja komponen listrik dan elektronik 2.400.000

2.2.2.8 Belanja sewa dan perlengkapan kantor

2.2.2.9 Penyediaan makanan dan minuman 7.350.000

2.2.2.10 Belanja pakaian dinas/pakaian olahraga 2.695.000

2.2.2.11 Belanja perjalanan dinas 480.000

2.2.2.12 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 1.100.000

2.2.2.13 Belanja operasional BPD 900.000

2.2.3 Belanja modal

2.2.3.1 Belanja modal tanah

2.2.3.2 Belanja modal peralatan dan mesin 6.775.000

2.2.3.3 Belanja modal gedung dan bangunan 800.000

2.2.3.4 Belanja modal irigasi dan jaringan

2.2.3.5 Belanja modal kursi

Jumlah belanja 358.065.165

Surplus/(defisit)

3 PEMBIAYAAN DESA

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

184

3.1

Penerimaan pembiayaan

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya (SiLPA)

3.534.705

3.1.2 Pencairan dana cadangan

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Desa yang

dipisahkan

3.1.4 Penerimaan pinjaman

Jumlah penerimaan pembiayaan 3.534.705

3.2 Pengeluaran pembiayaan

3.2.1 Pembentukan dana cadangan

3.2.2 Penyertaan modal (investasi) Pemerintah

Desa

3.2.3 Pembayaran utang

Jumlah penerimaan pembiayaan

Pembiayaan netto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan (SiLPA)

3.534.000

KARANGBENDO, 18 Maret 2013

KEPALA DESA KARANGBENDO

KARTO

G.9 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2014

Nomor Uraian Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan

1 2 3 4

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

185

1. PENDAPATAN DESA

1.1 Pendapatan asli Desa

1.1.1 Hasil usaha Desa

1.1.1.1 Lumbung Desa

1.1.1.2 Badan Usaha Milik Desa

1.1.1.3 Lain-lain usaha Desa yang sah

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Desa

1.1.2.1 Tanah kas Desa 43.200.000 43.200.000

1.1.2.2 Pasar Desa

1.1.2.3 Pasar hewan Desa

1.1.2.4 Tambatan perahu Desa

1.1.2.5 Bangunan Desa

1.1.2.6 Pelelangan ikan yang dikelola

Desa

1.1.2.7 Lain-lain kekayaan milik Desa

1.1.1.3 Hasil swadaya dan partisipasi 8.000.000 8.000.000

1.1.1.4 Hasil gotong royong

1.1.5 Lain-lain pendapatan asli Desa

yang sah

1.1.5.1 Hasil penjualan kekayaan Desa

yang dipisahkan

1.1.5.2 Jasa giro (bunga giro)

1.1.5.3 Komisi/potongan dari

pengadaan/penjualan

barang/jasa

1.1.5.4 Pendapatan denda atas

keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan

1.1.5.5 Fasilitas sosial dan fasilitas

umum

1.1.5.6 Pendapatan dari

angsuran/cicilan penjualan

1.1.5.7 Legalisasi surat 3.600.000 3.600.000

1.2 Dana bagi hasil pajak

1.2.1 Bagi hasil pajak Daerah

Kabupaten

1.2.2 Bagi hasil PBB/Upah pungut

PBB

3.669.482 3.669.482

1.3 Bagi hasil retribusi

1.4 Dana Perimbangan Keuangan

Pusat dan Provinsi yang

diterima oleh Kabupaten/Kota

1.4.1 Alokasi Dana Desa 14.830.000 148.830.000

1.5 Bantuan keuangan Pemerintah,

Provinsi, Kabupaten dan Desa

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

186

1.5.1 Bantuan keuangan Pemerintah

1.5.2 Bantuan Pemerintah Provinsi

1.5.3 Bantuan Pemerintah Kabupaten 193.200.000 110.400.000

1.5.4 Bantuan Pemerintah Desa

1.6 Hibah

1.6.1 Hibah Pemerintah

1.6.2 Hibah Pemerintah Provinsi

1.6.3 Hibah Pemerintah Kabupaten 65.000.000

1.7 Sumbahngan pihak ketiga

1.7.1 Sumbangan

1.7.2 Hadiah

1.7.3 Donator

1.8 Lain-lain Pendapatan Desa

1.8.1 Penerimaan dana darurat

Jumlah Pendapatan 400.499.482 400.499.482

2 BELANJA DESA

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja Pegawai

2.1.2 Penghasilan tetap Kepala Desa

dan Perangkat Desa

102.000.000 102.000.000

2.1.3 Belanja operasional Kepala

Desa

43.200.000 43.200.000

2.1.4 Tunjangan ketua dan anggota

BPD

17.700.000 17.700.000

2.1.5 Belanja bantuan

subsidi/keuangan

90.300.000 90.300.000

2.1.6 Belanja hibah 5.760.000 5.760.000

2.1.7 Belanja bantuan sosial 8.921.000 8.921.000

2 Belanja langsung

2.1 Belanja pegawai

2.1.1 Honorarium Tim/Panitia atas

pelaksanaan kegiatan

9.360.000 8.460.000

2.1.2

Upah kerja non perangkat 25.169.482 27.319.482

2.1.3 Honor tenaga pendamping

Desa

8.400.000 8.400.000

2.2 Belanja barang dan jasa

2.2.1 Belanja barang pakai habis 6.282.000 7.842.000

2.2.2 Belanja bahan/material 67.280.000 132.311.000

2.2.3 Belanja jasa kantor

2.2.4 Belanja perawatan kendaraan

bermotor

890.000 890.000

2.2.5 Belanja cetak dan penggandaan 627.000 627.000

2.2.6 Belanja sewa gedung/bangunan

2.2.7 Belanja komponen listrik dan

elektronik

1.200.000 1.200.000

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

187

2.2.8 Belanja sewa dan perlengkapan

kantor

2.2.9 Penyediaan makanan dan

minuman

7.350.000 7.350.000

2.2.10 Belanja pakaian dinas/pakaian

olahraga

2.2.11 Belanja perjalanan dinas 1.500.000 1.500.000

2.2.12 Belanja pemeliharaan peralatan

kantor

800.000 1.640.000

2.2.13 Belanja operasional BPD 1.500.000

2.3 Belanja modal

2.3.1 Belanja modal tanah

2.3.2 Belanja modal peralatan dan

mesin

1.000.000 1.000.000

2.3.3 Belanja modal gedung dan

bangunan

720.000

2.3.4 Belanja modal irigasi dan

jaringan

Jumlah belanja 400.499.482 382.699.482

Surplus/(Defisit)

3 PEMBIAYAAN DESA

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya

(SiLPA)

176.727 176.727

3.1.2 Pencairan dana cadangan

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Desa

yang dipisahkan

Jumlah penerimaan

pembiayaan

176.727 176.727

3.2 Pengeluaran pembiayaan

3.2.1 Pembentukan dana cadangan

3.2.2 Penyertaan modal (investasi)

Pemerintah Desa

3.2.3 Pembayaran utang

Jumlah pengeluaran

pembiayaan

Pembiayaan netto

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan

(SiLPA)

176.727 176.727

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

188

KARANGBENDO, 18 Maret 2014

KEPALA DESA KARANGBENDO

RIKA MUSTIKAWATI SUSILO

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

189

G. 10 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2015

Kode

Rekening

Uraian Anggaran

(Rp.)

Keterangan

1 PENDAPATAN DESA 896.931.187

1 01 1 Hasil Tanah Kas Desa (TKD)

1 Hasil Tanah Kas Desa (TKD

*Tanah Kas Desa

1 01 3 Membangun dengan kekuatan

sendiri yang melibatkan peran serta

masyarakat berupa tangan dan

barang yang dinilai dengan uang

1 Membangun dengan kekuatan

sendiri yang melibatkan peran

serta masyarakat berupa tangan

dan barang yang dinilai dengan

uang

*Swadaya, partisipasi dan gotong

royong

1 04 4 Hasil Pungutan Desa

1 Hasil Pungutan Desa

*Hasil Pungutan Desa

1 02 1 Transfer 896.931.187

Dana Desa (DD) 107.397.524

1 Dana Desa 107.397.524 Dana Desa

* Transfer Dana Desa (APBN) 107.397.524 Dana Desa

1 02 2 Bagian dari Hasil Pajak Daerah

Kabupaten/Kota

2.816.283

1 Bagian dari Hasil Pajak Daerah

Kabupaten/Kota dan Restribusi

Daerah

2.816.283 Bagian dr hsl

pjk kab

*Perkiraan Bagi Hasil PBB 2.816.283 Bagian dr hsl

pjk kab 1 02 3 Bantuan Kabupaten/ Kota 302.917.380

1 Bantuan Kabupaten/ Kota 302.917.380 Bantuan

1 02 3 ADD Dana penghasilan tetap

(SILTAP)

201.000.000

1 ADD Dana Penghasilan Tetap

(SILTAP) 201.000.000 ADD Siltap

*Transfer ADD Penghasilan Tetap

(SILTAP) 201.000.000 ADD Siltap

JUMLAH PENDAPATAN DESA 896.931.187

Kode rekening Uraian Anggaran

(Rp.)

Keterangan

2 BELANJA DESA 896.931.187

2 01 BIDANG PENYELENGGARAAN 430.723.497

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

190

PEMERINTAH DESA

2 01 001 Pembayaran Penghasilan Tetap dan

Tunjangan

225.600.000

2 01 001 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa

201.000.000

1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa 201.000.000 ADD Siltap

*Penghasilan Tetap Kepala Desa 30.000.000 ADD Siltap

*Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 21.000.000 ADD Siltap

*Penghasilan Tetap Kepala

Seksi/Kepala Urusan 75.000.000 ADD Siltap

*Penghasilan Tetap Kepala Dusun 75.000.000 ADD Siltap

2 Tunjangan Kepala Desa dan

Perangkat Desa

*Tunjangan Keluarga

*Tunjangan Beras

*Tunjangan Jabatan

*Tunjangan Kesehatan

3 Tunjangan Badan

Permusyawaratan Desa

24.600.000

*Tunjangan Pokok Badan

Permusyawaratan Desa 24.600.000 ADD Non

Siltap 30%

2 01 002 Operasional Perkantoran 53.675.214

Belanja Bahan Pakai Habis 53.675.214

1 Belanja Bahan Pakai Habis 6.180.000 ADD Non

Siltap 30%

*Belanja Alat Tulis Kantor 3.980.000 ADD Non

Siltap 30%

*Belanja perangko, materai, dan

benda pas lainnya

600.000 ADD Non

Siltap 30%

*Penyediaan Peralatan Kantor 1.600.000 ADD Non

Siltap 30%

2 Belanja Jasa Kantor 8.175.214

*Belanja listrik 8.175.214 ADD Non

Siltap 30%

3 Belanja Cetak dan Pengadaan 4.000.000

*Belanja pengadaan/foto

copy/penjilidan/penyampulan 4.000.000 ADD Non

Siltap 30%

4 Belanja Makanan dan minuman 9.000.000

*Belanja makanan dan minuman

rapat 9.000.000 ADD Non

Siltap 30%

5 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000

*Belanja perjalanan dinas luar

daerah 1.000.000 ADD Non

Siltap 30%

6 Honorarium 25.320.000

*Honorarium penanggung jawab

pengelola kuangan 10.920.000 ADD Non

Siltap 30%

*Honor Plt. Kaur Pemerintahan 4.800.000 ADD Non Siltap

70%

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

191

*Honor Lembur Non Perangkat 3.600.000 ADD Non

Siltap 70%

2 01 004 Operasional Rukun Tetangga/Rukun

warga (RT/RW)

82.800.000

2 01 004 2 Belanja bahan pakai habis 82.800.000

1 Belanja bahan pakai habis 16.560.000

*Belanja alat tulis kantor 16.560.000 Bantuan

Keuangan

APBD

Kabupaten

2 Belanja Makanan dan Minuman

Rapat 41.400.000

*Belanja Makanan dan Minuman

Rapat 41.400.000 Bantuan

Keuangan

APBD

Kabupaten

3 Belanja Perjalanan Dinas 24.840.000

*Belanja perjalanan dinas dalam

daerah 24.840.000 Bantuan

Keuangan

APBD

Kabupaten

2 01 Operasional BPD 1.500.000

2 01 2 Belanja Barang dan jasa 1.500.000

1 ATK 750.000 ADD Non

Siltap 30%

2 Konsumsi Rapat 750.000 ADD Non

Siltap 30%

2 01 007 Pengadaan Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

33.672.000

2 01 007 4 Belanja Modal 33.672.000

1 Belanja Personal Komputer 7.900.000

*Laptop 7.000.000 ADD Non

Siltap 70%

*LCD 900.000 ADD Non

Siltap 70%

2 Belanja Modal Alat Kantor

*Mesin Tik ADD Non

Siltap

70%

3 Belanja Peralatan Cetak

*Printer 900.000 ADD Non

Siltap

70%

4 Belanja Modal Meja dan Kursi

Kerja/Rapat Pejabat 12.500.000

*Meja panjang rapat 2.500.000 ADD Non

Siltap

70%

*Kursi kerja 5.500.000 ADD Non

Siltap 70%

*Kursi tamu 4.500.000 ADD Non

Siltap 70%

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

192

5 Belanja Modal Alat Komunikasi 4.000.000

*HT 4.000.000 ADD Non

Siltap 70%

6 Belanja Modal Alat-alat bantu 8.372.000

*Senter 2.372.000 ADD Non

Siltap 70%

*Sound System 6.000.000 ADD Non

Siltap 70%

2 01 009 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

7.000.000

2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000

1 Belanja bahan baku material

*Material 7.000.000 ADD Non

Siltap 30%

183 Belanja Honorarium 2.400.000

1 Honor Tukang Kebun 2.400.000 ADD Non

Siltap 30%

2 01 010 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

7.000.000

2 01 010 2 Belanja barang dan jasa 7.000.000

1 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor 7.000.000

*Belanja jasa servis dan

penggantian suku cadang 6.550.000 ADD Non

Siltap 30%

*Belanja STNK kendaraan

dinas/operasional 450.000 ADD Non

Siltap 30%

2 01 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.500.000

2 01 12 2 Belanja Barang dan jasa 5.500.000

1 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah

Tangga 1.500.000 ADD Non

Siltap 30%

*Belanja Pemeliharaan meubelair 1.500.000 ADD Non

Siltap 30%

2 2 Belanja Pemeliharaan Komputer 4.000.000 ADD Non

Siltap 30%

*Belanja Pemeliharaan personal

computer 4.000.000 ADD Non

Siltap 30%

2 01 016 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

hari tertentu

2.260.000

2 01 016 2 Belanja Barang dan jasa 2.260.000

1 Belanja pakaian khusus hari-hari

tertentu

*Pengadaan seragam olahraga 2.260.000 ADD Non

Siltap 70%

2 01 032 Penyelenggaraan Pengisian

Perangkat Desa

4.000.000

2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000

1 Penjaringan Perangkat Desa 4.000.000 ADD Non

Siltap 70%

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

193

2 01 026 Pendataan Profil Desa 2.500.000

2 01 026 2 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000 ADD Non

Siltap 70%

1 Belanja jasa kantor 1.450.000 ADD Non

Siltap 70%

*Belanja transportasi/akomodasi 1.450.000 ADD Non

Siltap 70%

2 Belanja cetak dan penggandaan 300.000 ADD Non

Siltap 70%

*Belanja penggandaan

fotocopy/penjilidan/penyampulan 300.000 ADD Non

Siltap 70%

3 Belanja makanan dan minuman 750.000 ADD Non

Siltap 70%

*Belanja makanan dan minuman

rapat 750.000 ADD Non

Siltap 70%

2 01 034 Optimalisasi pemungutan PBB 2.816.283

2 01 034 2 Belanja Barang dan Jasa 2.816.283 Bagian dr hsl

pjk kab

1 Belanja jasa transportasi/akomodasi 2.816.283 Bagian dr hsl

pjk kab

2 02 BIDANG PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DESA

401.011.690

2 02 013 Pelayanan Kontrasepsi 1.500.000

013 2 Belanja barang dan jasa 1.500.000

1 Belanja jasa kantor 750.000 ADD Non

Siltap 70%

2 Belanja yang akan diserahkan kpd

masyarakat/pihak ketiga 250.000 ADD Non

Siltap 70%

3 Insentif kader di desa 500.000 ADD Non

Siltap 70%

016 6 Pembangunan Paving Jalan Desa

RW 06

26.898.157

1 Belanja Modal 23.024.407 ADD Non

Siltap 70%

2 Belanja upah/ongkos tenaga kerja 3.393.750 ADD Non

Siltap 70%

3 Honor Timlak 480.000 ADD Non

Siltap

70%

016 6 Pembangunan Paving Jalan Desa

RW 10

200.000.000

1 Belanja Modal 164.405.000 BKK (Jasmas)

2 Belanja upah/ongkos tenaga kerja 35.595.000 BKK (Jasmas)

002 Rehab Dapur Rumah Dinas 30.741.067

1 Belanja Modal 21.602.317 Dana Desa

2 Belanja upah/ongkos tenaga kerja 8.658.750 Dana Desa

3 Honor Timlak 480.000 Dana Desa

021 Rabat Beton RW 09 49.758.300

1 Belanja Modal 43.120.800 Dana Desa

2 Belanja upah/ongkos tenaga kerja 6.157.500 Dana Desa

3 Honor Timlak 480.000 Dana Desa

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

194

018 6 Drainasi RW 05 59.194.166

1 Belanja Modal 44.306.666 ADD Non

Siltap 70%

2 Belanja upah/ongkos tenaga kerja 14.407.500 ADD Non

Siltap 70%

3 Honor Timlak 480.000 ADD Non

Siltap 70%

2 02 029 Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

1.800.000

183 Belanja Honorarium 1.800.000

1 Honor Petugas Rumah Baca 1.800.000 ADD Non

Siltap 70%

2 02 32 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pendidikan

8.420.000

1 Kesejahteraan Guru TK dan Paud 8.420.000 ADD Non

Siltap 70%

2 02 54 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat

15.500.000

2 02 54 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000

1 Belanja makan minum kegiatan

tertentu 5.000.000 ADD Non

Siltap 70%

183 Belanja Honorarium 10.500.000

1 Honor LKMD 10.500.000 ADD Non

Siltap 70%

183 003 Honorarium pelayanan kesehatan 7.200.000

1 Honorarium Sopir Ambulan Desa 7.200.000 ADD Non

Siltap 70%

2 03 BIDANG PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN

3.000.000

2 03 003 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga

3.000.000

2 03 003 2 Belanja barang dan jasa 3.000.000

1 Bantuan Pemuda dan Olahraga 3.000.000 ADD Non

Siltap 70%

2 04 BIDANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

62.196.000

002 Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga

45.000.000

2 Belanja barang dan jasa 45.000.000

1 PKK 15.000.000 ADD Non

Siltap 70%

2 GERBANG MAS 30.000.000 ADD Non

Siltap 70%

013 Peningkatan Kapasitas Kelompok

Masyarakat Miskin

17.196.000

2 Belanja barang dan jasa 17.196.000 ADD Non

Siltap 70%

1 Bantuan RTM 10.656.000 ADD Non

Siltap 70%

jasa Transport Raskin 6.540.000

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

195

2

2 05 BELANJA TAK TERDUGA

2 05 01 Kegiatan Kejadian Luar Biasa

2 Belanja barang dan jasa

JUMLAH BELANJA DESA 896.931.187

SURPLUS/DEFISIT -

Kode

Rekening

Uraian Anggaran

(Rp.)

Keterangan

3 PEMBIAYAAN DESA 177.531

3 01 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 177.531

3 01 1 Pelampauan Penerimaan Pendapatan

terhadap Belanja

177.531

1 Pelampauan Penerimaan terhadap

Belanja

Pelampauan Penerimaan terhadap

Belanja Tahun Lalu

2 Sisa Penghematan Belanja

*Sisa anggaran Belanja ADD

Tahun Lalu 177.531 ADD Non

Siltap 30%

3 Sisa Dana Kegiatan Lanjutan

*Sisa anggaran tahun lalu yang

akan dilanjutkan pada tahun

berjalan

-

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 177.531

3 02 PENGELUARAN PEMBIAYAAN -

3 02 1 Pembentukan Dana Cadangan -

Pembentukan Dana Cadangan -

*Pembentukan Dana Cadangan

3 02 2 Penyertaan Modal kw BUMDesa -

Penyertaan Modal ke BUMDesa -

* Penyertaan Modal ke BUMDesa

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN -

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN

BERKENAAN (SILPA)

177.531

Di tetapkan di : KARANGBENDO

Pada tanggal : 17 Juni 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

KETUA

FUADHASAN

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

196

G.11 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016

Kode Rekening Uraian Anggaran

Sebelum

(Rp.)

Anggaran

Sesudah

(Rp.)

Bertambah/

Berkurang

Keterangan

1 PENDAPATAN DESA 1.638.401.209 1.643.110.200 4.708.991

1 01 PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa)

1 02 TRANSFER 1.638.401.209 1.643.110.200 4.708.991

1 02 1 Dana Desa (DD) 653.005.000 653.005.000 -

1 Dana Desa (DD) 653.005.000 653.005.000

-

Dana Desa

*Transfer Dana Desa (APBN) 653.005.000 653.005.000 - Dana Desa

1 02 2 Bagian dari Hasil Pajak Daerah

Kabupaten/Kota dan Restribusi Daerah

10.965.209 15.674.200 4.708.991

1 Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota

dan Restribusi Daerah 10.965.209 15.674.200 4.708.991 Bagian dr hsl

pjk kab

*Perkiraan Bagi Hasil PBB 6.647.331 11.356.322 4.708.991 Bagian dr hsl

pjk kab *Bagi Hasil Retribusi 4.317.878 4.317.878

1 02 3 Bantuan Kabupaten/Kota 340.631.000 340.631.000 - Bantuan

Keuangan

APBD

Kabupaten 1 Bantuan Kabupaten/Kota 340.631.000 340.631.000 -

1 02 3 ADD Dana Penghasilan Tetap (SILTAP) 201.000.000 201.000.000 -

1 ADD Dana Penghasilan Tetap (SILTAP) 201.000.000 201.000.000 - ADD Siltap

*Transfer ADD Penghasilan Tetap (SILTAP) 201.000.000 201.000.000 - ADD Siltap

1 02 4 Bantuan Keuangan Khusus Operasional RT/RW 82.800.000 82.800.000 -

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

197

1 Bantuan Keauangan Khusus Operasional

RT/RW 82.800.000 82.800.000 - Bantuan

Keuangan

APBD

Kabupaten

1 02 5 Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Desa 350.000.000 350.000.000 -

2 Bantuan Keuangan Khusus Untuk

Pembangunan/Jasmas 350.000.000 350.000.000 Bantuan

Keuangan

APBD

Kabupaten

JUMLAH PENDAPATAN DESA 1.638.401.209 1.638.401.209 4.708.991

Kode Rekening Uraian Anggaran

Sebelum (Rp.)

Anggaran

Sesudah (Rp.)

Bertambah/

Berkurang

Keterangan

2 BELANJA DESA 1.664.028.956 1.645.416.664 1.387.708

2 01 BIDANG PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DESA 502.552.270 523.939.978 21.387.708

2 01 001 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 225.600.000 225.600.000 -

2 01 001 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat

Desa

201.000.000 201.000.000 -

1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa

201.000.000 201.000.000 -

*Penghasilan Tetap Kepala Desa 30.000.000 30.000.000 - ADD Siltap

*Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Non-PNS 21.000.000 21.000.000 - ADD Siltap

*Penghasilan Tetap Kepala Seksi/Kepala

Urusan 75.000.000 75.000.000 - ADD Siltap

*Penghasilan Tetap Kepala Dusun 75.000.000 75.000.000 ADD Siltap

2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa -

*Tunjangan keluarga -

*Tunjangan beras -

*Tunjangan jabatan -

3 Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa 24.600.000 24.600.000 -

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

198

(BPD)

*Tunjangan Pokok Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) 24.600.000 24.600.000 - ADD Non

Siltap 30%

2 01 002 Operasional Perkantoran 89.703.278 89.703.278 -

2 01 002 2 Belanja Bahan Pakai Habis 89.703.278 89.703.278 -

1 Belanja Bahan Pakai Habis 9.760.000 9.760.000 -

*Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000 7.000.000 - ADD Non

Siltap 30%

*Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya 1.260.000 1.260.000 - ADD Non

Siltap 30%

*Penyediaan Peralatan Kantor 1.500.000 1.500.000 - ADD Non

Siltap 30%

2 Belanja Jasa Kantor 5.839.278 5.839.278 -

*Belanja listrik 5.839.278 5.839.278 - ADD Non

Siltap 30%

3 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.500.000 3.500.000 -

*Belanja penggandaan/ fotocopy/ penjilidan/

penyampulan 3.500.000 3.500.000 - ADD Non

Siltap 30%

4 Belanja Makanan dan Minuman 12.000.000 12.000.000 -

*Belanja makanan dan minuman rapat 12.000.000 12.000.000 - ADD Non

Siltap 30%

5 Belanja Perjalanan Dinas 800.000 800.000 -

Belanja perjalanan dinas luar daerah 800.000 800.000 - ADD Non

Siltap 30%

6 Honorarium 49.380.000 49.380.000 -

*Honorarium penanggung jawab pengelola

keuangan 21.6000.000 21.6000.000 - ADD Non

Siltap 30%

*Honor Lembur Non Perangkat 3.600.000 3.600.000 - ADD Non

Siltap 30%

*Honor Lembur Perangkat 10.080.000 10.080.000 - ADD Non

Siltap 30%

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

199

*Honor Tenaga Kontrak Pengelola Keuangan 3.600.000 3.600.000 - ADD Non

Siltap 30%

*Honor Petugas Rumah Baca 3.600.000 3.600.000 - ADD Non

Siltap 30%

*Honor Sopir Ambulan Desa 7.500.000 7.500.000 - ADD Non

Siltap 30%

8 Belanja Jasa Transportasi/akomodasi 8.424.000 8.424.000

*Transport Pengajar 8.424.000 8.424.000 ADD Non

Siltap 30%

2 01 004 Kegiatan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) 82.800.000 82.800.000 -

2 01 004 2 Insentif Kegiatan Rukun Tetangga/Rukun Warga

(RT/RW) 82.800.000 82.800.000 - Bantuan

Keuangan

APBD

(perbup 30)

2 01 Operasional BPD 1.500.000 1.500.000 -

2 01 2 Belanja Barang dan jasa 1.500.000 1.500.000 -

1 ATK 750.000 750.000 ADD Non

Siltap 30%

2 Konsumsi Rapat 750.000 750.000 ADD Non

Siltap 30%

2 01 007 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

29.692.878 29.692.878 -

2 01 007 4 Belanja Modal 29.692.878 29.692.878 -

1 Belanja Personal Komputer 15.000.000 15.000.000 -

*Komputer 10.000.000 10.000.000 - ADD Non

Siltap 70%

*Laptop 5.000.000 5.000.000 - ADD Non

Siltap 70%

2 Belanja Modal alat-alat bantu 14.692.878 14.692.878 -

*Senter 4.375.000 4.375.000 - ADD Non

Siltap 70%

*Kamera Digital 2.000.000 2.000.000 - ADD Non

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

200

Siltap 70%

*Genset 4.000.000 4.000.000 - ADD Non

Siltap 70%

*Belanja lemari arsip pejabat 4.317.878 4.317.878 - Bagian dr

retribusi

2 01 009 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11.800.000 11.800.000 -

2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000 8.200.000 -

1 Belanja bahan baku material 8.200.000 8.200.000 -

*Material 8.200.000 8.200.000 - ADD Non

Siltap 30%

183 Belanja Honorarium 3.600.000 3.600.000 -

1 Honor Tukang Kebun 3.600.000 3.600.000 - ADD Non

Siltap 70%

2 01 010 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

9.887.500 9.887.500 -

2 01 010 2 Belanja Barang dan Jasa 9.887.500 9.887.500 -

1 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.887.500 9.887.500 -

*Belanja jasa servis dan penggantian suku

cadang 2.000.500 2.000.500 - ADD Non

Siltap 30%

*Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM 6.387.000 6.387.000 - ADD Non

Siltap 30%

*Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 1.500.000 1.500.000 -

2 01 012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

7.000.000 7.000.000

2 01 012 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 -

1 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 3.000.000 3.000.000 - ADD Non

Siltap 30%

2 Belanja Pemeliharaan Komputer 4.000.000 4.000.000 - ADD Non

Siltap 30%

*Belanja Pemeliharaan Personal Komputer 4.000.000 4.000.000 - ADD Non

Siltap 30%

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

201

2 01 016 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari terterntu 2.260.000 2.260.000 -

2 01 016 2 Belanja Barang dan Jasa 2.260.000 2.260.000 -

1 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu -

*Pengadaan seragam olahraga BPD 2.260.000 2.260.000 - ADD Non

Siltap 70%

2 01 032 Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa 4.000.000 24.000.000 20.000.000

2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 24.000.000 20.000.000

1 Penjaringan Perangkat Desa 4.000.000 24.000.000 20.000.000 ADD Non

Siltap 70%

2 01 026 Pendataan Profil Desa 2.500.000 2.500.000 -

2 01 026 2 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000 1.450.000 -

1 Belanja jasa kantor 1.450.000 1.450.000 -

*Belanja transportasi/akomodasi 1.450.000 1.450.000 - ADD Non

Siltap 70%

2 Belanja cetak dan penggandaan 300.000 300.000 -

*Belanja penggandaan/fotocopy/penjilidan/

penyampulan 300.000 300.000 - ADD Non

Siltap 70%

3 Belanja makanan dan minuman 750.000 750.000 -

*Belanja makanan dan minuman rapat 750.000 750.000 - ADD Non

Siltap 70%

2 01 34 Optimalisasi Pemungutan PBB 9.968.614 11.356.322 1.387.708

2 01 34 2 Belanja Barang dan Jasa 9.968.614 11.356.322 1.387.708 Bagian dr hsl

pjk kab

1 Belanja jasa transportasi/akomodasi 9.968.614 11.356.322 1.387.708 Bagian dr hsl

pjk kab

2 01 001 Pembangunan Gedung Kantor 20.000.000 20.000.000

Pembangunan Kamar Mandi-Balai Desa 20.000.000 20.000.000

1 Belanja Modal Alat-alat bantu

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

202

Pagar Kantor 3.840.000 3.840.000 - ADD Non

Siltap 70%

1 Belanja Modal Alat-alat bantu

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

Lampu Pagar 2.000.000 2.000.000 - ADD Non

Siltap 70%

1 Belanja Modal Alat-alat bantu

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

2 02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

DESA 1.042.780.686 1.042.780.686 (29.347.000)

Pembangunan Pelengsengan / Saluran Air RW

10

7.428.686 7.428.686 - ADD Non

Siltap 70%

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

02 003 013 Belanja Dokumentasi 3.000.000 3.000.000 - ADD Non

Siltap 70%

* Pembuatan Desan RAB 3.000.000 3.000.000

016 6 Pembuatan Paving Jalan Desa RW 01

(perbatasan)

22.814.200 24.048.100 1.203.900 Dana Desa

1 Belanja Modal -

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja -

3 Honor Timlak -

016 6 Pembangunan Paving Jalan Desa RW 01/Yuni 7.472.300 7.863.100 390.800 Dana Desa

1 Belanja Modal -

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja -

3 Honor Timlak -

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

203

016 6 Pembangunan Paving Jalan Desa RW

02/Siyono

11.622.000 12.222.700 600.700 Dana Desa

1 Belanja Modal -

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja -

3 Honor Timlak

021 6 Pembangunan Jalan Rabat RW 02/Kasiyo 10.958.500 12.461.100 1.502.600 Dana Desa

1 Belanja Modal -

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja -

3 Honor Timlak -

021 Pembangunan Jalan Rabat RW 03/Mualiq 10.556.650 11.774700 1.218.050 Dana Desa

1 Belanja Modal -

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja -

3 Honor Timlak -

021 Pembangunan Jalan Rabat RW 04/Repot 6.256.050 6.924.300 668.250 Dana Desa

1 Belanja Modal -

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja -

3 Honor Timlak -

016 6 Pembangunan Paving Jalan Desa RW

08/Buang

17.282.800 18.185.100 902.300 Dana Desa

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

016 6 Pembangunan Paving Jalan Desa RW

08/Ikhsan

8.542.300 9.419.700 877.400 Dana Desa

1 Belanja Modal -

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja -

3 Honor Timlak -

021 Pembangunan Jalan Rabat RW 08/Wiwik 6.845.550 7.787.100 941.550 Dana Desa

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

204

1 Belanja Modal -

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja -

3 Honor Timlak -

021 Pembangunan Jalan Rabat RW 06/Tawi-

Misari

6.734.200 7.420.750 686.550 Dana Desa

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

016 6 Pembangunan Paving Jalan Desa RW 10/

Yono arah selatan

17.987.400 18.938.900 951.500 Dana Desa

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

016 6 Pembangunan Paving Jalan Desa RW 10/

Yono arah timur

9.856.900 10.374.300 517.400 Dana Desa

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

021 Pembangunan Jalan Rabat RW 10/Yono arah

barat

14.305.050 16.085.100 1.180.050 Dana Desa

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

016 6 Pembangunan Paving Jalan Desa RW 11/ SD

KB 03 ke utara

23.218.700 24.453.500 1.234.800 Dana Desa

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

205

021 Pembangunan Jalan Rabat RW 11/ SD KB 03

ke utara

7.632.700 8.636.300 1.003.600 Dana Desa

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

016 6 Pembangunan Paving Jalan Desa RW 11/

Makam Besar

10.087.600 10.620.000 532.400 Dana Desa

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

016 6 Pembangunan Jalan Desa RW 11/Makam

Besar barat sungai

15.749.900 16.581.400 831.500 Dana Desa

016 6 Pembangunan Paving Jalan Desa RW 10 104.536.200 71.228.700 (33.307.500) Dana Desa

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

016 6 Pembangunan Paving Jalan Desa RW 07-10 134.720.400 141.239.500 6.519.100 Dana Desa

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

016 6 Pembangunan Paving Jalan Desa RW

11/Makam Kecil

9.290.400 9.777.000 486.600 Dana Desa

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

Pembangunan Pelengsengan RW 11 Jalan ke

Tego

14.852.800 16.140.300 1.287.500 Dana Desa

1 Belanja Modal

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

206

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

Pembangunan Gapura/ Batas Desa RW 09 50.352.300 70.352.300 20.000.000 Dana Desa

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

Pembangunan Saluran Irigasi RW 07-10 39.145.900 46.470.850 7.324.950 Dana Desa

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

Pembangunan Saluran Irigasi RW 11 59.452.100 39.452.100 (20.000.000) Dana Desa

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

Pavingisasi TK Dharma Wanita 8.817.000 8.817.000 - Dana Desa

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

Pilkades Antar Waktu 20.000.000 - (20.000.000) ADD Non

Siltap 70%

Pengadaan Sertifikat Tanah Hak Milik Desa 9.347.000 TIDAK ADA ADD Non

Siltap 70%

Pembangunan BKK 350.000.000 350.000.000 - BKK/ Jasmas

1 Belanja Modal

2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja

3 Honor Timlak

2 03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 30.500.000 30.500.000

2 03 003 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 5.000.000 5.000.000

2 03 003 2 Belanja barang dan jasa 5.000.000 5.000.000

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

207

1 Bantuan Pemuda dan Olahraga 5.000.000 5.000.000

2 03 06 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 25.500.000 25.500.000

1 PKK 15.000.000 15.000.000

Operasional Kader 15.000.000 15.000.000

2 LKMD 10.500.000 10.500.000

Honorarium 10.500.000 10.500.000

2 04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 68.196.000 77.543.000 (9.347.000)

002 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 40.000.000 49.347.000 (9.347.000)

2 Belanja Barang dan jasa

40.000.000 49.347.000 (9.347.000)

1 GerbangMas 30.000.000 30.000.000 -

2 PHBI 5.000.000 5.000.000 -

3 Pelayanan Kontrasepsi 5.000.000 5.000.000

4 Santunan Gizi Buruk/Anak Yatim/Janda 9.347.000

018 Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat

Miskin

17.196.000 17.196.000 -

2 Belanja barang dan jasa 17.196.000 17.196.000 - ADD Non

Siltap 70%

1 Bantuan RTM 10.656.000 10.656.000 - ADD Non

Siltap 70%

2 Jasa Transport Raskin 6.540.000 6.540.000 -

Pelatihan Muddi (Mati) 6.000.000 6.000.000

2 04 054 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat

5.000.000 5.000.000

2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000

1 Belanja makan minum kegiatan tertentu 5.000.000 5.000.000

JUMLAH BELANJA DESA 1.664.028.956 1.645.416.664 1.387.708

SURPLUS/DEFISIT (5.627.747) (2.306.464) 3.321.283

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

208

KARANGBENDO, 26 September 2016

KEPALA DESA KARANBENDO

RIKA MUSTIKAWATI SUSILO

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

209

Lampiran H Buku Pergantian Anggota BPD

I. Latar Belakang

Konstruksi Pemerintahan Desa yang dibangun antara Pemerintah Desa

dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diamanatkan dalam Ps.

11 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa kiranya dapat dipahami sebagai wujud

kemitraan kebersamaan antara pihak yang memerintah dengan pihak yang

diperintah. Dalam sudut pandang yang lain kiranya dapat pula diartikan bahwa

lancar tidaknya penyelenggaraan pemerintahan yang berorentasi kepada kemajuan

desa lebih berpulang kepada kedua belah pihak dimaksud.

Jika Pemerintah Desa sebagai pihak yang memerintah dipersonifikasikan

melalui Kepala Desa dan perangkatnya, sedangkan Masyarakat sebagai pihak

yang diperintah dipersonifikasikan melalui wakil Masyarakat yang duduk

dikelembagaan BPD maka ketika kemajuan desa dipertaruhkan dipundak kedua

belah pihak sudah tentu hubungan yang harus dibangun bukan “atas bawah”

tetapi harus “sejajar” dalam konteks kemitraan yang bersinergi sesuai dengan

peran dan fungsi yang tetap harus berorentasi untuk desa.

Demikian halnya salah satu amanat ketentuan yang mengharuskan adanya

sinergi antara Pemerintah Desa dengan BPD tampak dalam bagaimana proses

pergantian keanggotaan BPD yang disatu sisi:

� mencerminkan adanya keanggota BPD yang berakhir masa jabatan

keanggotaan

� disisi lain adanya kewenangan yang lebih menitikberatkan pada

kewajiban Kepala Desa untuk melakukan pemberitahuan jika keanggota

BPD akan berakhir masa keanggotaanya diikuti proses fasilitasi dari

Pemerintah Desa untuk kelancaran pergantiannya mulai dari tingkat dusun

sampai ditingkat desa.

II. Dasar Hukum

a. Ps. 29 s/d Ps. 42 PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;

b. Perda No. 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

210

c. Perbup No. 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan

Desa;

d. Perbup No. 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib

Badan Permusyawaratan Desa.

III. Data dan Fakta

1. sebagaimana rekam data di Bagian Pemerintahan Desa yang sudah

difasilitasi melalui konfirmasi dan ferifikasi pihak kecamatan kiranya telah

diketahui bahwa masa jabatan BPD di Lumajang akan berakhir secara

serentak di 195 Desa;

2. oleh karena itu sebagaimana ketentuan pada Ps. 30 ayat (3) PP No. 72

Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa masa jabatan keanggotaan BPD

adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa

jabatan berikutnya, sudah tentu akan diikuti dengan pemberhentian

sebagaima amanat Ps. 42 PP No. 72 Tahun 2005 jo Ps. 26 Perda No. 23

Tahun 2006 serta dilanjutkan dengan proses pengisian anggota BPD untuk

masa jabatan berikutnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Perda

No 23 tahun 2006 berikut Perbup No. 20 tahun 2006;

3. tidak dapat dipungkiri bahwa keterkaitan duduk menjadi anggota BPD

disetiap desa belum berjalan sesuai harapan hal mana tampak dalam

catatan anggota BPD yang terkadang tidak disadari jumlahnya berkurang

tetapi tidak diikuti dengan proses pergantian antar waktu (PAW) sehingga

di 21 Desa 11 Kecamatan keanggotaanya tidak sebagaimana kuota yang

ditentukan pada Pasal 6 Perda Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan

Permusyawaratan Desa. Bahkan terdapat 2 Desa yang anggota BPD-nya

hanya 3 orang;

4. hasil evaluasi lanjutan terhadap perjalanan BPD selama ini setidak-

tidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk proses pergantian

masa jabatan berikutnya sebagai berikut:

a. jumlah anggota BPD ganjil antara 5 s/d 11 orang disesuaikan jumlah

penduduk (Ps. 6 Perda No. 23 Tahun 2006);

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

211

b. wakil tiap Dusun minimal 1 orang, terkecuali kouta tingkat desa tidak

sebanding dengan jumlah Dusun, artinya jumlah dusun lebih banyak

dibanding kouta jumlah anggota BPD (Ps. 3 dan Ps.7 Perda No. 23

tahun 2006);

c. dilarang Kepala Desa/ Pj. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Timlak

pembangunan/proyek desa merangkap menjadi anggota BPD (Ps. 4

dan Ps. 19 Perda No. 23 Tahun 2006);

d. syarat anggota BPD yang perlu mendapat perhatian lebih adalah

berijasah SMP/ atau Sederajat, minimal berumur 21 tahun atau sudah

nikah, terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal tetap didesa

tersebut minimal 6 bulan secara berturut-turut (Ps. 9 Perda No. 23

Tahun 2006);

e. dilarang duduk menjadi anggota BPD lebih dari 2 kali masa jabatan

(Ps.5 Perda No. 20 Tahun 2006). Oleh karena itu bagi anggta BPD

yang berakhir dan ada kemungkinan dicalonkan lagi sudah tentu harus

dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi anggota

BPD sebelumnya baik karena pernah duduk di BPD perwakilan

maupun karena duduk melalui proses PAW (PAW pun sudah

diperhitungkan 1 kali menjabat).

IV. Mekanisme pergantian keanggotaan BPD

� Tahap Persiapan, meliputi :

(1) Kepala Desa memberitahukan kepada Pimpinan BPD, 3 (tiga) bulan

sebelum berakhirnya masa jabatan BPD dengan tembusan kepada Camat;

(2) Camat memberitahukan kepada Kepala Desa untuk menetapkan

perencanaan penyelenggaraan dengan menerbitkan tentang:

� penetapan tata cara, dan

� tahapan musyawarah mufakat penetapan anggota BPD.

(3) Camat membentuk panitia pengawas dengan SK Camat paling lambat 14

hari sejak terima pemberitahuan dari Kepala Desa. Dan, SK tersebut

paling lambat 3 hari sudah dikirim ke Bupati dan Kepala Desa;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

212

(4) paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan Kepala Desa, BPD membuat

laporan pertanggungjawaban sebagai informasi hasil kinerjanya kepada

masyarakat dalam forum rapat desa maupun media yang lain.

� Pelaksanaan, meliputi :

(1) Kepala Desa bersama BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tahap

pertama untuk :

a. pemberitahuan (sosialisasi) ke para tokoh masyarakat;

b. penentuan dan penetapan kuota anggota BPD tingkat Desa;

c. pembagian kesepakatan kuota calon anggota BPD per Dusun ;

d. pembentukan panitia musyawarah mufakat, ditetapkan dengan SK

Kepala Desa dan disampaikan kepada BPD serta Camat paling lambat

14 hari setelah pemberitahuan Camat sebagaimana poin 3 huruf a

angka (2) (contoh terlampir pada lampiran 5 hal 42);

(2) panitia Musyawarah melaksanakan Musyawarah tingkat dusun yang

difasilitasi penyelenggaraannya oleh Kepala Dusun setempat paling lambat

1 bulan sejak terbitnya SK pembentukan panitia musyawarah, dengan

pokok bahasan:

a. pemberitahuan kepada Ketua RW serta tokoh masyarakat di tingkat

dusun sesuai peradatan setempat. Daftar undangan ditandatangani oleh

Kepala Dusun disetujui oleh Kepala Desa, sedangkan undangan cukup

ditandatangani dan diedarkan oleh Kepala Dusun diikuti dengan tanda

terima.

b. sekaligus diikuti dengan penentuan kesepakatan yang dicalonkan

sebagai anggota BPD dari dusun dimaksud sesuai kuota yang

ditetapkan oleh desa berikut dengan memperhatikan:

− benar-benar disepakati oleh peserta Musyawarah Dusun dengan tingkat

kehadiran minimal 2/3 dari undangan;

− benar-benar penduduk dan berdomisili di desa yang bersangkutan s.d

nantinya berakhir masa jabatannya;

− benar-benar tidak pernah menjadi anggota BPD untuk hitungan 2 kali

masa jabatan;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

213

− memenuhi syarat yang diamanatkan oleh ketentuan, yaitu :

� bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

� setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan

kepada Pemerintah;

� berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;

� berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah

menikah;

� berkelakuan baik;

� tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan

dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

� tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap;

� mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat dan

terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal tetap di Desa

yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-

turut; dan

� bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD .

c. pembuatan notulen dan berita-acara atas musyawarah Dusun

dimaksud;

d. Kepala Dusun mengusulkan calon anggota BPD-nya kepada Kepala

Desa dilampiri:

− berita-acara dan notulen

− daftar hadir

− berkas persyaratan bakal calon anggota BPD

e. panitia musyawarah membantu Kepala Desa melakukan verifikasi

atau meneliti berkas dimaksud pada huruf d diatas untuk menentukan

dapat-tidaknya bakal calon anggota BPD dimaksud:

− menjadi peserta musyawarah mufakat di tingkat desa serta calon

anggota BPD;

− menjadi calon anggota BPD terpilih;

− selanjutnya ditetapkan menjadi anggota BPD.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

214

(3) panitia musyawarah melaksanakan musyawarah mufakat di tingkat desa

yang difasilitasi penyelenggaraannya oleh Kepala Desa untuk penetapan

anggota BPD paling lambat 1 bulan setelah musyawarah tingkat dusun.

Hal-hal yang harus diperhatikan sbb:

− yang memimpin Kepala Desa;

− yang mengundang Kepala Desa;

− yang mengedarkan undangan panitia dengan tanda bukti penerimaan /

pengiriman;

− daftar undangan dibuat oleh Panitia Musyawarah, disahkan oleh

Kepala Desa dan disetujui oleh BPD (lama);

− notulen dan Berita-acara ditandatangani oleh Panitia Musyawarah yang

diketahui oleh Kepala Desa dan calon anggota BPD;

− daftar hadir ditandatangani panitia Musyawarah, disahkan oleh Kepala

Desa dan BPD (lama) dengan kehadiran harus minimal 2/3 dari jumlah

undangan;

− jika musyawarah tidak menghasilkan kata mufakat, penyelesaiannya

dengan pemungutan suara;

− panitia musyawarah melaporkan hasil musyawarah mufakat kepada

Kepala Desa;

− selanjutnya Kepala Desa mengusulkan penetapannya untuk di-SK-kan

kepada Bupati melalui Camat dilampiri berita-acara musyawarah;

− camat meneruskan ke Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa

dilampiri berita acara pengawasan.

V. Peresmian

(1) Kepala bagian Pemerintahan Desa memproses lebih lanjut penerbitan SK

Bupati untuk pemberhentian dan penetapan calon anggota BPD terpilih

menjadi anggota BPD (definitif) paling cepat 8 hari sejak diterimanya

laporan dari Camat;

(2) bagian Pemerintahan Desa mengkoordinasikan dengan Camat tentang

teknis distribusi SK Bupati dikaitkan dengan peresmian anggota BPD

berikut pengucapan sumpah/janjinya dalam rapat paripurna anggota BPD;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

215

(3) acuan susunan acara berikut naskah-naskah pendukungnya.

VI. Pemilihan Pimpinan BPD

Setelah keanggotaan BPD resmi maka internal anggota BPD mengadakan

rapat khusus (paripurna) untuk pemilihan pimpinan BPD sebagai berikut:

(1) rapat mengedepankan musyawarah mufakat dan hendaknya bersifat

terbuka karena hasil pembicaraan dalam bentuk siapa saja pimpinan BPD

tentunya harus disosialisasikan;

(2) rapat dihadiri minimal 2/3 anggota BPD sebagai berikut:

a. 5 anggota x 2/3 = 10/3 = 3,33 = 3 orang

b. 7 anggota x 2/3 = 14/3 = 4,66 = 5 orang

c. 9 anggota x 2/3 = 18/3 = 6 orang

d. 11 anggota x 2/3 = 22/3 = 7,33 = 7 orang

Apabila forum kehadiran tidak tercapai maka pimpinan rapat dapat

menunda paling lama 1 jam dan bila belum tercapai diundur maksimal 1 jam.

Selanjutnya pemilihan tetap dilaksanakan.

(3) dipimpin oleh anggota tertua, dibantu anggota termuda;

(4) pimpinan BPD yang dipilih terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil

Ketua dan seorang Sekretaris;

(5) waktu Rapat dilaksanakan sesuai peradatan Desa;

(6) tata cara Rapat meliputi:

a. daftar hadir antara anggota dengan undangan terpisah;

b. rapat dibuka oleh anggota tertua setelah daftar hadir ditandatangani

oleh anggota yang hadir dengan memperhatikan ketentuan forum

(poin d.2 diatas);

c. anggota BPD bila akan meninggalkan rapat memberitahu pimpinan

rapat serta pimpinan rapat berwenang untuk mengeluarkan anggota

rapat yang tidak mengindahkan tata cara rapat;

d. tata cara pembicaraan diatur dan dikendalikan secara tertib dan

santun oleh anggota tertua berikut penegasan kesimpulannya;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

216

e. hasil pembicaraan dituangkan dalam risalah rapat berupa notulen

yang ditanda tangani oleh semua anggota BPD untuk dijadikan dasar

penerbitan Keputusan BPD tentang pemilihan pimpinan BPD,

salinan ditujukan kepada Kepala Desadan Petikannya dibagikan

kepada semua anggota BPD;

f. Rapat ditutup oleh pimpinan;

g. Pemerintah Desa meneruskan kepada:

� semua ketua RW sebagai pemberitahuan;

� camat sebagai laporan.

Lain-lain :

a. kepastian jumlah dusun maupun jumlah penduduk terakhir sebagaimana

tersebut dalam lampiran 2. Rekapitulasi anggota BPD adalah data

sebagaimana surat Camat:

b. dapat dipahami bahwa proses pergantian keanggotaan BPD membutuhkan

peran dari tingkatan dusun s.d tingkatan Kabupaten yang saling berkaitan;

c. setelah pergantian keanggotaan dan pimpinan BPD selesai, maka dalam hal

penentuan Sekretariat BPD berikut alat kelengkapannya dibutuhkan peran

1 Tempursari no: 140/138A/427.901/2012 tgl 28-02-2012

2 Pronojiwo no no: 140/81/427.902/2012 tgl 01-03-2012

3 Candipuro no no: 140/28/427.903/2012 tgl 10-01-2012

4 Pasirian no no: 140/41/427.904/2012 tgl 17-01-2012

5 Tempeh no no: 147/92/427.905/2012 tgl 15-02-2012

6 Sumbersuko no no: 140/56/427.907/2012 tgl 24-01-2012

7 Lumajang no no: 140/51/427.906/2012 tgl 17-01-2012

8 Tekung no no: 140/40/427.908/2012 tgl 12-01-2012

9 Kunir no no: 140/26/427.909/2012 tgl 18-01-2012

10 10 Yosowilangun no no: 141/55/427.910/2012 tgl 08-02-2012

11 Rowokangkung no no: 140/29/427.911/2012 tgl 19-01-2012

12 Jatiroto no no: 140/130/427.912/2012 tgl 21-02-2012

13 Randuagung no no: 140/ /427.913/2012 tgl 20-02-2012

14 Sukodono no no: 470/30/427.914/2012 tgl 24-01-2012

15 Padang no no: 140/32/427.915/2012 tgl 24-01-2012

16 Pasrujambe

17 Senduro no no: 140/73/427.917/2012 tgl 02-02-2012

18 Gucialit no no: 140/192/427.918/2012 tgl 27-03-2012

19 Kedungjajang no no: 140/55/427.919/2012 tgl 02-02-2012

20 Klakah no no: 141/18/427.920/2012 tgl 17-01-2012

21 Ranuyoso no no: 140/106/427.921/2012 tgl 13-02-2012

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

217

fasilitasi lanjutan oleh Pemerintah Desa, misalnya dalam hal pemanfaatan

sepeda motor dan biaya operasional BPD.

VII. Dasar hukum pergantian anggota BPD

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

� Pasal 29

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

� Pasal 30

(1) anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan

berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara

inusyawarah dan mufakat;

(2) anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua

Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan

tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;

(3) masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat

diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

berikutnya.

� Pasal 31

jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5

(lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan

memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan

keuangan Desa.

� Pasal 32

(1) peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;

(2) anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan

sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu

oleh Bupati/ Walikota.

� Pasal 33

(1) pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil

Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris;

(2) pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

218

oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan

secara khusus;

(3) rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh

anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

� Pasal 38

(1) rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;

(2) rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah

apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya (satu per dua) dari jumlah

anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;

(3) dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh

sekurang-kurangnya 2/3(dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan

keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurangkurangnya 1/2(satu

per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;

(4) hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi

dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

� Pasal 41

(1) pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan

sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;

(2) pimpinan dan Anggota BPD dilarang:

a. sebagai pelaksana proyek Desa;

� Pasal 42

(1) ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan

Permusyawaratan Desa.

� Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

� Pasal 3

anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan

mufakat.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

219

� Pasal 4

anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, terdiri dari ketua

rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh

atau pemuka masyarakat lainnya.

� Pasal 5

masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat

diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

� Pasal 6

jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5

(lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan:

a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah Anggota BPD 5

(lima) orang;

b. jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 4.000 jiwa, jumlah Anggota

BPD 7 (tujuh) orang;

c. jumlah penduduk 4.001 jiwa sampai dengan 6.000 jiwa, jumlah

Anggota BPD 9 (sembilan) orang; dan

d. jumlah penduduk 6.001 jiwa lebih, jumlah Anggota BPD 11 (sebelas)

orang .

� Pasal 7

(1) calon Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa di wilayah

Dusun yang bersangkutan berdasarkan hasil musyawarah dan

mufakat;

(2) calon Anggota BPD hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai Calon Anggota BPD pada

musyawarah mufakat Desa yang bersangkutan;

(3) ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencalonan melalui

keterwakilan wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

� Pasal 8

anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang

dihadiri oleh Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi,

pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

� Pasal 10

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

220

mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan Anggota BPD

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah sebagai berikut:

a. musyawarah dan mufakat dipimpin oleh Kepala Desa;

b. Kepala Desa bertanggung jawab atas kelancaran jalannya musyawarah

dan mufakat;

c. musyawarah dan mufakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh

sekurang–kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Undangan Peserta

musyawarah dan mufakat;

d. jumlah undangan dan daftar undangan diusulkan oleh Kepala Desa

kepada BPD;

e. undangan Peserta musyawarah dan mufakat ditandatangani oleh

Kepala Desa dan diketahui oleh BPD;

f. undangan disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Perangkat Desa

disertai tanda bukti penerimaaan undangan;

g. musyawarah dan mufakat menetapan Anggota BPD;

h. notulen dan berita acara hasil musyawarah dan mufakat ditandatangani

oleh Kepala Desa dan anggota BPD Terpilih serta disaksikan oleh

undangan peserta musyawarah dan mufakat; dan

i. seluruh undangan [eserta musyawarah dan mufakat wajib mengisi dan

menandatangani daftar hadir musyawarah dan mufakat.

� Pasal 11

(1) anggota BPD terpilih hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana

dimaksud dalam pasal 8, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati

melalui Camat untuk diresmikan;

(2) pengusulan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilampiri berita acara hasil musyawarah dan mufakat serta daftar Hadir

musyawarah dan mufakat.

� Pasal 12

(1) peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

221

(2) anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan

Sumpah/Janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu

oleh Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk.

� Pasal 13

(1) pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil

Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris;

(2) pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung

dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus;

(3) rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh

anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan

Badan Permusyawaratan Desa.

� Pasal 3

anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan

berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara

musyawarah dan mufakat.

� Pasal 4

anggota BPD terdiri dari :

a. ketua Rukun Warga;

b. pemangku adat;

c. golongan profesi;

d. pemuka agama; dan

e. tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

� Pasal 5

anggota BPD berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling

banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan:

a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah Anggota BPD 5

(lima) orang;

b. jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 4.000 jiwa, jumlah Anggota

BPD 7 (tujuh) orang;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

222

c. jumlah penduduk 4.001 jiwa sampai dengan 6.000 jiwa, jumlah

Anggota BPD 9 (sembilan) orang; dan

d. jumlah penduduk 6.001 jiwa lebih, jumlah Anggota BPD 11 (sebelas)

orang.

� Pasal 6

(1) peresmian keanggotaan BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati

berdasarkan usul Kepala Desa sesuai laporan dari Panitia Musyawarah

dan Mufakat serta Panitia Pengawas Musyawarah dan Mufakat

Pencalonan dan Penetapan Anggota BPD;

(2) anggota BPD berdomisili di Desa yang bersangkutan.

� Pasal 7

(1) anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan

sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu

oleh Camat dalam Rapat Paripurna Anggota BPD;

(2) anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan

mengucapkan sumpah/janji anggota BPD sebelum memangku

jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil

Ketua BPD dalamRapat Paripurna Anggota BPD;

(3) anggota BPD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya

mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD

dalam rapat Paripurna Anggota BPD.

� Pasal 9

(1) masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak

tanggal peresmiannya dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1

(satu) kali masa jabatan berikutnya;

(2) masa jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berakhir bersamaan pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan

sumpah/janji.

� Pasal 10

(1) keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan, karena :

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

223

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri dan/atau

c. diberhentikan;

(2) anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

(c) karena :

a. berakhir masa keanggotaan dan telah diresmikan anggota BPD

yang baru;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat anggota sebagai anggota BPD;

d. dinyatakan melanggar sumpah/janji anggota BPD;

e. tidak melaksanakan kewajiban anggota BPD; dan/atau

f. melanggar larangan bagi anggota BPD.

� Pasal 11

(1) anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas

permintaan sendiri diusulkan oleh BPD dan ditetapkan dengan

Keputusan BPD;

(2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada

Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

� Pasal 12

(1) anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal

10 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus mendapatkan persetujuan 2/3

jumlah anggota BPD;

(2) anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diusulkan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD;

(3) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Desa

kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan;

(4) pemberhentian anggota tidak memenuhi lagi syarat-syarat

sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d,

huruf e, dan huruf f adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

224

� Pasal 13

(1) masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang

belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan;

(2) mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara

musyawarah dan mufakat yang diambilkan dari unsur anggota BPD

yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya

tersebut.

� Pasal 14

(1) pimpinan BPD bersifat kolektif terdiri dari 1 (satu) orang Ketua

merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota,

dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;

(2) pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung

dalam Rapat Paripurna BPD yang diadakan secara khusus;

(3) hasil pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditetapkan dengan Keputusan BPD;

(4) pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh

berasal dari dusun yang sama;

(5) rapat Paripurna pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin

oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

� Pasal 15

(1) masa jabatan Pimpinan BPD mengikuti masa jabatan anggota BPD;

(2) Wakil Ketua dan Sekretaris membantu Ketua dalam memimpin BPD;

(3) apabila Ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilakukan

oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua;

(4) apabila Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris berhalangan meletakkan

jabatan atau meninggal dunia, maka Rapat BPD dipimpin oleh

anggota yang tertua dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

Peran masing-masing tingkatan dalam proses pergantian BPD sbb:

A. Tingkat Dusun :

1. musyawarah Dusun tentang:

� pencalonan anggota BPD

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

225

� penetapan Calon anggota BPD Wakil Dusun

2. mengusulkan calon hasil musyawarah kepada Kepala Desa;

3. melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan

musyawarah kepada Kepala Desa.

B. Tingkat Desa :

1. Kepala Desa mengirimkan surat pemberitahuan berakhirnya Masa Jabatan

BPD;

2. musyawarah desa tentang:

� menentukan kuota anggota BPD;

� membentuk panitia musyawarah dan mufakat;

� menetapkan anggota BPD.

3. usul peresmian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat;

4. rapat paripurna untuk pemilihan Pimpinan BPD;

5. pelaporan.

C. Tingkat Kecamatan :

1. atas nama Bupati memandu Sumpah/janji;

2. melaporkan kepada Bupati tentang:

� Musdes musyawarah dan mufakat pencalonan;

� Musdes musyawarah dan mufakat penetapan;

� Rapat paripurna pemilihan pimpinan BPD.

D. Tingkat Kabupaten:

1. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pemeberhentian dan

peresmian anggota BPD;

2. Menerima laporan.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

226

Dibuat di Karangbendo

Pada tanggal l5 November 2013

KEPALADESA

RIKA MUSTIKAWATI

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

227

Lampiran I Surat Izin Penelitian

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

228

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

229

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember


Recommended