+ All documents
Home > Documents > bupati sleman - JDIHN

bupati sleman - JDIHN

Date post: 26-Dec-2022
Category:
Upload: khangminh22
View: 56 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
33
BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN, Menimbang : a. bahwa jalan daerah yang meliputi jalan kabupaten dan jalan desa sebagai bagian dari sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan sesuai karakter wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Transcript

BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa jalan daerah yang meliputi jalan kabupaten dan

jalan desa sebagai bagian dari sistem transportasi

mempunyai peranan penting terutama dalam

mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta

lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan

pengembangan sesuai karakter wilayah agar tercapai

keseimbangan dan pemerataan dalam rangka

mewujudkan sasaran pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,

wewenang pemerintah kabupaten dalam

penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan

kabupaten dan jalan desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Jalan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950

Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/

Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita

Negara Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Nomor 47

Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman

Pemanfaatan dan Penggunaan Bagiaan-bagian Jalan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

JALAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sleman.

4. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab

di bidang penyelenggaraan jalan.

6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai

tugas dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan jalan.

7. Orang adalah orang pribadi atau badan.

8. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk

apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan

atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap

serta bentuk badan lainnya.

9. Status jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan

penyelenggaraan dan pembinaannya menjadi jalan nasional, jalan

provinsi, jalan kabupatendan jalan desa.

10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian

jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah,

di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta

di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

11. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem

jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribu-kota provinsi dan

jalan strategis nasional serta jalan tol.

12. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer

yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota,

atau antar ibu-kota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.

13. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer

yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang

menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan,

antaribu-kota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan

lokal, antarpusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan

jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

14. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,

pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

15. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan,

pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

16. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan,

penyusunan perencanaan umum dan penyusunan Peraturan Perundang-

undangan jalan.

17. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar

teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian

dan pengembangan jalan.

18. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran,

perencanaanteknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan

pemeliharaan jalan.

19. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan

tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.

20. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling

menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah

yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hierarki.

21. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan

rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

22. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah

dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

23. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat

kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan

kawasan pedesaan.

24. Jalan lingkungan dalam perumahan yang selanjutnya disebut jalan

perumahan adalah jalan lingungan dalam perumahan yang sudah

diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

25. Jalan usaha tani adalah suatu prasarana transportasi di dalam kawasan

pertanian (tanaman pangan, holtikurtura, perkebunan, dan perternakan)

guna memperlancar pengangkutan sarana produksi, hasil produksi, dan

mobilitas alat mesin pertanian.

26. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan

suatu ruas jalan.

27. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat

banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar

bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Yang termasuk dalam

fasilitas umum ini antara lain jaringan listrik, jaringan tekomunikasi

jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya,

jaringan sanitasi dan sejenisnya.

28. Jalur hijau adalah jalur penemempatan tanaman serta elemen lanskap

lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam

ruangan pengawasan jalan.

29. Jalan Masuk adalah pemanfaatan sebagian rumija untuk akses jalan ke

pekarangan, halaman, lingkungan perumahan.

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a. kemanfaatan;

b. keamanan dan keselamatan;

c. keserasian;

d. keselarasan dan keseimbangan;

e. keadilan;

f. subsidiaritas;

g. demokrasi;

h. musyawarah transparansi dan akuntabilitas;

i. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan

j. kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan jalan daerah bertujuan untuk:

a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan,

pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;

b. mendukung terwujudnya keserasian antara jalan desa dengan jalan

kabupaten serta antar daerah dan antar kawasan;

c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan

pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa;

d. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki Pemerintah

Daerah dalam penyelenggaraan jalan;

e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan

f. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian

layanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan jalan daerah dalam Peraturan Daerah ini

meliputi:

a. jalan kabupaten; dan

b. jalan desa.

BAB II

STATUS JALAN DAERAH

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

Status jalan daerah terdiri dari jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 6

Jalan kabupaten terdiri dari:

a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan

provinsi;

b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu

kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu-kota

kecamatan, ibu kota kecamatan dengan desa dan antar desa;

c. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder

dalam kota; dan

d. Jalan strategis kabupaten.

Pasal 7

Jalan desa terdiri dari:

a. jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan

kabupaten di dalam kawasan perdesaan;

b. merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar

permukiman ke wilayah pertanian;

c. jalan usaha tani; dan

d. jalan lingkungan.

Bagian kedua

Persyaratan Teknis

Pasal 8

(1) Persyaratan teknis jalan daerah meliputi:

a. kecepatan rencana;

b. lebar badan jalan;

c. kapasitas;

d. jalan masuk;

e. persimpangan sebidang;

f. bangunan pelengkap;

g. perlengkapan jalan; dan

h. penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya dan tidak terputus.

(2) Jalan lingkungan dengan perkerasan yang menyerap air hujan dan ramah

lingkungan.

(3) Jalan usaha tani dengan menggunakan perkerasan batu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis jalan daerah diatur

dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan Status Jalan Daerah

Pasal 9

(1) Status jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

(2) Status jalan desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

(3) Penetapan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

memperhatikan fungsi jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

(1) Status jalan suatu ruas jalan daerah dapat berubah setelah ditetapkannya

perubahan fungsi jalan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan

kewenangannya.

(2) Perubahan fungsi jalan dapat dilakukan apabila:

a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas

daripada wilayah sebelumnya;

b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan

sistem transportasi;

c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang

penyelenggara jalan yang baru; dan/atau

d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau

melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.

Pasal 11

(1) Perubahan status jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

diusulkan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas

penyelenggaraan jalan sebelum ditetapkannya status jalan oleh

penyelenggara jalan yang baru.

(3) Perubahan fungsi dan status jalan daerah harus mempertimbangkan

rencana tata ruang.

BAB III

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jalan kabupaten.

(2) Penyelenggaraan jalan perumahan dilaksanakan setelah diserahkan

kepada Pemerintah Daerah.

(3) Penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pengaturan;

b. pembinaan;

c. pembangunan; dan

d. pengawasan.

(4) Penyelenggara jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh OPD.

Pasal 13

Pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a

meliputi:

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan

perumahan berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan

memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;

b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten;

c. penetapan status jalan kabupaten; dan

d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten.

e. pemberian nama jalan kabupaten.

Pasal 14

Pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b

meliputi:

a. Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para

aparatur penyelenggara jalan kabupaten;

b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan

ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;

c. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten;

d. Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam

penyelenggaraan jalan.

Pasal 15

Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c

meliputi:

a. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan tanah

serta pelaksanaan konstruksi jalan kapubaten;

b. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten; dan

c. Pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan

kabupaten.

Pasal 16

Pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d

meliputi:

a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten meliputi pengaturan,

pembinaan, dan pembangunan;

b. Pemenuhan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan; dan

c. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten

yang meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan

agar tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi

jalan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Jalan Desa

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan jalan desa meliputi:

a. pengaturan;

b. pembinaan;

c. pembangunan; dan

d. pengawasan.

(2) Penyelenggara jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 18

Pengaturan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a

meliputi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan desa berdasarkan kebijakan

nasional dan daerah di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian

antardaerah dan antarkawasan;

b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan desa;

c. Penyusunan perencanaan jaringan jalan desa.

d. pemberian nama jalan desa.

Pasal 19

Pembinaan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b

meliputi:

a. Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para

aparatur penyelenggara jalan desa;

b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan

ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan

c. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan desa;

d. Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar wilayah dalam

penyelenggaraan jalan.

Pasal 20

Pembangunan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

huruf c meliputi:

a. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan tanah

serta pelaksanaan konstruksi jalan desa;

b. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan desa; dan

c. Pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan desa.

Pasal 21

Pengawasan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c

meliputi:

a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan desa yang meliputi pengaturan,

pembinaan, dan pembangunan; dan

b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan desa yang

meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar

tetap berfungsi, dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan jalan desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan sepanjang tidak mengganggu sistem

jaringan jalan daerah.

(2) Dalam hal pemerintah desa tidak dapat melaksanakan sebagian

penyelenggaraan jalan desa, Pemerintah Desa dapat meminta bantuan

penyelenggaraan jalan desa kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

JALAN PERUMAHAN

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jalan perumahan.

(2) Penyelenggaraan jalan perumahan dilaksanakan setelah diserahkan

kepada Pemerintah Daerah.

(3) Penyelenggaraan jalan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DAERAH

Bagian Kesatu

Bagian-bagian Jalan Daerah

Pasal 24

(1) Bagian-bagian jalan daerah meliputi:

a. ruang manfaat jalan;

b. ruang milik jalan; dan

c. ruang pengawasan jalan.

(2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.

(3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi

ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat

jalan.

(4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah

pengawasan penyelenggara jalan.

Bagian Kesatu

Pemanfaatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Pemanfaatan bagian-bagian jalan daerah meliputi:

a. iklan, media dan informasi;

b. jalur hijau;

c. bangunan utilitas; dan

d. pembuatan jalan masuk.

Paragraf 2

Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk iklan dan media informasi

Pasal 26

Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk iklan dan media informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditempatkan di ruang milik

jalan.

Pasal 27

Iklan dan media informasi dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;

b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi

pengemudi;

c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan

pelengkapnya;

d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana

pengatur lalu-lintas lainnya, dan

e. sesuai dengan peraturan dan dan/atau peraturan instasi terkait mengenai

iklan dan media informasi.

Pasal 28

Iklan dan media informasi dapat ditempatkan dalam ruang manfaat jalan

dengan ketentuan:

a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1

(satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;

b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu-

lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a

dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;

c. iklan dan media informasi pada jaringan jalan dapat ditempatkan di

ruang milik jalan pada sisi terluar;

d. iklan dan media informasi tidak dapat dipasang pada struktur jembatan;

e. bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai

rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 29

Pemanfaatan bagian jalan untuk media iklan dan informasi dikenakan sewa

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk jalur hijau

Pasal 30

Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk jalur hijau sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 huruf b dapat ditempatkan pada:

a. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan;

b. ruang manfaat jalan di bawah kolong jalan layang dengan syarat tidak

mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keamanan

konstruksi;

c. jalur pemisah jalan.

Pasal 31

Tanaman yang ditanam dalam jalur hijau berupa tanaman-tanaman yang

pertumbuhannya tidak merusak konstruksi jalan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan

perawatan terhadap ruang jalur hijau, termasuk pemangkasan dahan dan

ranting untuk tujuan keselamatan pengguna jalan.

Paragraf 4

Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah Untuk Bangunan Utilitas

Pasal 33

(1) Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan pada tempat tertentu dapat

dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.

(2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan

jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan

dengan ketentuan:

a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi

paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan

hambatan samping bagi pemakai jalan; atau

b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari

tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu

keamanan konstruksi jalan.

(3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan

jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi

terluar.

(4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

ditentukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan

dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan.

(6) Metode pengerjaan bangunan utilitas harus mendapatkan persetujuan

dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34

Pemanfaatan bagian jalan daerah untuk bangunan utilitas dikenakan sewa

sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 5

Pemanfaatan Bagian Jalan Untuk Pembuatan Jalan Masuk

Pasal 35

Pembuatan jalan masuk ditempatkan pada sebidang tanah tertentu di ruang

milik jalan.

Pasal 36

(1) Setiap orang yang melakukan pembuatan jalan masuk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi persyaratan teknis.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

IZIN, DISPENSASI, DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JALAN

Bagian Kesatu

Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Daerah

Pasal 37

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan bagian-bagian jalan

wajib memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:

a. untuk jalan kabupaten oleh Bupati; dan

b. untuk jalan desa oleh Kepala Desa.

(3) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan bagian-bagian jalan

tidak memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

(4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penyegelan;

c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan

pemanfaatan; dan/atau

d. pembongkaran.

(5) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dapat dilakukan tidak berurutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) Permohonan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan

disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Desa sesuai

dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

(2) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin

pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan paling lama 12 (dua

belas) hari sejak sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

(3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala organisasi perangkat

daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan

perizinan atau Kepala OPD.

Pasal 39

(1) Pemberian izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan

didasarkan pada pertimbangan antara lain:

a. kelengkapan persyaratan administrasi permohonan izin pemanfaatan

dan penggunaan bagian-bagian jalan; dan

b. terpenuhinya persyaratan teknis mencakup:

1. lokasi;

2. rencana teknis; dan

3. jadwal waktu pelaksanaan.

c. jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank.

d. jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima

dan disimpan oleh pemberi izin.

(2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dikecualikan bagi pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada

Pasal 35.

Pasal 40

Setelah jangka waktu perizinan berakhir, pemegang izin pemanfaatan dan

penggunaan bagian-bagian jalan harus mengembalikan bagian-bagian jalan

seperti semula dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin

pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem, dan prosedur pemberian

izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan diatur dalam Peraturan

Bupati.

Bagian Kedua

Dispensasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Daerah

Pasal 42

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan ruang manfaat jalan

yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan

jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu

terberat dan/atau beban total melebihi standar, wajib memperoleh

dispensasi.

(2) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. perkuatan jembatan;

b. perkuatan/perbaikan perkerasan;

c. penyesuaian geometrik jalan

d. penyesuaian ruang bebas

e. penentuan lokasi

f. penyiapan tempat istirahat.

(3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:

a. untuk jalan kabupaten oleh Bupati; dan

b. untuk jalan desa oleh Kepala Desa.

(4) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan ruang manfaat jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki dispensasi dikenakan

sanksi administrasi.

(5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penyegelan;

c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan

pemanfaatan; dan/atau

d. pembongkaran.

(6) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dapat dilakukan tidak berurutan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

(1) Permohonan dispensasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau

Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan

persyaratan administrasi.

(2) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menerbitkan

dispensasi paling lama 12 (dua belas) hari sejak sejak berkas permohonan

dinyatakan lengkap dan benar.

(3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian dispensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala OPD.

Pasal 44

(1) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus

terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik dispensasi.

(2) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat

penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi tanggung jawab pemilik dispensasi.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem, dan prosedur pemberian

dispensasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rekomendasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Daerah

Pasal 46

(1) Penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan

gedung wajib memperoleh rekomendasi.

(2) Penggunaan ruang pengawasan jalan tidak boleh mengganggu

keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:

a. untuk jalan kabupaten oleh Bupati; dan

b. untuk jalan desa oleh Kepala Desa.

(4) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan ruang pengawasan

jalan untuk mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak memiliki rekomendasi dikenakan sanksi administrasi.

(5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penyegelan;

c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan

pemanfaatan; dan/atau

d. pembongkaran.

(8) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dapat dilakukan tidak berurutan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

(1) Permohonan rekomendasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau

Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan

persyaratan administrasi.

(2) Bupati atau Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya menerbitkan

dispensasi paling lama 12 (dua belas) hari sejak sejak berkas permohonan

dinyatakan lengkap dan benar.

(3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian rekomendasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala OPD.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Jalan

Pasal 49

(1) Penggunaan jalan kabupaten untuk kegiatan lalu lintas antara lain untuk

pembangunan jembatan dan jalan dilakukan dengan persetujuan Bupati.

(2) Penggunaan jalan desa untuk kegiatan lalu lintas antara lain untuk

pembangunan jembatan dan jalan dilakukan dengan persetujuan Kepala

Desa.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 50

(1) Pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi berhak:

a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin, dispensasi, dan rekomendasi

yang dimiliki;

b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

(2) Pemilik izin, dispensasi, dan rekomendasi wajib:

a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan; dan

b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang

milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

Pasal 51

Setiap orang pribadi atau badan dilarang:

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di

dalam ruang manfaat jalan;

b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di

dalam ruang milik jalan;

c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di

dalam ruang pengawasan jalan;

d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan sehingga

mengakibatkan tidak dapat terbaca dan atau memusnahkan papan nama

jalan;

e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu

lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan

tanpa izin;

f. menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan

yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali

mendapat izin tertulis dari penyelenggara jalan sesuai dengan

kewenangannya;

g. melanggar peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan penyelenggaraan jalan; dan

h. memanfaatkan bagian-bagian jalan selain yang diatur dalam peraturan

daerah ini.

Pasal 52

(1) Setiap pemilik izin, dipensasi, dan rekomendasi yang tidak memenuhi

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan setiap

orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. teguran lisan;

b. peringatan tertulis;

c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;

d. pembatalan dan/atau pencabutan izin;

e. pembongkaran; dan

f. pemulihan bagian jalan.

(3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat dilakukan tidak berurutan.

(4) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat dilakukan tidak berurutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan

Bupati.

BAB VIII

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 53

(1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan pusat

kegiatan, pemukiman dan infrastruktur lainnya yang akan menimbulkan

gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

dan angkutan jalan wajib melengkapi dokumen Analisis Dampak Lalu

Lintas.

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penyegelan;

c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan

pemanfaatan; dan/atau

d. pembongkaran;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pengesahan Analisis

Dampak Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

LEGER JALAN

Pasal 54

(1) Penyelenggara jalan daerah berkewajiban mengadakan leger jalan daerah

yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran,

penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian

informasi.

(2) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan

pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Leger jalan daerah sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:

a. identitas jalan;

b. peta lokasi ruas jalan; dan

c. data ruang milik jalan.

(4) Leger jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

(5) Leger desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB X

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 55

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan jalan daerah

dilaksanakan oleh OPD.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

(1) Setiap orang yang memanfaatkan bagian-bagian jalan tidak memiliki izin

pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dan dispensasi pemanfaatan bagian-

bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diancam

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda

paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).

(2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan

atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

merupakan pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

(1) Pelaksanaan penyelenggaraan jalan desa oleh Pemerintah Desa

dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kemampuan

Pemerintah Desa.

(2) Dalam hal Pemerintah Desa belum mampu menyelenggarakan jalan desa,

penyelenggaraan jalan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal

Pj. BUPATI SLEMAN,

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

ISWOYO HADIWARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR SERI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA: ( /2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur

penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam

pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi

masyarakat serta dalam memajukan kesejahtraan umum sebagaimana

dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Sebagai unsur penting prasarana jalan semakin diperlukan untuk

menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil

pembangunan di Kabupaten Sleman. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan

potensi dan perannya sebagai urat nadi kehidupan masyarakat guna

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu

lintas dan angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan

ekonomi dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi kabupaten Sleman

mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial

budaya, lingkungan, politk, serta pertahanan keamanan. Olehnya itu

sebagai bentuk implementasi dari otonomi daerah, Pasal 16 Undang-

undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memberikan kewenangan

kepada daerah dalam menyelenggarakan penyelenggaraan jalan yang

meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pengaturan jalan secara umum sebagai mana dimaksud diatas

meliputi, pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan

kewenangannya; perumusan kebijakan perencanaan; pengendalian

penyelenggaraan secara makro, dan penetapan norma, standar, kriteria,

dan pedoman pengaturan jalan.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004

tentang Jalan, maka diperlukan kebijakan penyelenggaraan jalan melalui

peraturan daerah dalam rangka menjadikan jalan sebagai bagian dari

sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam

mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan

dikembangkan melalui pendekatan pengembangan sesuai karakter

wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan antar wilayah dalam

rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan antar desa meliputi jalan lokal primer

yang menghubungkan antar padukuhan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Sistem jaringan jalan daerah merupakan suatu sistem jaringan

yang menghubungkan antar pusat kegiatan di seluruh

kabupaten, artinya jaringan jalan daerah tidak boleh terputus

pada suatu wilayah tertentu.

Misal:

1. jalan desa yang berada diperbatasan desa tidak boleh

terputus;

2. jalan desa disuatu wilayah tidak boleh ditutup ketika jalan

itu merupakan bagian dari sistem jalan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Desa tidak dapat

melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan desa” adalah

pemerintah desa tidak dapat melaksanakan sebagian

penyelenggaraan jalan desa yang menjadi kewenangannya

karena terkendala dengan adanya keterbatasan kemampuan

keuangan yang ada di desa dan apabila tidak diberikan bantuan

oleh Pemerintah Daerah dapat menganggu sistem jaringan jalan

desa.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Tanaman yang pertumbuhannya tidak merusak konsturksi jalan

adalah tanaman yang memiliki akar tunjang.

Contoh: pohon mahoni dan pohon glodogan tiang.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR


Recommended